nusabali

2.600 Kartu Gagal Buka Rekening Kolektif

  • www.nusabali.com-2600-kartu-gagal-buka-rekening-kolektif

Sebanyak 17.308 BPNT di Tabanan Diserahkan

TABANAN, NusaBali
Keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Mei 2018 sudah resmi menggunakan bantuan pangan non tunai (BPNT) atau kartu gesek sejenis ATM. Untuk Kabupaten Tabanan jatah yang didapatkan sebanyak 17.308 dan sudah terima kartu. Namun sayang dari jumlah tersebut sebanyak 2.600 kartu yang gagal buka rekening kolektif atau salah nama. Kekeliruan ini kini sedang diperbaiki.

Kepala Dinas Sosial Tabanan I Nyoman Gede Gunawan, menjelaskan memang dari 17.308 KPM yang menerima BPNT, sebanyak 2.600 kartu gagal buka rekening kolektif. Kartu yang gagal itu saat ini masih sedang diperbaiki.

“Memang akan ada keterlambatan dalam penerimaan manfaat, tetapi jatah BPNT tetap didapat dari bulan Mei, meskipun nanti kartu yang benar didapatkan di Juni, misalnya,” ungkap Gunawan saat melakukan launching BPNT di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Tabanan, Kamis (24/5).

Kata dia, yang salah nama itu nanti bisa dilaporkan ke perbekel atau petugas PKH (program keluarga harapan) yang nantinya disetorkan kepada bank yang diajak bekerja sama untuk memperbaiki. “Yang salah sedang diperbaiki dan secepatnya akan selesai. Tidak ada masalah sebenarnya,” jelasnya.

Menurut Gunawan, meskipun ada yang gagal buka rekening kolektif, namun kartu untuk 17.308 KPM yang menerima BPNT semuanya sudah datang. Dan ditetapkan Desa Bengkel, Desa Pandak Gede, dan Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Tabanan, yang menjadi pilot project launching kartu tersebut, kemarin. Launching kartu dipantau langsung oleh staf Kepresidenan Armedya Dewangga.

“Sementara untuk yang belum menerima kartu di kecamatan lain, nanti PKH langsung yang akan menyerahkan kepada penerima manfaat,” kata Gunawan.

Dijelaskannya, untuk penerapan BPNT ini pihaknya sudah membuat 12 e-warong yang bekerjasama dengan salah satu bank sebagai penyedia kartu dan mesin gesek untuk melakukan penukaran produk. Termasuk juga sudah bekerjasama dengan berbagai agen yakni Bumdes yang ada di masing-masing desa.

Penerima manfaat akan menerima sebesar Rp 110.000 per orang per bulan, dan harus ada transaksi dalam sebulan. Tidak boleh tidak ada transaksi. Mereka hanya boleh menukarkan BPNT dengan beras dan telur saja. “Jadi yang tidak ada transaksi nanti kami kunjungi. Termasuk dalam pengambilan kartu, jika tidak datang/tidak diambil, akan dikunjungi,” ucapnya.

Ditambahkannya bagi penerima manfaat jika belum paham bagaimana tata cara pengambilan produk, akan ada petugas PKH atau petugas desa yang membantu. Dan pengisian uang dari salah satu bank yang diajak kerja sama akan dilakukan setiap tanggal 25. Setelah itu baru penerima manfaat bisa menerima. “Penerapan ini kami terus pantau dan akan ada evaluasi setiap tiga bulan,” tandas Gunawan.

Sementara itu salah satu penerima manfaat I Made Mariana, warga Desa Bengkel mengaku belum paham cara melakukan transaksi. Meskipun demikian dengan adanya penerapan BPNT dia merasa akan lebih simple. Karena pengambilan bisa dilakukan kapan saja dan produknya bisa diambil sesuai keperluan. “Kalau dulu ambil beras harus diambil sesuai dengan yang didapatkan, meskipun sudah punya stok di rumah. Sekarang kan bisa ambil sesuai keperluan,” akunya.

Dia berharap karena masih belum paham menggunakan termasuk warga lain dipastikan ada yang belum paham cara menukar, petugas bisa memberikan pemahaman dengan jelas. Agar tidak ada kekeliruan di kemudian hari. *d

Komentar