Terbatas Anggaran, Perbaikan Pasca Bencana Rp 74 M Dimohonkan ke Pusat
Sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat terdampak bencana di Buleleng sampai saat ini belum ada perbaikan.
SINGARAJA, NusaBali
Seperti jembatan Desa Bungkulan, Desa Galungan di Kecamatan Sawan dan juga jembatan di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Hal tersebut karena keterbatasan anggaran Pemkab Buleleng.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng I Made Subur, dikonfirmasi Selasa (1/5), menjelaskan sejauh ini Pemkab Buleleng sudah mengajukan usulan perbaikan fasilitas umum yang terdampak bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nilai perbaikan yang diajukan dari dampak bencana tahun 2017 dan 2018 lalu mencapai Rp 74 miliar.
“Kalau penanganan darurat kami sudah, tetapi karena tidak ada anggaran kita menunggu dari BNPB, usulannya sudah di tahun 2017 lalu,” kata dia.
Lanjut Subur, nilai perabaikan yang tidak sedikit itu pun dikatakan Subur tidak hanya untuk perbaikan permanen pada jembatan putus saja. ettapi perbaikan secara menyeluruh termasuk perbaikan tanggul-tanggul air yang juga jebol di hantam bencana longsor dan banjir bandang. Bahkan sejuah ini sejumlah Detail Enginering Desaign (DED) jembatan sedang digarap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng. Pengajuan perbaikan pasca bencana juga akan menjalani proses verifikasi dari pusat sekitar bulan Agustur hingga September mendatang. Sehingga diprediksi bantuan perbaikan dari pemerintah pusat akan turun paling lambat tahun 2019 mendatang. “Realisasi bantuan pasca bencana dari pusat biasanya maksimal dua tahun. Itu biasanya mengutamakan skala prioritas dan juga dari jumlah yang diajukan yang disetujui tidak selalu sama,” imbuh dia.
Sementara itu, bantuan BNPB untuk perbaikan pasca bencana di Buleleng tahun ini sedang fokus penggarapan dan normalisasi fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang di Desa Penyabangan dan Musi, Kecamatan Gerokgak yang terjadi tahun 2016 silam. Kedua desa mendapatkan anggaran Rp 15 miliar untuk perbaikan infrastuktur seperti jembatan, pengaspasalan, pipanisasi, penguatan tebing dan fasilitas umum lainnya.*k23
Seperti jembatan Desa Bungkulan, Desa Galungan di Kecamatan Sawan dan juga jembatan di Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng. Hal tersebut karena keterbatasan anggaran Pemkab Buleleng.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng I Made Subur, dikonfirmasi Selasa (1/5), menjelaskan sejauh ini Pemkab Buleleng sudah mengajukan usulan perbaikan fasilitas umum yang terdampak bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nilai perbaikan yang diajukan dari dampak bencana tahun 2017 dan 2018 lalu mencapai Rp 74 miliar.
“Kalau penanganan darurat kami sudah, tetapi karena tidak ada anggaran kita menunggu dari BNPB, usulannya sudah di tahun 2017 lalu,” kata dia.
Lanjut Subur, nilai perabaikan yang tidak sedikit itu pun dikatakan Subur tidak hanya untuk perbaikan permanen pada jembatan putus saja. ettapi perbaikan secara menyeluruh termasuk perbaikan tanggul-tanggul air yang juga jebol di hantam bencana longsor dan banjir bandang. Bahkan sejuah ini sejumlah Detail Enginering Desaign (DED) jembatan sedang digarap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buleleng. Pengajuan perbaikan pasca bencana juga akan menjalani proses verifikasi dari pusat sekitar bulan Agustur hingga September mendatang. Sehingga diprediksi bantuan perbaikan dari pemerintah pusat akan turun paling lambat tahun 2019 mendatang. “Realisasi bantuan pasca bencana dari pusat biasanya maksimal dua tahun. Itu biasanya mengutamakan skala prioritas dan juga dari jumlah yang diajukan yang disetujui tidak selalu sama,” imbuh dia.
Sementara itu, bantuan BNPB untuk perbaikan pasca bencana di Buleleng tahun ini sedang fokus penggarapan dan normalisasi fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang di Desa Penyabangan dan Musi, Kecamatan Gerokgak yang terjadi tahun 2016 silam. Kedua desa mendapatkan anggaran Rp 15 miliar untuk perbaikan infrastuktur seperti jembatan, pengaspasalan, pipanisasi, penguatan tebing dan fasilitas umum lainnya.*k23
Komentar