RUU Kewirausahaan Ditargetkan Rampung Juli
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan rampung pada Juli 2018.
JAKARTA, NusaBali
Anggota DPR Maruarar Sirait menyatakan DPR sudah cukup mendengar masukan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun pengusaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) terkait RUU Kewirausahaan.
"Targetnya, bulan depan, bulan Juli harus sudah selesai. Harus bisa selesai. Melihat semangatnya ini bisa selesai apalagi teman-teman dari daerah juga hadir tadi. Kita harus bisa hargai mereka. Dan mereka bekerja keras memperjuangkan ini," ujar Maruarar usai Rapat dengar pendapat dengan HIPMI di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (6/6) lalu.
Maruarar menjelaskan, poin yang masih dibahas hingga kini adalah pembentukan badan pengurus untuk membawahi kewirausahaan secara nasional. Badan ini diperlukan agar lebih terkoordinir dengan baik, sehingga pemerintah tetap dapat mengawasi dan melihat sejauh mana perkembangan wirausaha di Indonesia.
"Tadi soal badan apakah kementerian, supaya nanti penanggung jawabnya jadi jelas. Jadi kalau menurut saya dari kementerian supaya lebih jelas. Indonesia ini banyak seperti soal survei banyak sekali lembaga, lalu ada juga statistik seperti BPS. Dan nanti pimpinan muda di bagian pengusaha satu saja," ujar dia.
Maruarar menambahkan, RUU Kewirausahaan ini merupakan salah satu inisiasi Presiden Jokowi untuk memajukan pengusaha muda dalam negeri. Harapannya, dengan ada RUU ini dapat menciptakan jumlah kulitas pengusaha muda Indonesia secara khusus. "Jadi, kita sudah menyaksikan bagaimana HIPMI bekerja serius meningkatkan jumlah kualitas pengusaha muda Indonesia, karena masih sedikit,” ujar dia.
Ia menuturkan, pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha perlu didorong supaya pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan berkualitas.*
Anggota DPR Maruarar Sirait menyatakan DPR sudah cukup mendengar masukan dari semua pihak baik dari pemerintah maupun pengusaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) terkait RUU Kewirausahaan.
"Targetnya, bulan depan, bulan Juli harus sudah selesai. Harus bisa selesai. Melihat semangatnya ini bisa selesai apalagi teman-teman dari daerah juga hadir tadi. Kita harus bisa hargai mereka. Dan mereka bekerja keras memperjuangkan ini," ujar Maruarar usai Rapat dengar pendapat dengan HIPMI di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (6/6) lalu.
Maruarar menjelaskan, poin yang masih dibahas hingga kini adalah pembentukan badan pengurus untuk membawahi kewirausahaan secara nasional. Badan ini diperlukan agar lebih terkoordinir dengan baik, sehingga pemerintah tetap dapat mengawasi dan melihat sejauh mana perkembangan wirausaha di Indonesia.
"Tadi soal badan apakah kementerian, supaya nanti penanggung jawabnya jadi jelas. Jadi kalau menurut saya dari kementerian supaya lebih jelas. Indonesia ini banyak seperti soal survei banyak sekali lembaga, lalu ada juga statistik seperti BPS. Dan nanti pimpinan muda di bagian pengusaha satu saja," ujar dia.
Maruarar menambahkan, RUU Kewirausahaan ini merupakan salah satu inisiasi Presiden Jokowi untuk memajukan pengusaha muda dalam negeri. Harapannya, dengan ada RUU ini dapat menciptakan jumlah kulitas pengusaha muda Indonesia secara khusus. "Jadi, kita sudah menyaksikan bagaimana HIPMI bekerja serius meningkatkan jumlah kualitas pengusaha muda Indonesia, karena masih sedikit,” ujar dia.
Ia menuturkan, pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha perlu didorong supaya pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dan berkualitas.*
Komentar