Krama Subak Tolak Pipanisasi di Bendungan
Pemerintah agar tidak memaksakan proyek pipanisasi bernilai belasan miliar rupiah itu. Karena proyek ini akan memperparah krisis air untuk keperluan irigasi.
NEGARA, NusaBali
Pemerintah Pusat berencana membangun sistem penyediaan air baku (pipanisasi) di Bendungan Benel, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari krama Subak Gede Pagubugan.
Krama subak setempat yang mengandalkan pengairan sawah dari bendungan tersebut, minta pemerintah agar tidak memaksakan proyek pipanisasi bernilai belasan miliar rupiah itu. Karena proyek ini akan memperparah krisis air untuk keperluan irigasi. Kelian Subak Gede Pagubugan Wayan Astawa, Jumat (1/6), mengatakan sebenarnya sudah tiga kali dilakukan sosialiasi mengenai pipanisasi tersebut oleh pihak pemeerintah.
Di antaranya, di Pemkab Jembrana, Kantor Desa Berangbang, Kecamatan Negara, dan terakhir di Kantor Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (31/5). Dalam tiga kali sosialiasi itu, pihaknya di Subak Gede Pagubugan sebagai perwakilan 10 subak yang mengandalkan pengairan dari Bendung Benel, sangat jelas menolak proyek tersebut. “Dari awal sudah ditolak. Tetapi yang kami herankan, kenapa waktu sosialisasi terakhir itu di Kantor Desa Kaliakah, prosesnya tetap jalan,” katanya.
Menurutnya, seluruh subak di bawah Subak Gede Pagubugan yang memiliki sekitar 3.500 krama, merasa sangat keberatan dengan proyek yang akan mengandalkan air dari Bendungan Benel itu. Padahal selama bertahun-tahun, subak yang megandalkan pengairan dari bendungan tersebut, selalu kekurangan pasokan air. Bahkan sejumlah petani terpaksa harus membuat sumur bor, dan otomatis mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan pengairan sawah. “Nanti kalau diambil lagi untuk air baku, jelas air semakin sulit. Karena itu kami menolak,” ujarnya.
Saat sosialiasi terakhir di Kantor Desa Kaliakah, Kamis (31/5), menurutnya, sejumlah krama Subak Benel yang menjadi penyanding utama di Bendung Benel itu, juga menunjukan reaksi keras. Di mana selain walk out (keluar dari kegiatan sosialisasi), sejumlah krama Subak Benel mengancam akan menghadang proyek yang sudah melalui proses tender tersebut. “Kami rasa wajar, karena petani yang tahu situasi di bawah, dan mereka kecewa kenapa harus dilaksanakan. Padahal sudah dari awal sosialiasi ditolak, dan tiba-tiba sekarang sudah ada rekanan,” ujarnya.
Terkait penolakaan peoyek pipanisasi tersebut mendapat dukungan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Menurut politisi asal Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara ini, petani yang melakukan penolakan teresbut, tentu memiliki alasan yang jelas. Dia pun berharap pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, memperhatikan aspirasi petani tersebut. "Nanti saya akan koordinasikan lewat Balai. Termasuk nanti rencana panggil konsultannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana I Wayan Darwin, mengatakan, pembangunan sistem penyediaan air baku di Bendungan Benel, merupakan proyek Pemerintah Pusat. Di mana penyediaan air baku itu, juga sesuai dengan manfaat bendungan yang diperuntukan kepentingan masyarakat luas. Dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai pemilik proyek, dipastikan juga sudah memperhitungkan penggunaan air baku tersebut, dan tidak mengganggu kepentingan irigasi.
Menurut Darwin, dalam penggunaan air baku itu, hanya digunakan kelebihan air di bendungan. Sedangkan ketika musim kemarau, air di bendungan tidak mungkin diganggu, dan khusus diberikan untuk kepentingan irigasi. Pemahaman mengenai kepentingan masyarakat lebih luas, dan sistem yang telah dirancang itu, dinilai belum jelas dipahami krama Subak. Karena itu, pihaknya di daerah juga memastikan akan kembali turun untuk berusaha memberikan penjelasan terkait pembangunan sistem penyediaan air baku tersebut. “Yang pasti sudah ada hitung-hitungan. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman, kalau air untuk kepentingan irigasi tidak terganggu,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam melaksanakan proyek pipanisasi di Bendungan Benel itu, pihak KemenPU-PR menyediakan pagu anggaran Rp 17,6 miliar. Dari pihak KemenPU-PR juga sudah merampung tender proyek tersebut, yang dimenangkan PT Rahmat Utama Mulia dengan nilai penawaran Rp 14,6 miliar. *ode
Pemerintah Pusat berencana membangun sistem penyediaan air baku (pipanisasi) di Bendungan Benel, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari krama Subak Gede Pagubugan.
Krama subak setempat yang mengandalkan pengairan sawah dari bendungan tersebut, minta pemerintah agar tidak memaksakan proyek pipanisasi bernilai belasan miliar rupiah itu. Karena proyek ini akan memperparah krisis air untuk keperluan irigasi. Kelian Subak Gede Pagubugan Wayan Astawa, Jumat (1/6), mengatakan sebenarnya sudah tiga kali dilakukan sosialiasi mengenai pipanisasi tersebut oleh pihak pemeerintah.
Di antaranya, di Pemkab Jembrana, Kantor Desa Berangbang, Kecamatan Negara, dan terakhir di Kantor Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (31/5). Dalam tiga kali sosialiasi itu, pihaknya di Subak Gede Pagubugan sebagai perwakilan 10 subak yang mengandalkan pengairan dari Bendung Benel, sangat jelas menolak proyek tersebut. “Dari awal sudah ditolak. Tetapi yang kami herankan, kenapa waktu sosialisasi terakhir itu di Kantor Desa Kaliakah, prosesnya tetap jalan,” katanya.
Menurutnya, seluruh subak di bawah Subak Gede Pagubugan yang memiliki sekitar 3.500 krama, merasa sangat keberatan dengan proyek yang akan mengandalkan air dari Bendungan Benel itu. Padahal selama bertahun-tahun, subak yang megandalkan pengairan dari bendungan tersebut, selalu kekurangan pasokan air. Bahkan sejumlah petani terpaksa harus membuat sumur bor, dan otomatis mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan pengairan sawah. “Nanti kalau diambil lagi untuk air baku, jelas air semakin sulit. Karena itu kami menolak,” ujarnya.
Saat sosialiasi terakhir di Kantor Desa Kaliakah, Kamis (31/5), menurutnya, sejumlah krama Subak Benel yang menjadi penyanding utama di Bendung Benel itu, juga menunjukan reaksi keras. Di mana selain walk out (keluar dari kegiatan sosialisasi), sejumlah krama Subak Benel mengancam akan menghadang proyek yang sudah melalui proses tender tersebut. “Kami rasa wajar, karena petani yang tahu situasi di bawah, dan mereka kecewa kenapa harus dilaksanakan. Padahal sudah dari awal sosialiasi ditolak, dan tiba-tiba sekarang sudah ada rekanan,” ujarnya.
Terkait penolakaan peoyek pipanisasi tersebut mendapat dukungan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Menurut politisi asal Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara ini, petani yang melakukan penolakan teresbut, tentu memiliki alasan yang jelas. Dia pun berharap pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, memperhatikan aspirasi petani tersebut. "Nanti saya akan koordinasikan lewat Balai. Termasuk nanti rencana panggil konsultannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Jembrana I Wayan Darwin, mengatakan, pembangunan sistem penyediaan air baku di Bendungan Benel, merupakan proyek Pemerintah Pusat. Di mana penyediaan air baku itu, juga sesuai dengan manfaat bendungan yang diperuntukan kepentingan masyarakat luas. Dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebagai pemilik proyek, dipastikan juga sudah memperhitungkan penggunaan air baku tersebut, dan tidak mengganggu kepentingan irigasi.
Menurut Darwin, dalam penggunaan air baku itu, hanya digunakan kelebihan air di bendungan. Sedangkan ketika musim kemarau, air di bendungan tidak mungkin diganggu, dan khusus diberikan untuk kepentingan irigasi. Pemahaman mengenai kepentingan masyarakat lebih luas, dan sistem yang telah dirancang itu, dinilai belum jelas dipahami krama Subak. Karena itu, pihaknya di daerah juga memastikan akan kembali turun untuk berusaha memberikan penjelasan terkait pembangunan sistem penyediaan air baku tersebut. “Yang pasti sudah ada hitung-hitungan. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman, kalau air untuk kepentingan irigasi tidak terganggu,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam melaksanakan proyek pipanisasi di Bendungan Benel itu, pihak KemenPU-PR menyediakan pagu anggaran Rp 17,6 miliar. Dari pihak KemenPU-PR juga sudah merampung tender proyek tersebut, yang dimenangkan PT Rahmat Utama Mulia dengan nilai penawaran Rp 14,6 miliar. *ode
Komentar