Indonesia Jadi Anggota DK PBB

NEW YORK, NusaBali

Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) periode 2019-2020. Indonesia terpilih setelah mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara. Salah satu komitmen Indonesia adalah mendorong terbentuknya global comprehensive approach (pendekatan komprehensif secara global) untuk memerangi segala bentuk terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Indonesia merebut lebih banyak suara (144 suara) dibanding Maladewa (hanya mendapat 46 suara) untuk memperebutkan satu kursi di wilayah Asia-Pasifik. Sementara itu empat negara lain, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika, lolos jadi anggota ‘tanpa perlawanan’ berarti. 

DK PBB adalah satu-satunya badan PBB yang dapat membuat keputusan mengikat secara hukum dan memiliki wewenang menjatuhkan sanksi mengizinkan penggunaan pasukan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui video conference dari Markas PBB di New York, menjelaskan mengenai 4 komitmen Indonesia untuk jabatan yang akan dipanggul hingga 2020 mendatang itu.

“Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue dalam penyelesaian konflik. Indonesia juga meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan,” kata Menlu Retno Marsudi melalui video conference seperti dilihat dari layar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (8/6) malam.

Komitmen kedua adalah menguatkan sinergitas antarnegara-negara dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Tak hanya itu, Menlu Retno juga menuturkan Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan secara global untuk memerangi segala bentuk terorisme dan ekstremisme.

“Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Ketiga, dalam menghadapi tantangan bersama masyarakat internasional dari terorisme dan ektremisme, Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme," ujarnya seperti dilansir detikcom.

Komitmen terakhir, menurut Menlu Retno, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global untuk mencapai perdamaian dunia. Hal itu diharapkan akan berkontribusi untuk pencapaian agenda pembangunan PBB pada tahun 2030.

“Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030,” tuturnya.

Selain keempat fokus tersebut, isu Palestina juga akan menjadi perhatian Indonesia.

Apa kewenangan DK PBB di mana Indonesia menjadi anggotanya?

Dikutip detikcom dari website DK PBB, Sabtu (9/6), DK PBB memiliki 15 anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap (Rusia, Amerika Serikat, Prancis, China, Inggris) dan 10 anggota tidak tetap. Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB memiliki tanggung jawab utama untuk masalah perdamaian dan keamanan internasional. Semua negara anggota PBB wajib mematuhi keputusan DK PBB.

Dewan Keamanan menjadi pemimpin dalam menentukan hal apa saja yang menjadi ancaman bagi perdamaian atau tindakan agresi. DK PBB akan menyerukan kepada pihak yang berselisih untuk berdamai.

DK PBB juga bisa merekomendasikan metode-metode penyelesaian yang sesuai. Dalam beberapa kasus DK PBB dapat memberi sanksi atau justru memberi izin penggunaan pasukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Kewenangan lain, DK PBB juga dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum terkait penunjukan Sekjen PBB dan penerimaan anggota baru PBB. Bersama-sama Majelis Umum, DK PBB juga bisa memilih hakim-hakim di Mahkamah Internasional.

Presiden Joko Widodo bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal itu diungkapkan Jokowi melalui akun Twitter resminya, @Jokowi.

“Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial -Jkw,” cuit Jokowi seperti dilihat detikcom pada Sabtu (9/6).

Jokowi menyebut peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia akan makin nyata. Hal ini sesuai dengan cita-cita Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB menjadi keempat kalinya sepanjang sejarah Indonesia. Setelah sebelumnya menduduki kursi tersebut pada periode 1973–1974, 1995–1996, dan 2007–2008. Dua kali di era Presiden Soeharto dan satu kali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain Indonesia, empat negara lainnya yang menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.Bergabungnya Indonesia dengan DK PBB untuk periode keempat ini, menjadi momen pertama yang dicapai di bawah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, seorang Menlu wanita RI. Tiga periode sebelumnya dicapai di bawah Menlu Adam Malik, Ali Alatas, dan Hassan Wirajuda.

SELANJUTNYA...