Warga Belitung Ancam Gelar Referendum
Masyarakat Belitung mengancam akan menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Bangka.
Kecewa Kebijakan Gubernur
PANGKALPINANG, NusaBali
Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Erzaldi Rosman Johan yang diduga memaksakan kebijakan adanya pertambangan timah laut di Pulau Belitung.
Ketua Komite Referendum Rakyat Belitung Amin Nurochman mengatakan mosi tidak percaya masyarakat Belitung terhadap Gubernur Erzaldi didasari upaya memaksakan kewenangan dan kebijakan secara sistematis untuk merealisasikan penambangan laut di Pulau Belitung. Padahal, kata dia, masyarakat Belitung dengan tegas menolak pertambangan laut di seluruh perairan Pulau Belitung.
"Situasi dan kebijakan yang dilakukan Gubernur sejak dilantik hingga sekarang telah banyak mewacanakan, mengaksikan dan membuat kebijakan yang kontroversial sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Belitung terkait adanya upaya politik yang memaksakan kebijakan pertambangan laut," ujar Amin, Minggu (3/6) seperti dilansir tempo.
Menurut Amin, Erzaldi tidak sepenuhnya memperhatikan dan memfokuskan pengembangan potensi wilayah di Pulau Belitung yang sudah established, seperti pariwisata, kelautan dan perikanan. Hal tersebut, kata dia, membuat pengembangan pariwisata seperti geopark, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan bandara internasional tidak mendapat dukungan maksimal dan berpotensi tidak terealisasikan dengan baik.
"Gubernur dengan berbagai janji politiknya terhadap pengembangan Belitung yang maju, setara dan berkeadilan, tidak pernah terealisasikan. Berbagai potensi pengembangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat adalah contoh bahwa gubernur terkesan ingin mengesampingkan harapan masyarakat Belitung yang ingin daerah dan masyarakatnya maju dan berkembang," ujar dia.
Amin menuturkan kekecewaan masyarakat Belitung semakin memuncak dengan sikap Erzaldi yang mengabaikan aspirasi masyarakat, tidak menggubris pendapat masyarakat yang ingin damai dan aman dari berbagai ancaman terhadap potensi daerah yang telah berkembang saat ini.
"Gubernur terkesan meremehkan keinginan masyarakat Belitung dan tidak berupaya membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat dan pada akhirnya membuat masalah ini tidak selesai dan tuntas," ujar dia.
Dengan keseluruhan dasar tersebut, kata Amin, Komite Referendum Rakyat Belitung akan menghimpun suara masyarakat Belitung dan mengambil sikap tegas untuk tidak lagi menjadikan Pulau Belitung sebagai satu kesatuan wilayah di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Komite menilai sikap ini perlu diambil agar kesewenangan Gubernur sebagaimana telah disampaikan di atas tidak lagi terus berlanjut dan semakin merugikan masyarakat Belitung di masa yang akan datang. Kami atas nama masyarakat Belitung menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur," ujar dia.
Erzaldi Rosman Johan mengatakan semua kritik yang disampaikan akan menjadi masukan dalam membuat kebijakan. Namun dia membantah jika dinilai kebijakannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Belitung. "Yang kita lakukan dengan ikhlas demi kepentingan masyarakat semuanya. Jika ada yang kurang atau belum sesuai harapan tentu ini karena kami hanya manusia biasa," katanya. *
PANGKALPINANG, NusaBali
Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Erzaldi Rosman Johan yang diduga memaksakan kebijakan adanya pertambangan timah laut di Pulau Belitung.
Ketua Komite Referendum Rakyat Belitung Amin Nurochman mengatakan mosi tidak percaya masyarakat Belitung terhadap Gubernur Erzaldi didasari upaya memaksakan kewenangan dan kebijakan secara sistematis untuk merealisasikan penambangan laut di Pulau Belitung. Padahal, kata dia, masyarakat Belitung dengan tegas menolak pertambangan laut di seluruh perairan Pulau Belitung.
"Situasi dan kebijakan yang dilakukan Gubernur sejak dilantik hingga sekarang telah banyak mewacanakan, mengaksikan dan membuat kebijakan yang kontroversial sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Belitung terkait adanya upaya politik yang memaksakan kebijakan pertambangan laut," ujar Amin, Minggu (3/6) seperti dilansir tempo.
Menurut Amin, Erzaldi tidak sepenuhnya memperhatikan dan memfokuskan pengembangan potensi wilayah di Pulau Belitung yang sudah established, seperti pariwisata, kelautan dan perikanan. Hal tersebut, kata dia, membuat pengembangan pariwisata seperti geopark, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan bandara internasional tidak mendapat dukungan maksimal dan berpotensi tidak terealisasikan dengan baik.
"Gubernur dengan berbagai janji politiknya terhadap pengembangan Belitung yang maju, setara dan berkeadilan, tidak pernah terealisasikan. Berbagai potensi pengembangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat adalah contoh bahwa gubernur terkesan ingin mengesampingkan harapan masyarakat Belitung yang ingin daerah dan masyarakatnya maju dan berkembang," ujar dia.
Amin menuturkan kekecewaan masyarakat Belitung semakin memuncak dengan sikap Erzaldi yang mengabaikan aspirasi masyarakat, tidak menggubris pendapat masyarakat yang ingin damai dan aman dari berbagai ancaman terhadap potensi daerah yang telah berkembang saat ini.
"Gubernur terkesan meremehkan keinginan masyarakat Belitung dan tidak berupaya membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat dan pada akhirnya membuat masalah ini tidak selesai dan tuntas," ujar dia.
Dengan keseluruhan dasar tersebut, kata Amin, Komite Referendum Rakyat Belitung akan menghimpun suara masyarakat Belitung dan mengambil sikap tegas untuk tidak lagi menjadikan Pulau Belitung sebagai satu kesatuan wilayah di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Komite menilai sikap ini perlu diambil agar kesewenangan Gubernur sebagaimana telah disampaikan di atas tidak lagi terus berlanjut dan semakin merugikan masyarakat Belitung di masa yang akan datang. Kami atas nama masyarakat Belitung menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur," ujar dia.
Erzaldi Rosman Johan mengatakan semua kritik yang disampaikan akan menjadi masukan dalam membuat kebijakan. Namun dia membantah jika dinilai kebijakannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Belitung. "Yang kita lakukan dengan ikhlas demi kepentingan masyarakat semuanya. Jika ada yang kurang atau belum sesuai harapan tentu ini karena kami hanya manusia biasa," katanya. *
Komentar