DPRD Bali dan Gubernur Sebut Tidak Realistis
Bantuan Desa Pakraman Rp 500 Juta Jadi Bola Panas
DENPASAR, NusBali
Janji kampanye pasangan Cagub-Cawagub IB Rai Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) terkait bantuan desa pakraman dari APBD Bali sebeasr Rp 500 juta, menjadi bola panas. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Gubernur Made Mangku Pastika sebut dana sebesar itu tidak realistis dan harus dihitung ulang sesuai kemampuan keuangan daerah.
Adi Wiryatama mengingatkan, program bantuan desa pakraman harus realistis dan dihitung sesuai dengan kemampuan APBD Bali. Janji bantuan itu jangan hanya untuk menaikkan popularitas, namun harus melihat fakta, khususnya struktur dan kemampuan APBD.
“Harus realistis, jangan hanya untuk mendongkrak popularitas. Kami dengan Pak Gubernur Bali sudah sepakat dan pasti akan memberikan bantuan untuk desa pakraman secara berkelanjutan. Tapi, besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Adi Wiryatama di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (15/5).
Adi Wiryatama menegaskan, DPRD Bali sudah menyetujui bantuan kepada desa pakraman sebesar Rp 225 juta setahun melalui APBD 2018. Tapi, kalau kalau dengan angka Rp 225 juta kemudian melonjak menjadi Rp 500 juta, itu lompatannya terlalu tinggi.
“Saya mengikuti dari awal peningkatan bantuan desa pakraman setiap tahun bertahap, tidak ada melompat tinggi. Ya, supaya tidak menganggu anggaran lainnya,” tegas politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sedangkan Gubernur Pastika sebelumnya juga menyampaikan pernyataan yang sama dengan Ketua Dewan ketika mengecek bedah rumah d Kabupaten Bangli, Kamis (10/5) lalu. Sikap Gubernur Pastika tersebut kembali terlontar usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Senin (14/5).
Pastika mengatakan, pemerintah saat ini baru bisa memberikan bantuan sebesar Rp 225 juta setahun untuk setiap desa pakraman. Kalau memberikan Rp 500 juta, tidak salah, tapi harus realistis. “Bagus kalau bisa memenuhi, tapi itu terlalu besar,” ujar Pastika.
Selama 10 tahun Pastika menjadi Gubernur Bali sejak 2008, bantuan desa pakraman dinaikkan secara bertahap. Awalnya, bantuan sebesar Rp 50 juta, kemudian dinaikkan menjadi Rp 100 juta setahun. Pada 2013 saat maju lagi ke Pilgub Bali 2013, Gubernur Pastika melalui program dan janji kampanyenya menaikkan bantuan desa pakraman dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. Selanjutnya, pada pembahasan APBD 2018, DPRD Bali kembali menyetujui peningkatan bantuan desa pakraman menjadi Rp 225 juta setahun.
“Zaman saya bisa begitu, karena ada prioritas dengan menghitung secara cermat dan bertahap setiap tahun. Saya bukan tidak setuju ya, tapi hitung secara realistis. Desa pakraman adalah benteng Pulau Bali. Tapi, kita ini ada undang-undang dalam penyusunan anggaran. Kecuali kita harus melanggar undang-undang?” tandas Pastika.
Pastika membeber postur APBD Bali 2018 yang besarnnya Rp 5,90 triliun tersebut, berdasarkan prosentase, bukan dengan nomimal rupiahnya. “Saya hitung dengan prosentase, jangan dengan nominal rupiah, sesuai dengan aturan,” katanya.
Menurut Pastika, APBD Bali sebesar 20 persen diperuntukkan buat pendidikan. Karena SMA/SMK kini menjadi urusan provinsi, maka anggaran pendidikan dalam APBD Bali dinaikkan menjadi 30 persen, karena tidak cukup dengan 20 persen. Ada juga peraturan yang mewajibkan Pemprov Bali harus transfer ke kabupaten/kota minimal 30 persen. Kemudian, ada dana kesehatan 10 persen dari APBD dan infastruktur mencapai 10 persen. “Itu saja sudah 80 persen,” tegas Gubernur yang dikenal cerdas dan inovatif ini.
Sedangkan sisanya, sebesar 20 persen APBD Bali untuk belanja pegawai. “Itu 20 persen untuk belanja pegawai. Memang boleh pegawai nggak digaji?” tanya Pastika.
Pastika menyatakan setuju bahwa desa pakraman itu harus dijaga, tapi semua mesti dihitung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. “Mari kita hitung sesuai dengan urgensinya. Bali ini hebat karena ada desa pakraman. Ada 1.493 desa pakraman yang selama ini menjadikan Bali hebat, saya setuju harus kita urus,” katanya.
Sementara itu, IB Rai Mantra, Cagub Bali yang diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-PKS-PBB, kembali menegaskan janji dan kampanye politik soal bantuan desa pakraman sebesar Rp 500 juta. Menurut Rai Mantra, bantuan desa pakraman adalah untuk penguatan desa adat. "Komitmen untuk bantuan desa pakraman tersebut sudah dalam bentuk komitmen dan pertimbangan," katanya saat kampanye di Karangasem, Selasa kemarin. *nat
Janji kampanye pasangan Cagub-Cawagub IB Rai Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) terkait bantuan desa pakraman dari APBD Bali sebeasr Rp 500 juta, menjadi bola panas. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Gubernur Made Mangku Pastika sebut dana sebesar itu tidak realistis dan harus dihitung ulang sesuai kemampuan keuangan daerah.
Adi Wiryatama mengingatkan, program bantuan desa pakraman harus realistis dan dihitung sesuai dengan kemampuan APBD Bali. Janji bantuan itu jangan hanya untuk menaikkan popularitas, namun harus melihat fakta, khususnya struktur dan kemampuan APBD.
“Harus realistis, jangan hanya untuk mendongkrak popularitas. Kami dengan Pak Gubernur Bali sudah sepakat dan pasti akan memberikan bantuan untuk desa pakraman secara berkelanjutan. Tapi, besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Adi Wiryatama di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (15/5).
Adi Wiryatama menegaskan, DPRD Bali sudah menyetujui bantuan kepada desa pakraman sebesar Rp 225 juta setahun melalui APBD 2018. Tapi, kalau kalau dengan angka Rp 225 juta kemudian melonjak menjadi Rp 500 juta, itu lompatannya terlalu tinggi.
“Saya mengikuti dari awal peningkatan bantuan desa pakraman setiap tahun bertahap, tidak ada melompat tinggi. Ya, supaya tidak menganggu anggaran lainnya,” tegas politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sedangkan Gubernur Pastika sebelumnya juga menyampaikan pernyataan yang sama dengan Ketua Dewan ketika mengecek bedah rumah d Kabupaten Bangli, Kamis (10/5) lalu. Sikap Gubernur Pastika tersebut kembali terlontar usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Senin (14/5).
Pastika mengatakan, pemerintah saat ini baru bisa memberikan bantuan sebesar Rp 225 juta setahun untuk setiap desa pakraman. Kalau memberikan Rp 500 juta, tidak salah, tapi harus realistis. “Bagus kalau bisa memenuhi, tapi itu terlalu besar,” ujar Pastika.
Selama 10 tahun Pastika menjadi Gubernur Bali sejak 2008, bantuan desa pakraman dinaikkan secara bertahap. Awalnya, bantuan sebesar Rp 50 juta, kemudian dinaikkan menjadi Rp 100 juta setahun. Pada 2013 saat maju lagi ke Pilgub Bali 2013, Gubernur Pastika melalui program dan janji kampanyenya menaikkan bantuan desa pakraman dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. Selanjutnya, pada pembahasan APBD 2018, DPRD Bali kembali menyetujui peningkatan bantuan desa pakraman menjadi Rp 225 juta setahun.
“Zaman saya bisa begitu, karena ada prioritas dengan menghitung secara cermat dan bertahap setiap tahun. Saya bukan tidak setuju ya, tapi hitung secara realistis. Desa pakraman adalah benteng Pulau Bali. Tapi, kita ini ada undang-undang dalam penyusunan anggaran. Kecuali kita harus melanggar undang-undang?” tandas Pastika.
Pastika membeber postur APBD Bali 2018 yang besarnnya Rp 5,90 triliun tersebut, berdasarkan prosentase, bukan dengan nomimal rupiahnya. “Saya hitung dengan prosentase, jangan dengan nominal rupiah, sesuai dengan aturan,” katanya.
Menurut Pastika, APBD Bali sebesar 20 persen diperuntukkan buat pendidikan. Karena SMA/SMK kini menjadi urusan provinsi, maka anggaran pendidikan dalam APBD Bali dinaikkan menjadi 30 persen, karena tidak cukup dengan 20 persen. Ada juga peraturan yang mewajibkan Pemprov Bali harus transfer ke kabupaten/kota minimal 30 persen. Kemudian, ada dana kesehatan 10 persen dari APBD dan infastruktur mencapai 10 persen. “Itu saja sudah 80 persen,” tegas Gubernur yang dikenal cerdas dan inovatif ini.
Sedangkan sisanya, sebesar 20 persen APBD Bali untuk belanja pegawai. “Itu 20 persen untuk belanja pegawai. Memang boleh pegawai nggak digaji?” tanya Pastika.
Pastika menyatakan setuju bahwa desa pakraman itu harus dijaga, tapi semua mesti dihitung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. “Mari kita hitung sesuai dengan urgensinya. Bali ini hebat karena ada desa pakraman. Ada 1.493 desa pakraman yang selama ini menjadikan Bali hebat, saya setuju harus kita urus,” katanya.
Sementara itu, IB Rai Mantra, Cagub Bali yang diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-PKS-PBB, kembali menegaskan janji dan kampanye politik soal bantuan desa pakraman sebesar Rp 500 juta. Menurut Rai Mantra, bantuan desa pakraman adalah untuk penguatan desa adat. "Komitmen untuk bantuan desa pakraman tersebut sudah dalam bentuk komitmen dan pertimbangan," katanya saat kampanye di Karangasem, Selasa kemarin. *nat
1
Komentar