ADB Mundur dari Pendanaan Jawa-Bali Crossing
Suntikan dana dengan bunga rendah di bawah 2 persen akhirnya lari lantaran proyek JBR terkatung-katung.
SINGARAJA, NusaBali
Asian Development Bank (ADB) dinyatakan mundur dari pendanaan rencana pembangunan transmisi 500 KV Jawa-Bali Crossing. Mundurnya penyuplai dana pembangunan mega proyek kelistrikan Jawa-Bali itu dikarenakan hingga kini proyek masih terkatung-katung dan adanya penolakan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
General Manager PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa ditemui belum lama ini dalam acara PLN di Buleleng mengatakan pengunduran diri ADB sebagai penyuplai dana proyek sudah dnyatakan secara sah. ADB berdalih keterlambatan proses pembangunan yang sampai saat ini masih terkatung-katung menjadi alasan utama.
“Seharusnya proyek sudah jalan sejak tahun 2016 lalu. Jadi uang yang seharusnya sudah disalurkan masih tetap mengendap. Mereka kan punya kinerja juga dan akhirnya mengaihkannya untuk mendanai proyek di negara lain,” ujar dia.
Dengan pengunduran ADB, PLN pun kini jika proyek Jawa-Bali Crossing tetap jalan harus mencari sumber pendanaan lain, yang cenderung akan mendapatkan pendanaan dengan suku bunga yang lebih tinggi. Seperti jika mencari pasar pendanaan internasional dengan bunga kisaran 4-5 persen, pendanaan dalam negeri 5-9 persen, jauh sangat tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga rendah yang sempat ditawarkan ADB yakni di bawah dua persen.
Meski demikian Suwarjoni mengatakan tidak ada opsi pembatalan pembangunan Jawa-Bali Crossing. Karena menurutnya transmisi 500 KV Jawa-Bali ini memang harus dilakukan untuk memperkuat jaringan Bali. Pihaknya juga mengatakan dari sisi kebijakan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bali tidak ada cara lain selama 5-10 tahun ke depan.
Dengan Jawa-Bali Crossing ini, hingga tahun 2022 mendatang, Bali masih bisa memikirkan pembangkit listrik ada yang akan dibangun untuk memenuhi ketersediaan listrik di Bali. Apalagi Bali mewacanakan menjadi provinsi mandiri sebagai penyuplai listrik. “Kalau perencanaan PLN, perencanaan pemerintah yang sudah tertuang di RUPTL 2018-2027 kurang tepat untuk Bali, masih bisa berpikir untuk membangun pembangkit apa yang lebih pas menuju Bali Clean and Green Energi,” imbuh dia.
Suwarjoni juga menjelaskan Bali yang ingin mandiri listrik idealnya harus melakukan regional balance dengan pembangkit yang mencukupi untuk kebutuhan listrik sendiri. Namun kecukupan secara mandiri juga harus disuport dari jaringan luar daerah. Sehingga jika dalam beban normal jika lebih murah dialiri dari jaringan Jawa-Bali akan disuplai dari sana.
Rencana pembangunan transmisi 500 KV menurutnya bukan membatasi pembangunan pembangkit listrik di Bali. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2022 Bali akan menambah pembangkit sudah dinyatakan akan membangun PLTU, PLTGU atau PLTG dengan jumlah energi listrik yang dihasilkan sebesar 135 MW.*k23
Asian Development Bank (ADB) dinyatakan mundur dari pendanaan rencana pembangunan transmisi 500 KV Jawa-Bali Crossing. Mundurnya penyuplai dana pembangunan mega proyek kelistrikan Jawa-Bali itu dikarenakan hingga kini proyek masih terkatung-katung dan adanya penolakan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
General Manager PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa ditemui belum lama ini dalam acara PLN di Buleleng mengatakan pengunduran diri ADB sebagai penyuplai dana proyek sudah dnyatakan secara sah. ADB berdalih keterlambatan proses pembangunan yang sampai saat ini masih terkatung-katung menjadi alasan utama.
“Seharusnya proyek sudah jalan sejak tahun 2016 lalu. Jadi uang yang seharusnya sudah disalurkan masih tetap mengendap. Mereka kan punya kinerja juga dan akhirnya mengaihkannya untuk mendanai proyek di negara lain,” ujar dia.
Dengan pengunduran ADB, PLN pun kini jika proyek Jawa-Bali Crossing tetap jalan harus mencari sumber pendanaan lain, yang cenderung akan mendapatkan pendanaan dengan suku bunga yang lebih tinggi. Seperti jika mencari pasar pendanaan internasional dengan bunga kisaran 4-5 persen, pendanaan dalam negeri 5-9 persen, jauh sangat tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga rendah yang sempat ditawarkan ADB yakni di bawah dua persen.
Meski demikian Suwarjoni mengatakan tidak ada opsi pembatalan pembangunan Jawa-Bali Crossing. Karena menurutnya transmisi 500 KV Jawa-Bali ini memang harus dilakukan untuk memperkuat jaringan Bali. Pihaknya juga mengatakan dari sisi kebijakan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bali tidak ada cara lain selama 5-10 tahun ke depan.
Dengan Jawa-Bali Crossing ini, hingga tahun 2022 mendatang, Bali masih bisa memikirkan pembangkit listrik ada yang akan dibangun untuk memenuhi ketersediaan listrik di Bali. Apalagi Bali mewacanakan menjadi provinsi mandiri sebagai penyuplai listrik. “Kalau perencanaan PLN, perencanaan pemerintah yang sudah tertuang di RUPTL 2018-2027 kurang tepat untuk Bali, masih bisa berpikir untuk membangun pembangkit apa yang lebih pas menuju Bali Clean and Green Energi,” imbuh dia.
Suwarjoni juga menjelaskan Bali yang ingin mandiri listrik idealnya harus melakukan regional balance dengan pembangkit yang mencukupi untuk kebutuhan listrik sendiri. Namun kecukupan secara mandiri juga harus disuport dari jaringan luar daerah. Sehingga jika dalam beban normal jika lebih murah dialiri dari jaringan Jawa-Bali akan disuplai dari sana.
Rencana pembangunan transmisi 500 KV menurutnya bukan membatasi pembangunan pembangkit listrik di Bali. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2022 Bali akan menambah pembangkit sudah dinyatakan akan membangun PLTU, PLTGU atau PLTG dengan jumlah energi listrik yang dihasilkan sebesar 135 MW.*k23
Komentar