Sesepuh Golkar Inginkan Caketum Punya Jabatan Strategis
Salah satu sesepuh Partai Beringin di Bali, AA Ngurah Rai Wiranata, kumandangkan dukungan kepada kader yang memiliki jabatan strategis di eksekutif maupun legislatif maju sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) DPP Golkar melalui Musyawarah Nasional (Munas), April 2016 nanti.
DENPASAR, NusaBali
Pertimbangannya, agar pemimpin Golkar memiliki power, sebagaimana dibangun sejak era Soedharmono 1983.
Karena itu, AA Ngurah Rai Wiranata yang nitabene mantan Ketua Soksi Bali dua periode (1998-2004 dan 2004-2009) terang-terangan mendukung Ade Komarudin sedbagai Caketum DPP Golkar. Bukan semata karena Ade Komarodin saat ini menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depoinas) SOKSI---salah satu Kelompopk Induk Organisasi Pendiri Partai Golkar. Tapi, saat ini Ade Komarudin memiliki power dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI 2015-2019.
Rai Wiranata menyebutkan, kalau Ketua Umum DPP Golkar bukan dari kader yang memiliki jabatan styrategis di eksekutif maupun legislatif, ibarat sayur tanpa garam. “Ya, seperti sayur tanpa garam, tidak ada power kalau seorang Ketua Umum Golkar tak punya kekuatan di legislatif maupun eksekutif,” ujar Rai Wiranata kepada NusaBali di Denpasar, Selasa (1/3).
Menurut Rai Wiranata, selama ini secara turun temurun Ketua Umum DPP Golkar dipegang kader yang punya jabatan strategis di legislatif maupun eksekutif. “Contohnya, Akbar Tandjung (Ketua Umum DPP Golkar 1998-2004) yang menjabat saat jadi Ketua DPR RI,” jelas sesepuh Golkar dari Puri Kesiman, Denpasar ini.
Bila diurut ke belakang, Soedharmono yang menjadi Ketua Umum DPP Golkar 1983-1988 juga pegang jabatan strategis sebagai Wakil Presiden (di era Soeharto). Demikian pula penggantinya, Wahono, selaku Ketua Umum DPP Golkar 1988-1993, juga menjabat Ketua DPR RI. Ini dilanjut Harmoko selaku Ketua Umum DPP Golkar 1993-1988 yang menjabat Ketua DPR RI, kemudian Akbar Tandjung (Ketua Umum DPP Golkar 1998-2004) yang juga Ketua DPR RI. habis itu, Jusuf Kalla selaku Ketua Umum DPP golkar 2004-2009 juga menjabat Wakil Presiden.
Hanya di era Aburizal Bakrie alias Ical (Ketua Umum DPP Golkar 2009-2016), bukan dari kader yang sedang pegang jabatan strategis di eksekutif maupun legislatif. “Kalau sekarang ini, ketua umum tidak ada jabatan strategis, jangan harap partai kita akan diperhitungkan lawan,” ujar rai Wiranata yang juga Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPD I Golkar Bali.
Menurut Rai Wiranata, untuk posisi Caketum DPP Golkar, Ade Komarudin pada dasarnya sudah punya kekuatan. “Akom (Ade Komarudin) kini sebagai Ketua DPR RI. Jabatan yang sangat strategis itu. Kader Golkar di seluruh Indonesia harusnya sudah bisa menilai dan menimang,” sarannya.
Rai Wiranata mengingatkan, Golkar sendiri sudah mengukir sejarah perpolitikan di mana partai ini selalu berada di pemerintahan. Artinya, Golkar selalu menempatkan kader-kadernya di pemerintahan. “Di kabinet, kader Golkar selalu ada, nggak pernah lepas. Kecuali saat Ketua Umum DPP Golkar dijabat Pak Ical (Aburizal Bakrie), beliau tidak menjabat di pemerintahan,” tandas Rai Wiranata.
Karena Ketua Umum DPP Golkar tidak menduduki jabat strategis di era Ical, kata dia, terbukti Golkar tak dianggap dalam Pilpres 2014. “Ini pengalaman yang harus kita akui. Mau tak mau, ini harus dipahami,” tegas mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini.
Sementara itu, sesepuh Golkar Bali lainnya, Ida Tjokorda Pemecutan XI, tidak mau berandai-andai dengan Caketum DPP Golkar di Munas 2016 mendatang. Menurut Tjok Pemecutan, yang terpenting Caketum DPP Golkar itu punya tiga syarat yang disebut 3 O, yakni otak, otot, dan ongkos.
“Jangan masuk partai danmenjadi pemimpin partai, malah cari makan di partai. Saya tidak masalah siapa pun pemimpin Golkar nanti, yang terpenting orangnya tidak mengerogoti partai,” ujar sesepuh Golkar dari Puri Pemecutan, Denpasar ini, Selasa kemarin.
Tjok Pemecutan menyebutkan, seorang Caketum DPP Golkar haruslah memiliki otak yang brilian. Selain itu, harus punya otot alias kekuatan basis massa. Terakhir, seorang Caketum DPP Golkar harus punya ongkos alias kekuatan finansial. Kalau tidak, akan sulit memajukan partai.
“Era sekarang, kita nggak bisa omong-omong doang. Rakyat lagi kelaparan, pemimpin Partai Golkar ke depan haruslah orang yang bisa membesarkan partai. Bukan justru membuat partai jadi mengecil,” tegas Tjok Pemecutan. “Ketua Umum DPP Golkar mendatang juga harus berani membersihkan kepasilan (benalu) di partai,” lanjut mantan Ketua DPRD Badung dan anggota MPR RI di era Orde Baru ini. 7 nat
Komentar