Tim Verifikasi KLA Apresiasi Pemkab Jembrana
Tim penilai sekaligus verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), selama 3 hari, Selasa (22/5) hingga Kamis (24/5), melakukan evaluasi KLA di Kabupaten Jembrana.
NEGARA, NusaBali
Dalam presentasi mengenai evaluasi KLA, Kamis kemarin, tim verifikasi mengapresiasi upaya Pemkab Jembrana dalam memberikan perhatian kepada anak. Presentasi KLA yang digelar di aula Jimbarwana Pemkab Jembrana, dihadiri Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (KP3A) RI Ratih Rachmawati. Tim verifikasi KLA diterima Bupati Jembrana I Putu Artha, Ketua Gugus Tugas KLA Jembrana yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Jembrana I Ketut Swijana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Jembrana Ni Kade Ari Sugianti.
Ratih Rachmawati mengatakan tim dari pusat juga menyertakan dari Asdep Pemenuhan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan (Komenko PMK) Marwan Syaukani, serta pakar Hak Anak dari Yayasan Bahtera Bandung Hadi Utomo. Dia mengapresiasi pencapaian KLA di Jembrana. Dari beberapa tahapan yang meliputi penilaian mandiri dilanjutkan dengan verifikasi di lapangan, ternyata capaian Kabupaten Jembrana sangat luar biasa.
“Ternyata Kabupaten Jembrana sudah berbuat, bahkan mampu melakukan hal-hal yang telah maju. Ini sangat luar biasa. Hanya saja, dalam pengisian masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, terutama berkaitan dengan administrasi,” ujarnya.
Menurut Ratih Rachmawati yang juga ketua tim, hasil verifikasi di lapangan nantinya akan diplenokan di Jakarta oleh tim independen. “Namun demikian, kami optimis terhadap apa yang telah diperbuat oleh Kabupaten Jembrana. Karena capaian ini bukan kinerja satu OPD tertentu saja, melainkan berkat dukungan dari semua lapisan dan komponen masyarakat. Baik itu pengusaha, organisasi kemasyrakatan serta jajaran birokrasi,” tegasnya.
Bupati Artha mengatakan bahwa sepertiga dari jumlah penduduk Jembrana adalah anak. Karena itu, sebagai penerus masa depan, anak berhak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemkab Jembrana juga telah berupaya memenuhi kepentingan terbaik untuk anak, sesuai dengan klaster KLA. Saat ini Pemkab Jembrana sudah mempersiapkan sarana dan prasarana guna mendukung program KLA. Yaitu dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan dari OPD, mulai dari perencanaan sampai pelaporan yang berkaitan dengan pemenuhan anak. “Berbagai sarana dan prasarana guna mendukung program KLA ini juga disiapkan. Di antaranya menyiapkan ruang atau infrastruktur bagi kenyamanan anak, meningkatkan layanan kesehatan, baik di posyandu maupun puskesmas, sehingga puskesmas benar-benar menjadi puskesmas ramah anak,” ujarnya.
“Selain itu, lewat serangkaian sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dari berbagai tingkatan, mengoptimalkan PAUD di masing-masing desa, dan dengan menyediakan sarana prasarana yang terstandarisasi untuk ruang bermain ramah anak. Untuk hal ini, jajaran birokrasi juga kami gerakkan, sehingga setiap OPD mempunyai tanggung jawab yang sama,” imbuh Bupati Artha. *
Dalam presentasi mengenai evaluasi KLA, Kamis kemarin, tim verifikasi mengapresiasi upaya Pemkab Jembrana dalam memberikan perhatian kepada anak. Presentasi KLA yang digelar di aula Jimbarwana Pemkab Jembrana, dihadiri Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan (KP3A) RI Ratih Rachmawati. Tim verifikasi KLA diterima Bupati Jembrana I Putu Artha, Ketua Gugus Tugas KLA Jembrana yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Jembrana I Ketut Swijana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Jembrana Ni Kade Ari Sugianti.
Ratih Rachmawati mengatakan tim dari pusat juga menyertakan dari Asdep Pemenuhan dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan (Komenko PMK) Marwan Syaukani, serta pakar Hak Anak dari Yayasan Bahtera Bandung Hadi Utomo. Dia mengapresiasi pencapaian KLA di Jembrana. Dari beberapa tahapan yang meliputi penilaian mandiri dilanjutkan dengan verifikasi di lapangan, ternyata capaian Kabupaten Jembrana sangat luar biasa.
“Ternyata Kabupaten Jembrana sudah berbuat, bahkan mampu melakukan hal-hal yang telah maju. Ini sangat luar biasa. Hanya saja, dalam pengisian masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, terutama berkaitan dengan administrasi,” ujarnya.
Menurut Ratih Rachmawati yang juga ketua tim, hasil verifikasi di lapangan nantinya akan diplenokan di Jakarta oleh tim independen. “Namun demikian, kami optimis terhadap apa yang telah diperbuat oleh Kabupaten Jembrana. Karena capaian ini bukan kinerja satu OPD tertentu saja, melainkan berkat dukungan dari semua lapisan dan komponen masyarakat. Baik itu pengusaha, organisasi kemasyrakatan serta jajaran birokrasi,” tegasnya.
Bupati Artha mengatakan bahwa sepertiga dari jumlah penduduk Jembrana adalah anak. Karena itu, sebagai penerus masa depan, anak berhak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemkab Jembrana juga telah berupaya memenuhi kepentingan terbaik untuk anak, sesuai dengan klaster KLA. Saat ini Pemkab Jembrana sudah mempersiapkan sarana dan prasarana guna mendukung program KLA. Yaitu dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan dari OPD, mulai dari perencanaan sampai pelaporan yang berkaitan dengan pemenuhan anak. “Berbagai sarana dan prasarana guna mendukung program KLA ini juga disiapkan. Di antaranya menyiapkan ruang atau infrastruktur bagi kenyamanan anak, meningkatkan layanan kesehatan, baik di posyandu maupun puskesmas, sehingga puskesmas benar-benar menjadi puskesmas ramah anak,” ujarnya.
“Selain itu, lewat serangkaian sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dari berbagai tingkatan, mengoptimalkan PAUD di masing-masing desa, dan dengan menyediakan sarana prasarana yang terstandarisasi untuk ruang bermain ramah anak. Untuk hal ini, jajaran birokrasi juga kami gerakkan, sehingga setiap OPD mempunyai tanggung jawab yang sama,” imbuh Bupati Artha. *
Komentar