PMI Karangasem Dinilai Loyo
Lemahnya pergerakan PMI Karangasem karena kurang aktif mengikuti pelatihan.
AMLAPURA, NusaBali
Peran PMI Karangasem dinilai loyo saat evakuasi penanganan bencana erupsi Gunung Agung sejak 22 September 2017 hingga Kamis (26/4). Sebab selama ini hanya mengandalkan relawan PMI Provinsi Bali, Orari lokal Karangasem, RAPI Karangasem, Pasemetonan Jagabaya (Pasebaya) Agung Karangasem, dan relawan dari perguruan tinggi. Penilaian itu disampaikan langsung Wakil Ketua PMI Provinsi Bali, I Gede Sudiarta, di aula Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/4).
Evaluasi kinerja PMI dibuka Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Arta Dipa. Sementara dialog yang dipandu Gede Sudiarta. Saat itulah disimpulkan pergerakan relawan PMI Karangasem masih lemah. “Lemah dari segi manajemen, lemah dari sisi pendanaan, dan sumber daya manusia. Makanya kami dorong membentuk relawan berasal dari 28 desa terdampak, tiap desa 2 orang total terbentuk 56 relawan baru yang siap bertugas,” jelas Gede Sudiarta.
Dikatakan, lemahnya pergerakan PMI Karangasem juga menjadi tanggungjawab PMI Provinsi Bali. Salah satu penyebabnya, kurang aktif mengikuti pelatihan. “Kami akan terus bina agar jadi relawan tangguh dan siap diterjunkan saat bencana,” tambahnya. Gede Sudiarta mengaku mendapatkan hikmah dari bencana erupsi Gunung Agung yang sempat terjadi. Sehingga ke depan lebih siap dari SDM, pendanaan, kemampuan, dan pergerakan yang lebih cepat.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, juga menilai pergerakan PMI Karangasem selama penanganan erupsi Gunung Agung kurang greget. “Inilah pentingnya melakukan evaluasi agar ke depan lebih semangat, saling mendukung antara relawan, masyarakat dan didorong pemerintah,” jelas IB Ketut Arimbawa. Dikatakan, PMI Karangasem memiliki fasilitas, dapat bantuan sosial, hanya SDM yang perlu dioptimalkan agar lebih cepat melakukan pergerakan saat korban bencana memerlukan bantuan.
Sedangkan Ketua PMI Karangasem, dr I Gede Parwatha Yasa SpOG, mengakui pernyataan Wakil Ketua PMI Provinsi dan Kalak BPBD Karangasem. “Memang ada benarnya seperti yang dikatakan PMI Provinsi dan BPBD Karangasem, kami memang lemah di bidang SDM,” katanya. dr Parwata Yasa menambahkan, tahun 2018 dapat bantuan sosial Rp 150 juta dari pemerintah, sehingga cukup anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. “Syukur PMI Provinsi telah merekrut relawan desa terdampak, sehingga ke depan lebih siap menghadapi bencana,” tambahnya. *k16
Peran PMI Karangasem dinilai loyo saat evakuasi penanganan bencana erupsi Gunung Agung sejak 22 September 2017 hingga Kamis (26/4). Sebab selama ini hanya mengandalkan relawan PMI Provinsi Bali, Orari lokal Karangasem, RAPI Karangasem, Pasemetonan Jagabaya (Pasebaya) Agung Karangasem, dan relawan dari perguruan tinggi. Penilaian itu disampaikan langsung Wakil Ketua PMI Provinsi Bali, I Gede Sudiarta, di aula Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/4).
Evaluasi kinerja PMI dibuka Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Arta Dipa. Sementara dialog yang dipandu Gede Sudiarta. Saat itulah disimpulkan pergerakan relawan PMI Karangasem masih lemah. “Lemah dari segi manajemen, lemah dari sisi pendanaan, dan sumber daya manusia. Makanya kami dorong membentuk relawan berasal dari 28 desa terdampak, tiap desa 2 orang total terbentuk 56 relawan baru yang siap bertugas,” jelas Gede Sudiarta.
Dikatakan, lemahnya pergerakan PMI Karangasem juga menjadi tanggungjawab PMI Provinsi Bali. Salah satu penyebabnya, kurang aktif mengikuti pelatihan. “Kami akan terus bina agar jadi relawan tangguh dan siap diterjunkan saat bencana,” tambahnya. Gede Sudiarta mengaku mendapatkan hikmah dari bencana erupsi Gunung Agung yang sempat terjadi. Sehingga ke depan lebih siap dari SDM, pendanaan, kemampuan, dan pergerakan yang lebih cepat.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, juga menilai pergerakan PMI Karangasem selama penanganan erupsi Gunung Agung kurang greget. “Inilah pentingnya melakukan evaluasi agar ke depan lebih semangat, saling mendukung antara relawan, masyarakat dan didorong pemerintah,” jelas IB Ketut Arimbawa. Dikatakan, PMI Karangasem memiliki fasilitas, dapat bantuan sosial, hanya SDM yang perlu dioptimalkan agar lebih cepat melakukan pergerakan saat korban bencana memerlukan bantuan.
Sedangkan Ketua PMI Karangasem, dr I Gede Parwatha Yasa SpOG, mengakui pernyataan Wakil Ketua PMI Provinsi dan Kalak BPBD Karangasem. “Memang ada benarnya seperti yang dikatakan PMI Provinsi dan BPBD Karangasem, kami memang lemah di bidang SDM,” katanya. dr Parwata Yasa menambahkan, tahun 2018 dapat bantuan sosial Rp 150 juta dari pemerintah, sehingga cukup anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. “Syukur PMI Provinsi telah merekrut relawan desa terdampak, sehingga ke depan lebih siap menghadapi bencana,” tambahnya. *k16
Komentar