Mantra-Kerta Usung Konsep Rencana Induk Budaya Sebelum Rencana Induk Pariwisata
Pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), Cagub-Cawagub Bali nomor utut 2 yang diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-NasDem-PKS-PBB, memenuhi undangan Bali Tourism Board (BTB) dalam diskusi bertajuk ‘Bali Now:
DENPASAR, NusaBali
Tourism, The Next Five Years’, Minggu (3/6). Dalam diskusi yang digelar di Kantor BTB, Niti Mandala Denpasar tersebut, Mantra-Kerta paparkan konsep tentang renvana induk budaua dan rencana induk pariwisata.
"Kita sudah memilik rencana induk pariwisata (RIP). Tapi, kita lupa bahwa untuk di Bali perlu rencana induk kebudayaan. Karena di Bali adalah pariwisata budaya. Tanpa budaya, pariwisata Bali menjadi tidak ada artinya. Sekarang saya mau bertanya, apakah kita sudah memiliki rencana induk budaya, untuk pembangunan dan pengembangan di bidang kebudayaan?" ujar Cagub Rai Mantra dalam diskusi yang dipandu pakar marketing Hermawan Kertajaya tersebut.
Penjelasan putra Gubernur Bali 1978-1988 Prof DR IB Mantra ini sempat membuat sekitar 100 stakeholder pariwisata yang hadir terdiam sesaat. Menurut Rai Mantra, Rencana Induk Pariwisata dan Rencana Induk Budaya adalah dua hal yang selalu ada bersama dan satu tidak bisa berada tanpa yang lain. Selama ini, Bali memang sudah ada rencana induk untuk pengembangan pariwisata, tapi untuk kebudayaan belum ada.
"Saya tanya, apakah sudah ada rencana induk pengembangan kebudayaan? Ini dilematis bagi Bali. Pariwisata Bali itu budaya," ujar Rai Mantra. Tanpa kebudayaan, kata dia, pariwisata Bali akan lesu. Untuk itu, pihaknya meminta agar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali segera berpikir bagaimana menyusun rencana induk untuk pengembangan kebudayaan. Dan, harus selesai sebelum berpikir pengembangan lainnya.
Untuk mencapai ke sana, GIPI Bali tidak bisa bekerja sendirian. GIPI Bali harus menggandeng seluruh komponen lainnnya, termasuk akademisi dan budayawan, untuk menyusun rencana induk budaya agar bisa menjadi panduan pengembangan dan pelestarian budaya Bali.
"Saya tidak mau berbicara GIPI yang kemarin-kemarin. Kalau saya dan Pak Sudikerta terpilih, saya akan bersama GIPI berbicara tentang GIPI ke depan. Ini harus diselesaikan sebelum yang lainnya dibangun," katanya.
Disebutkan, GIPI Bali sangat memerlukan riset sebagai landasan untuk menyusun rencana induk pariwisata dan rencana induk kebudayaan. Menurut Rai Mantra, kedua hal tersebut akan melahirkan pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali. Keduanya sangat erat kaitannya dengan quality tourism. Kualitas pariwisata itu selalu menyangkut makna dan mutu.
"Pertanyaan kita apa itu quality tourism. Jawabannya, kualitas pariwisata itu sangat berkaitan dengan makna dan mutu. Sekarang harus sudah dipetakan sebelum memulai pembangunan yang lainnya," tegas Walikota Denpasar non aktif ini.
Rai Mantra mengatakan, peran GIPI sangat menentukan. GIPI adalah pendamping pemerintahan. Zonasi pariwisata harus jelas, mana wilayah ekologi, budaya, konservasi, dan sebagainya. GIPI harus dikuatkan. GIPI tidak bekerja sendiri untuk mengevaluasi pariwisata budaya ke depan, sehingga sudah mengarah ke kualitas dan bukan lagi kuantitas.
Bila menyebut kualitas pariwisata, maka pertama, Bali harus menjadi kota kompeten, pulau kompeten. Ia harus berkompeten dalam segala bidang. Sopir harus berkompeten, punya sertifikat pelatihan, guide juga harus memilik kompetensi, begitu juga dengan karyawan hotel dan lain sebagainya.
Kedua, penataan berbagai destinasi pariwisata mulai dari yang paling kecil, seperti toilet yang kotor, taman yang tidak terawat, dan parkir. Ketiga, mendorong zona-zona base community dalam bidang pariwisata. Contohnya, di Desa Pemutaran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng yang menjadi kawasan ekologi laut dengan taman terumbu karang terbesar di dunia. Sedangkan Karangasem dan Jembrana memiliki potensi yang baik. Daya dukung wisata Bali harus dievaluasi. Hal ini perlu ada infrastruktur untuk meningkatkan koneksi antar wilayah di Bali. *
Tourism, The Next Five Years’, Minggu (3/6). Dalam diskusi yang digelar di Kantor BTB, Niti Mandala Denpasar tersebut, Mantra-Kerta paparkan konsep tentang renvana induk budaua dan rencana induk pariwisata.
"Kita sudah memilik rencana induk pariwisata (RIP). Tapi, kita lupa bahwa untuk di Bali perlu rencana induk kebudayaan. Karena di Bali adalah pariwisata budaya. Tanpa budaya, pariwisata Bali menjadi tidak ada artinya. Sekarang saya mau bertanya, apakah kita sudah memiliki rencana induk budaya, untuk pembangunan dan pengembangan di bidang kebudayaan?" ujar Cagub Rai Mantra dalam diskusi yang dipandu pakar marketing Hermawan Kertajaya tersebut.
Penjelasan putra Gubernur Bali 1978-1988 Prof DR IB Mantra ini sempat membuat sekitar 100 stakeholder pariwisata yang hadir terdiam sesaat. Menurut Rai Mantra, Rencana Induk Pariwisata dan Rencana Induk Budaya adalah dua hal yang selalu ada bersama dan satu tidak bisa berada tanpa yang lain. Selama ini, Bali memang sudah ada rencana induk untuk pengembangan pariwisata, tapi untuk kebudayaan belum ada.
"Saya tanya, apakah sudah ada rencana induk pengembangan kebudayaan? Ini dilematis bagi Bali. Pariwisata Bali itu budaya," ujar Rai Mantra. Tanpa kebudayaan, kata dia, pariwisata Bali akan lesu. Untuk itu, pihaknya meminta agar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali segera berpikir bagaimana menyusun rencana induk untuk pengembangan kebudayaan. Dan, harus selesai sebelum berpikir pengembangan lainnya.
Untuk mencapai ke sana, GIPI Bali tidak bisa bekerja sendirian. GIPI Bali harus menggandeng seluruh komponen lainnnya, termasuk akademisi dan budayawan, untuk menyusun rencana induk budaya agar bisa menjadi panduan pengembangan dan pelestarian budaya Bali.
"Saya tidak mau berbicara GIPI yang kemarin-kemarin. Kalau saya dan Pak Sudikerta terpilih, saya akan bersama GIPI berbicara tentang GIPI ke depan. Ini harus diselesaikan sebelum yang lainnya dibangun," katanya.
Disebutkan, GIPI Bali sangat memerlukan riset sebagai landasan untuk menyusun rencana induk pariwisata dan rencana induk kebudayaan. Menurut Rai Mantra, kedua hal tersebut akan melahirkan pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali. Keduanya sangat erat kaitannya dengan quality tourism. Kualitas pariwisata itu selalu menyangkut makna dan mutu.
"Pertanyaan kita apa itu quality tourism. Jawabannya, kualitas pariwisata itu sangat berkaitan dengan makna dan mutu. Sekarang harus sudah dipetakan sebelum memulai pembangunan yang lainnya," tegas Walikota Denpasar non aktif ini.
Rai Mantra mengatakan, peran GIPI sangat menentukan. GIPI adalah pendamping pemerintahan. Zonasi pariwisata harus jelas, mana wilayah ekologi, budaya, konservasi, dan sebagainya. GIPI harus dikuatkan. GIPI tidak bekerja sendiri untuk mengevaluasi pariwisata budaya ke depan, sehingga sudah mengarah ke kualitas dan bukan lagi kuantitas.
Bila menyebut kualitas pariwisata, maka pertama, Bali harus menjadi kota kompeten, pulau kompeten. Ia harus berkompeten dalam segala bidang. Sopir harus berkompeten, punya sertifikat pelatihan, guide juga harus memilik kompetensi, begitu juga dengan karyawan hotel dan lain sebagainya.
Kedua, penataan berbagai destinasi pariwisata mulai dari yang paling kecil, seperti toilet yang kotor, taman yang tidak terawat, dan parkir. Ketiga, mendorong zona-zona base community dalam bidang pariwisata. Contohnya, di Desa Pemutaran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng yang menjadi kawasan ekologi laut dengan taman terumbu karang terbesar di dunia. Sedangkan Karangasem dan Jembrana memiliki potensi yang baik. Daya dukung wisata Bali harus dievaluasi. Hal ini perlu ada infrastruktur untuk meningkatkan koneksi antar wilayah di Bali. *
Komentar