Paket Aman Siap Copot ASN yang ‘Mbalelo’ Layanan Publik
Pasangan I Made Agus Mahayastra-Anak Agung Gde Mayun (Paket Aman), Cabup-Cawabup Gianyar nomor urut 2 yang diusung PDIP-Hanura, tegaskan komitmennya untuk melaksanakan pelayanan publik berkualitas di Kabupaten Gianyar.
DENPASAR, NusaBali
Paket Aman pun siap copot aparatur sipil negara (ASN) yang mbalelo, korup-si, dan pungli dalam pelayanan publik. Hal ini disampaikan Paket Aman dalam acara penandatanganan komitmen melaksanakan pelayanan publik berkualitas di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Jalan Diponegoro Denpasar, Kamis (7/6). Paket Aman kemarin datang ke Kantor ORI Bali pukul 10.00 Wita. Mereka diterima Asisten ORI Bali, Ni Wayan Sri Widiyanti, mewakili Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab yang berada di luar daerah.
Dalam pertemuan kemarin, Cabup Agus Mahayastra lebih dulu diberi kesempatan memaparkan visi misi Paket Aman terutama dalam urusan pelayanan publik. Dalam visi misinya, Paket Aman siap mewujudkan masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, damai, mandiri, dan berintegritas berlandaskan Tri Hita Karana dan diwujudkan melalui Pola Pembangunan Nasonal Semesta Berencana (PPNSB).
Untuk mewujudkan visinya, Paket Aman sudah siapkan formulanya, mulai dari program ketahanan pangan, penambahan daya saing untuk pendapatan petani dan masyarakat, pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, pelayanan pendidikan yang merata dan adil, peningkatan SDM Gianyar, memperkuat kedudukan desa pakraman, memperkuat UMKM, hingga menyiapkan akses infrastruktur dan mutu pelayanan publik.
Mahayastra tidak banyak menyampaikan visi misinya. Cabup yang juga Ketua DPC PDIP Gianyar ini terlihat kikuk dan lebih banyak minta ditanyai oleh Asisten ORI Bali, Sri Widiyanti. Berbeda dari pasangan calon lainnya, Mahayastra memborong penyampaian materi, tanpa melempar ke paketnya di posisi Cawabup, Gung Mayun. “Saya lupa-lupa ini, kalau tidak ditanya dulu, jadi lupa. Jadi, dipancing dulu. Silakan, apa lagi?” ujar Mahayastra balik bertanya.
Untuk pelayanan publik berupa perizinan, menurut Mahayastra, penerapannya akan segera di-online-kan. “Pelayanan perizinan di era digital ini tidak bisa lagi pola lambat. Untuk mempersingkat dan bebas dari pungli, satu-satunya adalah sistem online. Kami akan laksanakan itu kalau kami terpilih memimpin Gianyar. Pak Presiden Jokowi meminta kalau proses perizinan bisa 1-2 jam, kenapa tidak?” tandas politisi PDIP asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan yang masih menjabat Wakil Bupati Gianyar 2013-2018 ini.
Yang cukup menyentak, Mahayastra tegaskan komitmennya akan mencopot pejabat atau ASN yang main-main dengan pelayanan publik. Di hadapkan ORI Bali, Mahayastra mengaku pernah menggeser pegawai yang main-main dalam pelayanan publik. “Kasus pegawai kita geser ke tempat lain sebagai bentuk sanksi, pernah kami lakukan. Saat itu yang bersangkutan dalam jam kerja, kedatangan Kepala ORI Bali, ttapi tidak hirau dan menelepon dengan ponselnya untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, kami geser,” ungkap Mahayastra.
Kalau dalam pelayanan publik ada ASN Pemkab Gianyar yang main-main, apalagi berbau pungli atau korupsi, menurut Mahayastra, akan dilakukan pencopotan dari jabatannya. “Tentu dengan proses yang sesuai dengan mekansime. Setelah melalui mekanisme, tindakan tegas diambil,” papar mantan Ketua DPRD Gianyar 2004-2009 dan 2009-2013 ini.
Saat dialog dengan media sebagai wakil masyarakat di sela-sela acara kemarin, Mahayastra mengaku sudah siapkan solusi terkait masalah-masalah pelayanan publik berkualitas. Menyangkut keamanan di kawasan parwisata Ubud, pihaknya akan memberlakukan pengamanan kawasan dengan pasang CCTV di setiap titik, serta sertifikasi pengamanan berstandar internasional oleh hotel dan vila. “Kawasan wisata Ubud kita siapkan bebas dari parkir, untuk memberikan akses bagi wisatawan secara leluasa,” katanya.
Sedangkan untuk pelayanan para lanjut usia, Paket Aman sudah siapkan bantuan bulanan kepada mereka. “Kami akui penanganan lansia memang masih lemah. Ada lansia yang masih bekerja di hari tua dengan menggotong batu bata, upahnya hanya Rp 1.000, untuk bisa makan. Tetapi untuk saat ini kami sudah data lansia dan siapkan tunjangan bulanan dari dana APBD Gianyar,” kilah Mahayastra.
Selain itu, Paket Aman juga berkomitmen untuk memfasilitasi para seniman yang beraktivitas di Gianyar. Menurut Mahyayastra, pihaknya akan membangun Panggung Terbuka Arda Candra berkapasitas 20.000 penonton di kawasan Terminal Kebo Iwa Gianyar. “Di sana bisa pentas musik juga. Seniman mengadu kepada kami, mereka tidak nyaman kalau pentas di Catus Pata Gianyar. Maka, kami akan siapkan panggung yang memadai untuk seniman dan bisa juga buat konser-konser berkapasitas 20.000 penonton.”
Dalam pertemuan dengan ORI Bali kemarin, Paket Aman tandatangani komitmen untuk melaksanakan pelayanan publik berisi 4 poin. Pertama, berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Gianyar ketika menjadi Bupati-Wakil Bupati Gianyar. Kedua, berkomitmen bekerja sama dengan ORI Bali sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan layanan publik dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Gianyar. Ketiga, berkomitmen untuk dikoreksi oleh ORI Bali jika terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar. Keempat, berkomitmen menjalankan saran atau rekomendasi ORI Bali terkait dengan perbaikan pelayanan publik di Kabupa-ten Gianyar.
Sementara itu, Asisten ORI Bali, Sri Widiyanti, mengatakan dengan penandatanganan komitmen melaksanakan publik berkualitas ini, sudah jelas ada ketentuannya dan ada sebuah akibat kalau dilanggar. “Sudah jelas ada ketentuan kalau tidak komitmen. Kita harap paslon dalam melaksanakan visi misinya untuk pelayanan publik, dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kami mendengarkan dan tuangkan dalam pernyataan komitmen. Mereka wajib laksanakan saran kita, ketika ada mal administasi,” ujar Sri Widiyanti.
Kalau ada pelanggaran? Menurut Sri Widiyanti, jika terjadi pelanggaran, akan ada rekomendasi dari ORI Bali ke Mendagri. “Bentuk rekomendasinya ke Mendagri, supaya yang bersangkutan dibina. Ini sama dengan disekolahkan lagi,” tegas Sri Widiyanti. *nat
Paket Aman pun siap copot aparatur sipil negara (ASN) yang mbalelo, korup-si, dan pungli dalam pelayanan publik. Hal ini disampaikan Paket Aman dalam acara penandatanganan komitmen melaksanakan pelayanan publik berkualitas di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Jalan Diponegoro Denpasar, Kamis (7/6). Paket Aman kemarin datang ke Kantor ORI Bali pukul 10.00 Wita. Mereka diterima Asisten ORI Bali, Ni Wayan Sri Widiyanti, mewakili Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab yang berada di luar daerah.
Dalam pertemuan kemarin, Cabup Agus Mahayastra lebih dulu diberi kesempatan memaparkan visi misi Paket Aman terutama dalam urusan pelayanan publik. Dalam visi misinya, Paket Aman siap mewujudkan masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, damai, mandiri, dan berintegritas berlandaskan Tri Hita Karana dan diwujudkan melalui Pola Pembangunan Nasonal Semesta Berencana (PPNSB).
Untuk mewujudkan visinya, Paket Aman sudah siapkan formulanya, mulai dari program ketahanan pangan, penambahan daya saing untuk pendapatan petani dan masyarakat, pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, pelayanan pendidikan yang merata dan adil, peningkatan SDM Gianyar, memperkuat kedudukan desa pakraman, memperkuat UMKM, hingga menyiapkan akses infrastruktur dan mutu pelayanan publik.
Mahayastra tidak banyak menyampaikan visi misinya. Cabup yang juga Ketua DPC PDIP Gianyar ini terlihat kikuk dan lebih banyak minta ditanyai oleh Asisten ORI Bali, Sri Widiyanti. Berbeda dari pasangan calon lainnya, Mahayastra memborong penyampaian materi, tanpa melempar ke paketnya di posisi Cawabup, Gung Mayun. “Saya lupa-lupa ini, kalau tidak ditanya dulu, jadi lupa. Jadi, dipancing dulu. Silakan, apa lagi?” ujar Mahayastra balik bertanya.
Untuk pelayanan publik berupa perizinan, menurut Mahayastra, penerapannya akan segera di-online-kan. “Pelayanan perizinan di era digital ini tidak bisa lagi pola lambat. Untuk mempersingkat dan bebas dari pungli, satu-satunya adalah sistem online. Kami akan laksanakan itu kalau kami terpilih memimpin Gianyar. Pak Presiden Jokowi meminta kalau proses perizinan bisa 1-2 jam, kenapa tidak?” tandas politisi PDIP asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan yang masih menjabat Wakil Bupati Gianyar 2013-2018 ini.
Yang cukup menyentak, Mahayastra tegaskan komitmennya akan mencopot pejabat atau ASN yang main-main dengan pelayanan publik. Di hadapkan ORI Bali, Mahayastra mengaku pernah menggeser pegawai yang main-main dalam pelayanan publik. “Kasus pegawai kita geser ke tempat lain sebagai bentuk sanksi, pernah kami lakukan. Saat itu yang bersangkutan dalam jam kerja, kedatangan Kepala ORI Bali, ttapi tidak hirau dan menelepon dengan ponselnya untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, kami geser,” ungkap Mahayastra.
Kalau dalam pelayanan publik ada ASN Pemkab Gianyar yang main-main, apalagi berbau pungli atau korupsi, menurut Mahayastra, akan dilakukan pencopotan dari jabatannya. “Tentu dengan proses yang sesuai dengan mekansime. Setelah melalui mekanisme, tindakan tegas diambil,” papar mantan Ketua DPRD Gianyar 2004-2009 dan 2009-2013 ini.
Saat dialog dengan media sebagai wakil masyarakat di sela-sela acara kemarin, Mahayastra mengaku sudah siapkan solusi terkait masalah-masalah pelayanan publik berkualitas. Menyangkut keamanan di kawasan parwisata Ubud, pihaknya akan memberlakukan pengamanan kawasan dengan pasang CCTV di setiap titik, serta sertifikasi pengamanan berstandar internasional oleh hotel dan vila. “Kawasan wisata Ubud kita siapkan bebas dari parkir, untuk memberikan akses bagi wisatawan secara leluasa,” katanya.
Sedangkan untuk pelayanan para lanjut usia, Paket Aman sudah siapkan bantuan bulanan kepada mereka. “Kami akui penanganan lansia memang masih lemah. Ada lansia yang masih bekerja di hari tua dengan menggotong batu bata, upahnya hanya Rp 1.000, untuk bisa makan. Tetapi untuk saat ini kami sudah data lansia dan siapkan tunjangan bulanan dari dana APBD Gianyar,” kilah Mahayastra.
Selain itu, Paket Aman juga berkomitmen untuk memfasilitasi para seniman yang beraktivitas di Gianyar. Menurut Mahyayastra, pihaknya akan membangun Panggung Terbuka Arda Candra berkapasitas 20.000 penonton di kawasan Terminal Kebo Iwa Gianyar. “Di sana bisa pentas musik juga. Seniman mengadu kepada kami, mereka tidak nyaman kalau pentas di Catus Pata Gianyar. Maka, kami akan siapkan panggung yang memadai untuk seniman dan bisa juga buat konser-konser berkapasitas 20.000 penonton.”
Dalam pertemuan dengan ORI Bali kemarin, Paket Aman tandatangani komitmen untuk melaksanakan pelayanan publik berisi 4 poin. Pertama, berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Gianyar ketika menjadi Bupati-Wakil Bupati Gianyar. Kedua, berkomitmen bekerja sama dengan ORI Bali sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan layanan publik dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Gianyar. Ketiga, berkomitmen untuk dikoreksi oleh ORI Bali jika terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar. Keempat, berkomitmen menjalankan saran atau rekomendasi ORI Bali terkait dengan perbaikan pelayanan publik di Kabupa-ten Gianyar.
Sementara itu, Asisten ORI Bali, Sri Widiyanti, mengatakan dengan penandatanganan komitmen melaksanakan publik berkualitas ini, sudah jelas ada ketentuannya dan ada sebuah akibat kalau dilanggar. “Sudah jelas ada ketentuan kalau tidak komitmen. Kita harap paslon dalam melaksanakan visi misinya untuk pelayanan publik, dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kami mendengarkan dan tuangkan dalam pernyataan komitmen. Mereka wajib laksanakan saran kita, ketika ada mal administasi,” ujar Sri Widiyanti.
Kalau ada pelanggaran? Menurut Sri Widiyanti, jika terjadi pelanggaran, akan ada rekomendasi dari ORI Bali ke Mendagri. “Bentuk rekomendasinya ke Mendagri, supaya yang bersangkutan dibina. Ini sama dengan disekolahkan lagi,” tegas Sri Widiyanti. *nat
Komentar