Adi Wiryatama Bela Pastika
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama ‘bela’ Gubernur Made Mangku Pastika, yang diserang tiga fraksi pendukung pasangan Cagub-Cawagub IB Rai Mantra-Ketut Sudikerta dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (21/5).
DENPASAR, NusaBali
Sebut pandangan umum tga fraksi politis, Adi Wiryatama juga mene-gaskan Gubernur punya kewajiban moral untuk menjelaskan secara transparan anggaran daerah kepada masyarakat. Ada tiga fraksi DPRD Bali yang serang Gubernur Pastika terkait statemennya soal program bantuan desa pakraman masing-maisng Rp 500 juta setahun, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Serangan umum itu dilontarkan tiga fraksi pendukung Mantra-Kerta dalam pandangan umumnya di sidang paripurna DPRD Bali, Senin kemarin.
Seusai sudang paripurna kemarin, Adi Wiryatama menyebutkan pandangan umum fraksi-fraksi itu politis. Hal itu boleh dan sah-sah saja dilontarkan, namanya juga dinamika politik. “Tapi, harus dilihat substansinya bahwa Gubernur Pastika itu punya kewajiban moral menjelaskan secara transparan anggaran daerah kepada masyarakat, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” ujar Adi Wiryatama.
Adi Wiryatama menegaskan, seorang Ketua DPRD Bali juga punya kewajiban untuk menjelaskan ketika ditanya masyarakat dan awak media. “Samalah dengan saya sebagai Pimpinan DPRD Bali. Karena saya punya kewajiban menjelaskan ketika ditanya masyarakat. Saya berbicara dilindungi hukum,” katanya.
“Bagi saya sebenarnya tidak masalah itu. Nggak ada gunanya komentari itu untuk mendegradasi pasangan calon. Saya komentar karena anggaran itu bagi saya harus realitis. Pasalnya, anggaran yang tidak menjangkau, akan bermasalah,” lanjut politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Menurut Adi Wiryatama, tahun depan dirinya masih menjabat Ketua DPRD Bali 2014-2019. Tahun 2019 depan pihaknya akan menyusun anggaran (APBD Bali) bersama eksekutif. “Ya, tahun depan masih di DPRD Bali. Saya berkepentingan dengan penyusunan anggaran yang realistis. Ini tidak ada maksud apa-apa. Saya tegaskan, sikap Gubernur itu sah-sah saja,” ujar Adi Wiryatama yang juga ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Made Dauh Wijana mengatakan pandangan umum fraksinya adalah untuk ingatkan eksekutif harus ada keberpihakan kepada desa pakraman. Sebab, desa pakraman adalah benteng dari pelestarian adat dan budaya Bali.
“Bantuan Desa Pakraman Rp 500 juta itu untuk penguatan desa adat. Harus didukung seluruh komponen masyarakat, termasuk eksekutif dan DPRD Bali,” ujar politisi Golkar asal Desa/Kecamatan Tegallalang yang baru sepekan duduk di DPRD Bali Dapil Gianyar, menggantikan Tjokorda Raka Kerthyasa alias Cok Ibah dengan status PAW ini. *nat
Sebut pandangan umum tga fraksi politis, Adi Wiryatama juga mene-gaskan Gubernur punya kewajiban moral untuk menjelaskan secara transparan anggaran daerah kepada masyarakat. Ada tiga fraksi DPRD Bali yang serang Gubernur Pastika terkait statemennya soal program bantuan desa pakraman masing-maisng Rp 500 juta setahun, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra. Serangan umum itu dilontarkan tiga fraksi pendukung Mantra-Kerta dalam pandangan umumnya di sidang paripurna DPRD Bali, Senin kemarin.
Seusai sudang paripurna kemarin, Adi Wiryatama menyebutkan pandangan umum fraksi-fraksi itu politis. Hal itu boleh dan sah-sah saja dilontarkan, namanya juga dinamika politik. “Tapi, harus dilihat substansinya bahwa Gubernur Pastika itu punya kewajiban moral menjelaskan secara transparan anggaran daerah kepada masyarakat, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik,” ujar Adi Wiryatama.
Adi Wiryatama menegaskan, seorang Ketua DPRD Bali juga punya kewajiban untuk menjelaskan ketika ditanya masyarakat dan awak media. “Samalah dengan saya sebagai Pimpinan DPRD Bali. Karena saya punya kewajiban menjelaskan ketika ditanya masyarakat. Saya berbicara dilindungi hukum,” katanya.
“Bagi saya sebenarnya tidak masalah itu. Nggak ada gunanya komentari itu untuk mendegradasi pasangan calon. Saya komentar karena anggaran itu bagi saya harus realitis. Pasalnya, anggaran yang tidak menjangkau, akan bermasalah,” lanjut politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Menurut Adi Wiryatama, tahun depan dirinya masih menjabat Ketua DPRD Bali 2014-2019. Tahun 2019 depan pihaknya akan menyusun anggaran (APBD Bali) bersama eksekutif. “Ya, tahun depan masih di DPRD Bali. Saya berkepentingan dengan penyusunan anggaran yang realistis. Ini tidak ada maksud apa-apa. Saya tegaskan, sikap Gubernur itu sah-sah saja,” ujar Adi Wiryatama yang juga ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Made Dauh Wijana mengatakan pandangan umum fraksinya adalah untuk ingatkan eksekutif harus ada keberpihakan kepada desa pakraman. Sebab, desa pakraman adalah benteng dari pelestarian adat dan budaya Bali.
“Bantuan Desa Pakraman Rp 500 juta itu untuk penguatan desa adat. Harus didukung seluruh komponen masyarakat, termasuk eksekutif dan DPRD Bali,” ujar politisi Golkar asal Desa/Kecamatan Tegallalang yang baru sepekan duduk di DPRD Bali Dapil Gianyar, menggantikan Tjokorda Raka Kerthyasa alias Cok Ibah dengan status PAW ini. *nat
Komentar