Indeks Demokrasi Jadi Acuan Pembangunan Politik
Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dihitung setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali diharapkan menjadi acuan dari perencanaan pembangunan di bidang politik dan demokrasi di Indonesia.
NUSABALI, Denpasar
“Data IDI merupakan langkah awal yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia,” ujar Tim Ahli IDI, Prof Dr Maswadi Rauf dalam Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (FGD-IDI) Provinsi Bali Tahun 2017 di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Selasa (5/6).
Secara akademis, menurut Maswadi penghitungan (kuantifikasi) demokrasi menjadi tantangan tersendiri secara akademis. “IDI pertama kali digagas di Bappenas dan kini dilaksanakan BPS. Hasil IDI sendiri menjadi acuan Bappenas dalam merencanakan pembangunan di bidang politik dan demokrasi,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini. Sementara terkait IDI Provinsi Bali tahun 2016 lalu mencapai angka 78,95.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Ir Adi Nugroho MM melalui Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Bali, Asim Saputra, angka IDI Bali tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yang mencapai 79,83.
“Secara keseluruhan terjadi kenaikan IDI Bali sejak tahun 2009 (70,35) hingga terakhir di tahun 2016 menjadi 78,95. Namun secara kualitas capaian masih tetap, yaitu kategori Sedang,” ungkapnya. Dikatakannya, melalui FGD yang digelar kali ini diharapkan dapat masukan terkait IDI Provinsi Bali tahun 2017 yang sedang dalam proses penghitungan. “IDI sendiri diukur setiap tahun sejak tahun 2009,” kata Adi Nugroho.
“Untuk penghitungan IDI ini data kita kumpulkan melalui review media (surat kabar) dan dokumen yang dikeluarkan pemerintah, juga masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat melalui FGD ini,” katanya. Untuk media sebagai sumber data jumlahnya hanya satu di tiap provinsi. Khusus untuk di Provinsi Bali, BPS menggunakan Harian Umum NusaBali sebagai sumber dan rujukan data. *sur
“Data IDI merupakan langkah awal yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia,” ujar Tim Ahli IDI, Prof Dr Maswadi Rauf dalam Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (FGD-IDI) Provinsi Bali Tahun 2017 di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Selasa (5/6).
Secara akademis, menurut Maswadi penghitungan (kuantifikasi) demokrasi menjadi tantangan tersendiri secara akademis. “IDI pertama kali digagas di Bappenas dan kini dilaksanakan BPS. Hasil IDI sendiri menjadi acuan Bappenas dalam merencanakan pembangunan di bidang politik dan demokrasi,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini. Sementara terkait IDI Provinsi Bali tahun 2016 lalu mencapai angka 78,95.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Ir Adi Nugroho MM melalui Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Bali, Asim Saputra, angka IDI Bali tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yang mencapai 79,83.
“Secara keseluruhan terjadi kenaikan IDI Bali sejak tahun 2009 (70,35) hingga terakhir di tahun 2016 menjadi 78,95. Namun secara kualitas capaian masih tetap, yaitu kategori Sedang,” ungkapnya. Dikatakannya, melalui FGD yang digelar kali ini diharapkan dapat masukan terkait IDI Provinsi Bali tahun 2017 yang sedang dalam proses penghitungan. “IDI sendiri diukur setiap tahun sejak tahun 2009,” kata Adi Nugroho.
“Untuk penghitungan IDI ini data kita kumpulkan melalui review media (surat kabar) dan dokumen yang dikeluarkan pemerintah, juga masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat melalui FGD ini,” katanya. Untuk media sebagai sumber data jumlahnya hanya satu di tiap provinsi. Khusus untuk di Provinsi Bali, BPS menggunakan Harian Umum NusaBali sebagai sumber dan rujukan data. *sur
Komentar