21 Desa di Buleleng Punya BUMDes
Wabup Sutjidra Sarankan Desa Manfaatkan ADD
SINGARAJA,NusaBali
Sampai tahun 2018, dari 129 desa di Buleleng, ada 21 desa belum punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, keberadaan BUMDes dinilai mampu menggerakkan ekonomi perdesaan. Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjidra mendorong agar desa-desa yang belum punya BUMDes dapat segera membentuk BUMDes. Pembentukan ini dengan memanfaatkan alokasi dana desa (ADD). “Kami dorong desa-desa yang belum punya BUMDes, membentuk BUMDes,’’ kata Wakil Bupati dr Sutjidra, usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan BUMDes, Selasa (23/5), di sebuah rumah makan, Jalan Pantai Penimbangan, Buleleng.
Dikatakan, jika alasan kesulitan modal, pihak desa dapat memanfaatkan porsi ADD sebesar 40 persen bidang pemberdayaan untuk modal awal pembentukan BUMDes. Dengan porsi ADD sebesar itu, dirinya optimis, penyertaan modal awal oleh desa bisa direalisasikan, dan desa pun sudah bisa mengelola BUMDes. “Saya minta gunakan ADD karena porsi anggaran untuk pengembangan BUMDes sudah disiapkan. Sehingga tidak ada alasan lagi desa tidak membentuk BUMDes,” jelas Wabup Sutdjira.
Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, keberadaan BUMDes dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Karena potensi-potensi desa dapat dikelola secara maksimal yang berdampak pada peningkatan perekonomian. Dia mencontohkan, BUMDes yang dikelola Pemerintah Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, sejak tahun 2016 lalu, telah menjadi BUMDes teladan, dengan kategori pengelolaan terbaik. Selain itu, BUMDes dengan modal awal Rp 10 juta saja, sekarang asetnya senilai Rp 16 miliar. “Ini bisa dimanfaatkan oleh desa-desa lainnya untuk berbagai metode pengelolaan. Karena, banyak BUMDes di luar daerah yang belajar ke BUMDes di Tajun. Sehingga apa trik dalam mengelola lebaga ekonomi itu bisa diterapkan, dan semua desa di daerah kita bisa membentuk BUMDes itu sendiri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng Gede Sandhiyasa mengakui masih ada desa yang belum membentuk BUMDes. Kendala utamanya adalah masalah manajemen dan SDM, termasuk modal usaha. “Ada tinggal beberapa desa saja yang belum, kita akan terus dorong dalam pembentukannya,” katanya.
Disebutkan, meski perkembangan BUMDes tergolong baik, namun peningkatan kinerja sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya maish perlu ditingkatan. Untuk itu, dewan Bimtek Pengawas BUMDes ini pihaknya ingin memperkuat pengawas dalam mengawasi lembaga-nya di desa, sehingga kemungkinan munculnya konflik internal atau pelanggaran ke ranah tindak pidana korupsi bisa bisa dicegah. Dalam bimtek ini, pihaknya menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Provinsi Bali, Jajaran Polda Bali, BPK Perwakilan Bali, dan Inspektorat Daerah Buleleng. “Pengembangan BUMDes berbeda-beda dan menyesuaikan potensi maisng-maisng desa. Untuk itu, penting untuk kami melakukan Bimtek pengawasan, sehingga pengelolaan BUMDes sesuai regulasi dan keinginan warga di masing-masing desa dalam mengoptimalkan potensi di desa itu sendiri,” jelasnya.*k19
Sampai tahun 2018, dari 129 desa di Buleleng, ada 21 desa belum punya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, keberadaan BUMDes dinilai mampu menggerakkan ekonomi perdesaan. Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjidra mendorong agar desa-desa yang belum punya BUMDes dapat segera membentuk BUMDes. Pembentukan ini dengan memanfaatkan alokasi dana desa (ADD). “Kami dorong desa-desa yang belum punya BUMDes, membentuk BUMDes,’’ kata Wakil Bupati dr Sutjidra, usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan BUMDes, Selasa (23/5), di sebuah rumah makan, Jalan Pantai Penimbangan, Buleleng.
Dikatakan, jika alasan kesulitan modal, pihak desa dapat memanfaatkan porsi ADD sebesar 40 persen bidang pemberdayaan untuk modal awal pembentukan BUMDes. Dengan porsi ADD sebesar itu, dirinya optimis, penyertaan modal awal oleh desa bisa direalisasikan, dan desa pun sudah bisa mengelola BUMDes. “Saya minta gunakan ADD karena porsi anggaran untuk pengembangan BUMDes sudah disiapkan. Sehingga tidak ada alasan lagi desa tidak membentuk BUMDes,” jelas Wabup Sutdjira.
Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, keberadaan BUMDes dapat menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Karena potensi-potensi desa dapat dikelola secara maksimal yang berdampak pada peningkatan perekonomian. Dia mencontohkan, BUMDes yang dikelola Pemerintah Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, sejak tahun 2016 lalu, telah menjadi BUMDes teladan, dengan kategori pengelolaan terbaik. Selain itu, BUMDes dengan modal awal Rp 10 juta saja, sekarang asetnya senilai Rp 16 miliar. “Ini bisa dimanfaatkan oleh desa-desa lainnya untuk berbagai metode pengelolaan. Karena, banyak BUMDes di luar daerah yang belajar ke BUMDes di Tajun. Sehingga apa trik dalam mengelola lebaga ekonomi itu bisa diterapkan, dan semua desa di daerah kita bisa membentuk BUMDes itu sendiri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng Gede Sandhiyasa mengakui masih ada desa yang belum membentuk BUMDes. Kendala utamanya adalah masalah manajemen dan SDM, termasuk modal usaha. “Ada tinggal beberapa desa saja yang belum, kita akan terus dorong dalam pembentukannya,” katanya.
Disebutkan, meski perkembangan BUMDes tergolong baik, namun peningkatan kinerja sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya maish perlu ditingkatan. Untuk itu, dewan Bimtek Pengawas BUMDes ini pihaknya ingin memperkuat pengawas dalam mengawasi lembaga-nya di desa, sehingga kemungkinan munculnya konflik internal atau pelanggaran ke ranah tindak pidana korupsi bisa bisa dicegah. Dalam bimtek ini, pihaknya menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Provinsi Bali, Jajaran Polda Bali, BPK Perwakilan Bali, dan Inspektorat Daerah Buleleng. “Pengembangan BUMDes berbeda-beda dan menyesuaikan potensi maisng-maisng desa. Untuk itu, penting untuk kami melakukan Bimtek pengawasan, sehingga pengelolaan BUMDes sesuai regulasi dan keinginan warga di masing-masing desa dalam mengoptimalkan potensi di desa itu sendiri,” jelasnya.*k19
Komentar