Sipil Juga Ikut Perkuat Pertahanan Nasional
Ditengah ancaman perpecahan akibat masuknya paham- paham radikalisme, peran warga sipil tidak boleh diremehkan.
Dari Dialog Kebangsaan di Diskominfos Provinsi Bali
DENPASAR, NusaBali
Kedepan sipil justru bisa berperan besar dalan memperkuat pertahanan negara dengan menyodorkan konsep-konsep ketahanan negara. Hal itu diungkapkan Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh I Gede Widiyana SH saat berbicara di acara Dialog Kebangsaan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Jalan DI Pandjaitan Niti Mandala Denpasar, Rabu (16/5) pagi kemarin.
Dialog kebangsaan kemarin digagas Diskominfo dan Statistik bertema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional di-era Digital. Hadir kemarin dari perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali I Gede Nurjaya, Kadiskominfo I Nyoman Sujaya, Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra, tokoh masyarakat dan perwakilan dari lembaga OPD di Pemprov Bali. Kasus-kasus teroris, masuknya paham radikalisme dan benih-benih perpecahan yang muncul di sejumlah daerah menjadi pokok bahasan. Perlu penanaman moralitas, revisi Undang-Undang Terorisme sampai dengan pengendalian media sosial juga dikupas dalam dialog yang diikuti sekitar 150 orang tersebut.
Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh I Gede Widiyana mengatakan, komponen masyarakat di Bali harus sadar bahwa ancaman kebangsaan dan NKRI itu terus ada. “Kalau sudah sadar dengan ancaman tersebut maka perpecahan bisa dicegah dengan berbagai upaya. Negara Uni Soviet itu digjaya tetapi bisa pecah karena mereka terlena. Maka saya mengajak hadirin untuk menyadari, ancaman perpecahan itu terus ada. Kita harus jaga kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi dan keamanan ini,” tegasnya.
Kata Danrem, kekuatan militer adalah jalan terakhir. Saat ini banyak cara pihak yang ingin hancurkan pertahanan NKRI. Bisa dengan kekuatan moneter dan kekuatan-kekuatan non militer lainnya. “Maka kekuatan ideologi menjadi penting. Kekuatan ekonomi, sosial politik penting. Dan saya tegaskan bahwa pertahanan dan kekuatan kebangsaan ini peran sipil paling besar. Jangan salah di negara-negara maju itu sipil diberikan kesempatan menyumbangkan pikiran untuk kekuatan ketahanan negara,” tegasnya.
Sementara Ketua PWI Bali Dwikora Putra mengatakan, di era digital ini media sosial lebih mendominasi penyebaran informasi. Dalam dunia digital ini kekuatan media sosoial sangat luar biasa, sehingga harus ada kontrol bagi lembaga terkait. “Karena media sosial itu begitu kebablasan dan banyak disalahgunakan. Terutama berita-berita hoax. Ini juga menjadi salah satu penggangu dan bisa mengancam kerukunan kita, rasa kebangsaan kita. Karena informasi yang salah tidak disaring di media sosial,” tegas wartawan senior ini.
Sementara salah satu peserta dari perwakilan ITDC Nusa Dua Kuta Selatan Badung I Putu Idayana menyampaikan supaya kedepannya dialog kebangsaan tidak hanya monoton dan hanya menjadi dialog tanpa ada tindaklanjut. Pola dialog kebangsaan nanti juga ada output yang bisa disampaikan kepada pemerintah untuk memberikan solusi. Idayana mengatakan soal ancaman perpecahan dan radikalisme di Indonesia diharapkan ada sebuah penanganan komprehensif. Salah satunya adalah mengurangi tampilan visual tokoh-tokoh ekstrem di televisi. “Sudah jelas-jelas paham radikal yang disampaikan masih juga ditampilkan. Saya heran kenapa media terus lebih senang menayangkan yang negatif. Padahal ada banyak konten-konten tentang prestasi bangsa ini yang positif. Misalnya perwakilan anak bangsa di dunia olahraga yang membawa nama baik bangsa dan negara. Malah tidak ditayangkan. Yang debat kusir nggak jelas di televisi dipuatr berulang-ulang,” kritik Idayana. *nat
DENPASAR, NusaBali
Kedepan sipil justru bisa berperan besar dalan memperkuat pertahanan negara dengan menyodorkan konsep-konsep ketahanan negara. Hal itu diungkapkan Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh I Gede Widiyana SH saat berbicara di acara Dialog Kebangsaan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Jalan DI Pandjaitan Niti Mandala Denpasar, Rabu (16/5) pagi kemarin.
Dialog kebangsaan kemarin digagas Diskominfo dan Statistik bertema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional di-era Digital. Hadir kemarin dari perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali I Gede Nurjaya, Kadiskominfo I Nyoman Sujaya, Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra, tokoh masyarakat dan perwakilan dari lembaga OPD di Pemprov Bali. Kasus-kasus teroris, masuknya paham radikalisme dan benih-benih perpecahan yang muncul di sejumlah daerah menjadi pokok bahasan. Perlu penanaman moralitas, revisi Undang-Undang Terorisme sampai dengan pengendalian media sosial juga dikupas dalam dialog yang diikuti sekitar 150 orang tersebut.
Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh I Gede Widiyana mengatakan, komponen masyarakat di Bali harus sadar bahwa ancaman kebangsaan dan NKRI itu terus ada. “Kalau sudah sadar dengan ancaman tersebut maka perpecahan bisa dicegah dengan berbagai upaya. Negara Uni Soviet itu digjaya tetapi bisa pecah karena mereka terlena. Maka saya mengajak hadirin untuk menyadari, ancaman perpecahan itu terus ada. Kita harus jaga kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi dan keamanan ini,” tegasnya.
Kata Danrem, kekuatan militer adalah jalan terakhir. Saat ini banyak cara pihak yang ingin hancurkan pertahanan NKRI. Bisa dengan kekuatan moneter dan kekuatan-kekuatan non militer lainnya. “Maka kekuatan ideologi menjadi penting. Kekuatan ekonomi, sosial politik penting. Dan saya tegaskan bahwa pertahanan dan kekuatan kebangsaan ini peran sipil paling besar. Jangan salah di negara-negara maju itu sipil diberikan kesempatan menyumbangkan pikiran untuk kekuatan ketahanan negara,” tegasnya.
Sementara Ketua PWI Bali Dwikora Putra mengatakan, di era digital ini media sosial lebih mendominasi penyebaran informasi. Dalam dunia digital ini kekuatan media sosoial sangat luar biasa, sehingga harus ada kontrol bagi lembaga terkait. “Karena media sosial itu begitu kebablasan dan banyak disalahgunakan. Terutama berita-berita hoax. Ini juga menjadi salah satu penggangu dan bisa mengancam kerukunan kita, rasa kebangsaan kita. Karena informasi yang salah tidak disaring di media sosial,” tegas wartawan senior ini.
Sementara salah satu peserta dari perwakilan ITDC Nusa Dua Kuta Selatan Badung I Putu Idayana menyampaikan supaya kedepannya dialog kebangsaan tidak hanya monoton dan hanya menjadi dialog tanpa ada tindaklanjut. Pola dialog kebangsaan nanti juga ada output yang bisa disampaikan kepada pemerintah untuk memberikan solusi. Idayana mengatakan soal ancaman perpecahan dan radikalisme di Indonesia diharapkan ada sebuah penanganan komprehensif. Salah satunya adalah mengurangi tampilan visual tokoh-tokoh ekstrem di televisi. “Sudah jelas-jelas paham radikal yang disampaikan masih juga ditampilkan. Saya heran kenapa media terus lebih senang menayangkan yang negatif. Padahal ada banyak konten-konten tentang prestasi bangsa ini yang positif. Misalnya perwakilan anak bangsa di dunia olahraga yang membawa nama baik bangsa dan negara. Malah tidak ditayangkan. Yang debat kusir nggak jelas di televisi dipuatr berulang-ulang,” kritik Idayana. *nat
1
Komentar