Indonesia Jadi Anggota DK PBB

Sementara Ketua Komisi I (membidangi hubungan internasional) DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Kementerian Luar Negeri RI, termasuk Menlu Retno Marsudi yang telah banyak berjuang dalam upaya membuat Indonesia masuk kembali sebagai anggota tidak tetap DK PBB. 

“Selamat kepada tim Kementerian Luar Negeri, khususnya Ibu Menlu dan Dubes Luar Biasa Kita di PBB yang sudah bekerja dengan diplomasi tingkat tinggi meyakinkan negara-negara sahabat kita memberikan suaranya untuk Republik Indonesia mewakili Kawasan Asia Pasifik di dalam Keanggotaan Tidak Tetap DK PBB dua tahun ke depan,” ujar Kharis kepada wartawan.

Dengan masuknya RI menjadi anggota DK PBB, Kharis menyebut bisa menjadi perwujudan kepercayaan negara dunia soal sikap politik Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Itu menurutnya yang menjadi pertimbangan negara-negara lain memilih Indonesia. Kharis punya harapan tersendiri dengan masuknya Indonesia sebagai anggota DK PBB.

“Keterpilihan Indonesia di DK PBB harus dimaksimalkan untuk mendorong tercapainya perdamaian dunia dan pembebasan tanah Palestina dari penjajahan zionis Israel sebagaimana fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Anggota DK yang tertulis di dalam Piagam PBB,” tutur politikus PKS itu.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyebut menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukan hal mudah. Untuk itu, dia mengapresiasi pemerintah yang selama ini berjuang agar Indonesia bisa kembali menjadi bagian dari DK PBB. Taufik mengatakan parlemen Indonesia, dalam hal ini DPR RI, juga ikut berjuang melalui diplomasi dengan parlemen-parlemen negara lain.

“Secara objektif harus kita akui ini merupakan buah karya kerja keras lama, termasuk kami juga ikut promosikan, saat pimpinan DPR melakukan muhibah ke negara-negara sahabat, terutama di parlemen-parlemen Eropa, karena Eropa memiliki banyak negara yang memiliki significant power di DK PBB,” tutur politikus PAN itu.

Muhibah ke negara sahabat yang dipimpin Taufik di antaranya ke Portugal, Rumania, Austria, dan Prancis. Dia pun punya harapan khusus dengan masuknya Indonesia menjadi anggota DK PBB untuk periode 2019-2020.

“Cita-cita kita bersama agar PBB ke depan dalam menjaga perdamaian dunia bisa berlaku objektif dan adil ke negara-negara di dunia. Kita harap supaya dihapuskan hak veto dari negara superpower, lima negara itu,” ucap Taufik.

Lima negara yang memiliki hak veto itu adalah negara-negara superpower yang menjadi anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. Lima negara itu memiliki kewenangan membatalkan keputusan anggota lain terkait sikap politik PBB. 7