Juli, Kongres Nasional ‘Problematika Online’ di Bali
Pesatnya kemajuan transaksi e-commerce hingga berbagai problematoka yang mengiringi transportasi online membuat ketidaksepahaman para stakeholders.
DENPASAR, NusaBali
Karena itulah pada bulan Juli mendatang, dijadwalkan sebuah Kongres Nasional ISO COPOLCO untuk
menemukan titik temu .“Sebenarnya kongres nasional diagendakan 7-11 Mei mendatang, namun agar pemateri dan peserta lebih siap, maka kongres nasional di Nusa Dua dilangsungkan pada 16-19 Juli 2018,” kata Presiden LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Nanang Nilson yang juga sebagai Ketua Steering Committee didampingi Lila Tania selaku Bendahara Steering Committee, Kamis (26/4).
Mengingat pentingnya pembahasan, Nanang Nilson menyebut Presiden Joko Widodo yang akan didaulat membuka acar yang mengundang gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. Juga akan hadir dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan serta pihak terkait lainnya seperti driver online, shopping online, travel online selaku pelaku jasa online.
Sebab kongres nasional tersebut akan membahas jasa perdagangan online yang lagi marak di Tanah Air. "Kongres ini diharapkan melahirkan resolusi yang bisa mengatur bisnis online sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen," ujarnya.
Kongres jelas Nanang Nilson ini akan membahas hal-hal yang menyangkut software, budaya dan pelayanan jasa transportasi online melalui tiga komisi yakni Komisi A sepakat membuat software perdagangan barang dan jasa, Komisi B tentang budaya seperti ketidakcocokan antri fast food dalam budaya Indonesia. Dan Komisi C yang secara khusus menangani bidang jasa transportasi online yang kini tengah bergejolak.
Menurut Nanang Nilson bisnis transportasi online jadi perhatian karena bisnis ini maju pesat dibandingkan aturan pemerintah yang ada. Jadi nanti dalam resolusi yang dilahirkan akan diatur hal-hal yang menyangkut kuota, tata cara, tarif, standar internasional, dll. "Jadi kalau sampai tak ikuti standar maka pemerintah bisa terbitkan aturan untuk melarang," tegasnya.
Kongres akan melahirkan aturan agar konsumen tak dirugikan. Kongres ini juga akan menyempurnakan sejumlah aturan terkait yang selama ini dianggap belum maksimal.*mao
menemukan titik temu .“Sebenarnya kongres nasional diagendakan 7-11 Mei mendatang, namun agar pemateri dan peserta lebih siap, maka kongres nasional di Nusa Dua dilangsungkan pada 16-19 Juli 2018,” kata Presiden LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Nanang Nilson yang juga sebagai Ketua Steering Committee didampingi Lila Tania selaku Bendahara Steering Committee, Kamis (26/4).
Mengingat pentingnya pembahasan, Nanang Nilson menyebut Presiden Joko Widodo yang akan didaulat membuka acar yang mengundang gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. Juga akan hadir dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan serta pihak terkait lainnya seperti driver online, shopping online, travel online selaku pelaku jasa online.
Sebab kongres nasional tersebut akan membahas jasa perdagangan online yang lagi marak di Tanah Air. "Kongres ini diharapkan melahirkan resolusi yang bisa mengatur bisnis online sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen," ujarnya.
Kongres jelas Nanang Nilson ini akan membahas hal-hal yang menyangkut software, budaya dan pelayanan jasa transportasi online melalui tiga komisi yakni Komisi A sepakat membuat software perdagangan barang dan jasa, Komisi B tentang budaya seperti ketidakcocokan antri fast food dalam budaya Indonesia. Dan Komisi C yang secara khusus menangani bidang jasa transportasi online yang kini tengah bergejolak.
Menurut Nanang Nilson bisnis transportasi online jadi perhatian karena bisnis ini maju pesat dibandingkan aturan pemerintah yang ada. Jadi nanti dalam resolusi yang dilahirkan akan diatur hal-hal yang menyangkut kuota, tata cara, tarif, standar internasional, dll. "Jadi kalau sampai tak ikuti standar maka pemerintah bisa terbitkan aturan untuk melarang," tegasnya.
Kongres akan melahirkan aturan agar konsumen tak dirugikan. Kongres ini juga akan menyempurnakan sejumlah aturan terkait yang selama ini dianggap belum maksimal.*mao
Komentar