Komisi X DPR RI Dorong Pengembangan Wisata ke Akar Rumput
Ditodong Perjuangkan Anggaran Promosi Pariwisata Bali
DENPASAR,NusaBali
Pariwisata Bali yang tengah berhadapan dengan destinasi-destinasi baru di Indonesia yang dibuat pemerintah membuat gerah komponen pariwisata di Bali. Termasuk anggota Komisi X DPR RI dapil Bali, Putu Supadma Rudana. Dia pun mendorong stakeholder, pemerintah daerah membawa pengembangan pariwisata ke desa dan banjar, sehingga pariwisata Bali yang basis destinasinya di desa adat makin kuat sehingga tidak perlu takut dengan destinasi ‘Bali Baru’ yang diciptakan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Supadma Rudana di sela-sela Workshop Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan anggota Komisi X DPR RI, di Puri Santrian Sanur, Denpasar Selatan, Selasa (15/5) siang. Workshop dengan tema Destinasi Wisata Budaya Bali tersebut dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Kemenpar Harwan Wirasto, Kabid Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Bali Ida Bagus Adi Laksana, Tim Percepatan dan Pengembangan Wisata, Sejarah, Relegi Tradisi dan Seni Budaya Tety Ariyanto, dan Akademisi Unud Prof Dr Darma Putra.
Dalam Workshop kemarin, persoalan dan tantangan, yang dihadapi pariwisata Bali mengemuka. Terlebih-lebih dengan adanya ancaman teror bom di Kota Surabaya dan ancaman erupsi Gunung Agung Karangasem. Kemenpar dan Komisi X DPR RI dipimpin Supadma Rudana menyatakan sikap untuk tetap menjaga kerukunan di Indonesia, usut tuntas pelaku, tetap beraktifitas dan tidak panik dengan ancaman teror, hingga mendoakan dan ucapan belasungkawa atas tragedi Bom Surabaya. Selain itu, dalam pembahasan dana promosi, minimnya anggaran promosi pariwisata di Pemprov Bali juga diusulkan kepada anggota Komisi X DPR RI Supadma Rudana supaya diperjuangkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus.
Supadma Rudana juga mengatakan, event pariwisata budaya harus digiring ke desa dengan membangun wisata budaya untuk sekaligus juga sebagai penguatan kearifan lokal. “Dulu kalau mau nonton Barong di Desa Batubulan gampang. Sekarang lokasi nonton Barong di sana ada yang sudah berubah jadi Pasar Oleh-Oleh. Miris kita lihatnya. Saya minta Kemenpar dan Bekraf hidupkan pentas Barong ini menjadi wisata budaya di akar rumput lebih gencar lagi. Sentuh desa-desa. Bekraf dan Kemenpar ada destinasi banyak, tetapi Bali memiliki banyak destinasi. Saya sering marah-marah di rapat komisi dengan Menteri, tetapi marah saya demi berbenah,” ujar politisi asal Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang juga Direktur Penelitian, Pengembangan dan Pemajuan Taman Mini Indonesia Indah ini.
Supadma Rudana menyebutkan, sebanyak Rp 3,7 triliun dana promosi pariwisata sudah dianggarkan. Bahkan Tahun Anggaran 2019 diperjuangkan untuk dinaikkan. “Saya termasuk paling keras soal dana promosi ini. Supaya tidak salah konsep dan salah sasaran. 10 ‘Bali Baru’ yang dibuat pemerintah belum tentu diminati seperti destinasi di Bali. Makanya stakeholder kembangkan destinasi pariwisata ini ke akar rumput. Karena yang menikmati pariwisata itu adalah warga desa. Misalnya, ada atraksi Subak di Kabupaten Tabanan, jangan hanya yang menikmati gemerincing dolar itu pemilik restaurant dan pemilik mobil transportasi. Petani Subaknya bagaimana? Ini kita mau upayakan petani Subak dapat cipratan rezeki dari turis yang datang ke Subak itu. Harus diberdayakan mereka. Saya minta kasi saya masukan untuk solusi ini,” ujar Wasekjen DPP Demokrat ini.
Sementara dr Gede Panca, putra daerah asal Desa Sudaji Buleleng angkat bicara supaya pemerintah dan stakeholder mengembangkan Desa Sudaji yang memiliki atraksi Subak (Live Subak). Kata dia, Live Subak ini adalah wisata budaya yang cukup diminati. “Desa Sudaji sekarang ini sudah mendapatkan perhatian dan ditinjau Kementerian Pusat untuk Live Subak. Kami berharap pengembangan Sudaji ini ada perhatian berlanjut,” ujar dr Gede Panca.
Sementara Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Bali Ida Bagus Laksana dihadapan anggota Komisi X DPR RI Supadma Rudana, mengatakan dana promosi pariwisata Bali yang hanya Rp 250 juta tidak banyak yang bisa diberbuat untuk promosi pariwisata. Sehingga memerlukan sentuhan dan perjuangan anggota Komisi X di pusat.
Atas kondisi tersebut Supadma Rudana merangkum semua aspirasi yang berkembang terkait dengan masalah destinasi pariwisata Bali dan pola promosi, termasuk perjuangkan peningkatan anggaran bagi promosi pariwisata Bali melalui Dana Alokasi Khusus. *nat
Pariwisata Bali yang tengah berhadapan dengan destinasi-destinasi baru di Indonesia yang dibuat pemerintah membuat gerah komponen pariwisata di Bali. Termasuk anggota Komisi X DPR RI dapil Bali, Putu Supadma Rudana. Dia pun mendorong stakeholder, pemerintah daerah membawa pengembangan pariwisata ke desa dan banjar, sehingga pariwisata Bali yang basis destinasinya di desa adat makin kuat sehingga tidak perlu takut dengan destinasi ‘Bali Baru’ yang diciptakan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Supadma Rudana di sela-sela Workshop Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan anggota Komisi X DPR RI, di Puri Santrian Sanur, Denpasar Selatan, Selasa (15/5) siang. Workshop dengan tema Destinasi Wisata Budaya Bali tersebut dihadiri Asisten Deputi Pengembangan Kemenpar Harwan Wirasto, Kabid Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Bali Ida Bagus Adi Laksana, Tim Percepatan dan Pengembangan Wisata, Sejarah, Relegi Tradisi dan Seni Budaya Tety Ariyanto, dan Akademisi Unud Prof Dr Darma Putra.
Dalam Workshop kemarin, persoalan dan tantangan, yang dihadapi pariwisata Bali mengemuka. Terlebih-lebih dengan adanya ancaman teror bom di Kota Surabaya dan ancaman erupsi Gunung Agung Karangasem. Kemenpar dan Komisi X DPR RI dipimpin Supadma Rudana menyatakan sikap untuk tetap menjaga kerukunan di Indonesia, usut tuntas pelaku, tetap beraktifitas dan tidak panik dengan ancaman teror, hingga mendoakan dan ucapan belasungkawa atas tragedi Bom Surabaya. Selain itu, dalam pembahasan dana promosi, minimnya anggaran promosi pariwisata di Pemprov Bali juga diusulkan kepada anggota Komisi X DPR RI Supadma Rudana supaya diperjuangkan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus.
Supadma Rudana juga mengatakan, event pariwisata budaya harus digiring ke desa dengan membangun wisata budaya untuk sekaligus juga sebagai penguatan kearifan lokal. “Dulu kalau mau nonton Barong di Desa Batubulan gampang. Sekarang lokasi nonton Barong di sana ada yang sudah berubah jadi Pasar Oleh-Oleh. Miris kita lihatnya. Saya minta Kemenpar dan Bekraf hidupkan pentas Barong ini menjadi wisata budaya di akar rumput lebih gencar lagi. Sentuh desa-desa. Bekraf dan Kemenpar ada destinasi banyak, tetapi Bali memiliki banyak destinasi. Saya sering marah-marah di rapat komisi dengan Menteri, tetapi marah saya demi berbenah,” ujar politisi asal Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang juga Direktur Penelitian, Pengembangan dan Pemajuan Taman Mini Indonesia Indah ini.
Supadma Rudana menyebutkan, sebanyak Rp 3,7 triliun dana promosi pariwisata sudah dianggarkan. Bahkan Tahun Anggaran 2019 diperjuangkan untuk dinaikkan. “Saya termasuk paling keras soal dana promosi ini. Supaya tidak salah konsep dan salah sasaran. 10 ‘Bali Baru’ yang dibuat pemerintah belum tentu diminati seperti destinasi di Bali. Makanya stakeholder kembangkan destinasi pariwisata ini ke akar rumput. Karena yang menikmati pariwisata itu adalah warga desa. Misalnya, ada atraksi Subak di Kabupaten Tabanan, jangan hanya yang menikmati gemerincing dolar itu pemilik restaurant dan pemilik mobil transportasi. Petani Subaknya bagaimana? Ini kita mau upayakan petani Subak dapat cipratan rezeki dari turis yang datang ke Subak itu. Harus diberdayakan mereka. Saya minta kasi saya masukan untuk solusi ini,” ujar Wasekjen DPP Demokrat ini.
Sementara dr Gede Panca, putra daerah asal Desa Sudaji Buleleng angkat bicara supaya pemerintah dan stakeholder mengembangkan Desa Sudaji yang memiliki atraksi Subak (Live Subak). Kata dia, Live Subak ini adalah wisata budaya yang cukup diminati. “Desa Sudaji sekarang ini sudah mendapatkan perhatian dan ditinjau Kementerian Pusat untuk Live Subak. Kami berharap pengembangan Sudaji ini ada perhatian berlanjut,” ujar dr Gede Panca.
Sementara Kabid Destinasi Dinas Pariwisata Bali Ida Bagus Laksana dihadapan anggota Komisi X DPR RI Supadma Rudana, mengatakan dana promosi pariwisata Bali yang hanya Rp 250 juta tidak banyak yang bisa diberbuat untuk promosi pariwisata. Sehingga memerlukan sentuhan dan perjuangan anggota Komisi X di pusat.
Atas kondisi tersebut Supadma Rudana merangkum semua aspirasi yang berkembang terkait dengan masalah destinasi pariwisata Bali dan pola promosi, termasuk perjuangkan peningkatan anggaran bagi promosi pariwisata Bali melalui Dana Alokasi Khusus. *nat
Komentar