Klungkung Usulkan DAK Fisik Rp 275 M Lebih
Pemkab Klungkung mengusulkan ke Pusat, program kegiatan prioritas pembangunan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan fisik tahun 2019 bernilai Rp 275 miliar lebih.
SEMARAPURA, NusaBali
Jumlah ini terbagi dalam 311 usulan, baik usulan reguler maupun penugasan.Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Klungkung I Wayan Wasta saat mendampingi Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 di Jakarta, Senin (30/4). Menurut Wayan Wasta, ada 311 usulan yang diajukan ke pusat dengan total anggaran sebesar Rp 275.044.818.223,02. Jumlah ini terbagi atas usulan reguler sebanyak 286 usulan dengan anggaran Rp 259.850.226.223,02 dan usulan penugasan sebanyak 25 usulan dengan anggaran dana Rp 15.194.592.000,00. “Usulan ini kita ajukan lewat aplikasi, yang nantinya akan dilanjutkan dengan desk anggaran masing-masing instansi di kementerian terkait,” ujar Wayan wasta.
Dalam usulan tersebut, beberapa program yang akan ditangani seperti air minum perdesaan yakni peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan, kesehatan, pariwisata, pendidikan, pertanian, irigasi dan pasar seperti pembangunan/revitalisasi pasar rakyat khususnya tipe D.
Musrenbangnas 2018 dibuka Presiden RI, Joko Widodo dihadiri Bupati/Walikota se-Indonesia dan Kementerian terkait. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengajak Kementerian, Lembaga terkait dan Pememerintah Daerah untuk benar-benar dan sungguh-sungguh dalam melakukan efisiensi dan perencanaan yang fokus dan skala prioritas. Presiden Jokowi mengingatkan perlunya sinkronisasi antara pusat dan daerah. Presiden mendorong penyederhanaan tahapan pembangunan, agar semua semakin singkat dan cepat dan jika sudah siap di-online-kan, jangan buang-buang waktu. Presiden Jokowi juga meminta Kementerian, Lembaga terkait dan BUMN agar tidak ketergantungan pada APBN dan APBD saja. Gunakan Public Private Partnership (kemitraan publik swasta), Limited Concession Scheme (Skema Konsesi Terbatas) dan Obligasi Daerah jika daerah siap. “Tahapan besar pembangunan kita adalah investasi dibidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia,” sebutnya.*wan
Jumlah ini terbagi dalam 311 usulan, baik usulan reguler maupun penugasan.Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Klungkung I Wayan Wasta saat mendampingi Pjs Bupati Klungkung I Wayan Sugiada menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 di Jakarta, Senin (30/4). Menurut Wayan Wasta, ada 311 usulan yang diajukan ke pusat dengan total anggaran sebesar Rp 275.044.818.223,02. Jumlah ini terbagi atas usulan reguler sebanyak 286 usulan dengan anggaran Rp 259.850.226.223,02 dan usulan penugasan sebanyak 25 usulan dengan anggaran dana Rp 15.194.592.000,00. “Usulan ini kita ajukan lewat aplikasi, yang nantinya akan dilanjutkan dengan desk anggaran masing-masing instansi di kementerian terkait,” ujar Wayan wasta.
Dalam usulan tersebut, beberapa program yang akan ditangani seperti air minum perdesaan yakni peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan, kesehatan, pariwisata, pendidikan, pertanian, irigasi dan pasar seperti pembangunan/revitalisasi pasar rakyat khususnya tipe D.
Musrenbangnas 2018 dibuka Presiden RI, Joko Widodo dihadiri Bupati/Walikota se-Indonesia dan Kementerian terkait. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengajak Kementerian, Lembaga terkait dan Pememerintah Daerah untuk benar-benar dan sungguh-sungguh dalam melakukan efisiensi dan perencanaan yang fokus dan skala prioritas. Presiden Jokowi mengingatkan perlunya sinkronisasi antara pusat dan daerah. Presiden mendorong penyederhanaan tahapan pembangunan, agar semua semakin singkat dan cepat dan jika sudah siap di-online-kan, jangan buang-buang waktu. Presiden Jokowi juga meminta Kementerian, Lembaga terkait dan BUMN agar tidak ketergantungan pada APBN dan APBD saja. Gunakan Public Private Partnership (kemitraan publik swasta), Limited Concession Scheme (Skema Konsesi Terbatas) dan Obligasi Daerah jika daerah siap. “Tahapan besar pembangunan kita adalah investasi dibidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia,” sebutnya.*wan
Komentar