KPK Tangkap Bupati Buton Selatan
Dari hasil OTT, uang Rp 400 juta diamankan
JAKARTA, NusaBali
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah membenarkan tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Agus Feisal Hidayat dan 9 orang lainnya. "Tadi sudah saya cek, memang ada kegiatan tim penindakan di Sulawesi Tenggara. Sekitar 10 orang diamankan termasuk Bupati, PNS, konsultan lembaga survei dan pihak swasta," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5) malam seperti dilansir kompas.
Tim KPK menduga telah terjadi transaksi terkait proyek di daerah setempat. Menurut Febri, KPK mengamankan uang sekitar Rp 400 juta. "Jadi sekarang kami dalami dulu asal-usul uang Rp 400 juta itu, pemberiannya secara lebih spesifik diduga terkait dengan apa, sejauh ini kami duga terkait dengan proyek-proyek infrastruktur," ujar Febri.
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa pihaknya menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Namun demikian, Agus enggan menyebutkan secara spesifik terkait siapa yang terjaring dalam OTT kali ini. "Betul (ada OTT di Kabupaten Buton Selatan)," ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (23/5).
KPK menduga OTT Bupati Buton Selatanberkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara 2018. Salah seorang penegak hukum di lembaga antirasuah itu mengatakan suap diduga untuk biaya kampanye pilkada.
Suap itu diduga untuk membiayai kampanye ayah Agus, Sjafei Kahar, calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023. "Uangnya diduga mau digunakan untuk biaya pilkada," kata salah seorang penegak hukum tersebut di Jakarta, Rabu (23/5) seperti dikutip dari tempo.
Penegak hukum itu juga menuturkan bahwa uang itu adalah permintaan kepada pengusaha sebagai imbalan dari sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan. Sebuah lembaga survei juga ditangkap dalam operasi ini.
Dalam OTT itu, KPK menangkap sepuluh orang. Mereka adalah Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), konsultan lembaga survei, dan pihak swasta.
Febri pun belum mau menegaskan ihwal keterkaitan adanya dukungan biaya politik atau biaya pilkada dari operasi tersebut. "Nanti kami dalami lebih lanjut," ujarnya. Menurut dia, proses hukum di KPK baru berjalan di tahap awal.
Agus Feisal merupakan anak dari mantan Bupati Buton Safei Kahar. Safei saat ini maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara mendampingi Rusda Mahmud dengan nomor urut tiga yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan PKB.
Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Teguh Setyabudi bertemu dengan Wakil Bupati Laode Arusani, pasca-penangkapan Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat oleh KPK, Kamis 24 Mei 2018.
Pertemuan dilangsungkan di Rumah Jabatan Wali Kota Baubau. Dalam kesempatan itu Teguh berpesan agar Laode Arusani tetap menjalankan roda pemerintahan di Buton Selatan.
"Dan kami juga mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Buton Selatan, agar tetap bekerja seperti biasanya. Menjalankan seluruh tupoksi masing-masing sebagaimana mestinya," kata Teguh.*
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah membenarkan tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Agus Feisal Hidayat dan 9 orang lainnya. "Tadi sudah saya cek, memang ada kegiatan tim penindakan di Sulawesi Tenggara. Sekitar 10 orang diamankan termasuk Bupati, PNS, konsultan lembaga survei dan pihak swasta," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/5) malam seperti dilansir kompas.
Tim KPK menduga telah terjadi transaksi terkait proyek di daerah setempat. Menurut Febri, KPK mengamankan uang sekitar Rp 400 juta. "Jadi sekarang kami dalami dulu asal-usul uang Rp 400 juta itu, pemberiannya secara lebih spesifik diduga terkait dengan apa, sejauh ini kami duga terkait dengan proyek-proyek infrastruktur," ujar Febri.
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa pihaknya menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Namun demikian, Agus enggan menyebutkan secara spesifik terkait siapa yang terjaring dalam OTT kali ini. "Betul (ada OTT di Kabupaten Buton Selatan)," ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (23/5).
KPK menduga OTT Bupati Buton Selatanberkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara 2018. Salah seorang penegak hukum di lembaga antirasuah itu mengatakan suap diduga untuk biaya kampanye pilkada.
Suap itu diduga untuk membiayai kampanye ayah Agus, Sjafei Kahar, calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023. "Uangnya diduga mau digunakan untuk biaya pilkada," kata salah seorang penegak hukum tersebut di Jakarta, Rabu (23/5) seperti dikutip dari tempo.
Penegak hukum itu juga menuturkan bahwa uang itu adalah permintaan kepada pengusaha sebagai imbalan dari sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan. Sebuah lembaga survei juga ditangkap dalam operasi ini.
Dalam OTT itu, KPK menangkap sepuluh orang. Mereka adalah Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), konsultan lembaga survei, dan pihak swasta.
Febri pun belum mau menegaskan ihwal keterkaitan adanya dukungan biaya politik atau biaya pilkada dari operasi tersebut. "Nanti kami dalami lebih lanjut," ujarnya. Menurut dia, proses hukum di KPK baru berjalan di tahap awal.
Agus Feisal merupakan anak dari mantan Bupati Buton Safei Kahar. Safei saat ini maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara mendampingi Rusda Mahmud dengan nomor urut tiga yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan PKB.
Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Teguh Setyabudi bertemu dengan Wakil Bupati Laode Arusani, pasca-penangkapan Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat oleh KPK, Kamis 24 Mei 2018.
Pertemuan dilangsungkan di Rumah Jabatan Wali Kota Baubau. Dalam kesempatan itu Teguh berpesan agar Laode Arusani tetap menjalankan roda pemerintahan di Buton Selatan.
"Dan kami juga mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Buton Selatan, agar tetap bekerja seperti biasanya. Menjalankan seluruh tupoksi masing-masing sebagaimana mestinya," kata Teguh.*
Komentar