nusabali

Pidato AHY Dinilai Sebagai Kritik Tajam yang Faktual

  • www.nusabali.com-pidato-ahy-dinilai-sebagai-kritik-tajam-yang-faktual

Pidato politik Kogasma Pemenangan Pemilu DPP Demokrat, AHY di JCC dan live di salah satu televisi nasional, Sabtu (8/6) malam banyak menyoroti kinerja pemerintah merupakan kritikan aktual terhadap potret negeri ini.

DENPASAR, NusaBali
Wasekjen DPP Demokrat yang juga Deputi Bidang Media dan Humas Kogasma, Putu Supadma Rudana melalui rilisnya kepada NusaBali, Minggu (10/6) mengatakan pidato AHY adalah faktual dengan kondisi rakyat di bawah saat ini.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI dapil Bali ini mengatakan pemerintah harus segera berbenah dengan masalah-masalah yang disampaikan AHY selama turun ‘Mendengar Suara Rakyat’ di 22 Provinsi dan 100 kabupaten dan kota. Supadma Rudana mengatakan salah satunya adalah masalah tenaga kerja asing (TKA) yang membanjiri Indonesia. Kemudian masalah tenaga guru honorer (K-2) yang tidak jelas nasibnya untuk bisa diangkat menjadi PNS.

“Pidato AHY soal TKA di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara itu riil. AHY turun langsung ke lapangan dan kami mendampingi. Kemudian masalah tenaga guru honorer yang tidak kunjung diangkat jadi PNS juga faktual adanya. Kami di Komisi X DPR RI membidangi pendidikan memegang data honorer sejumlah 439.000 orang tidak jelas statusnya. Jadi pidato AHY sebuah fakta. Memang itu kritikan, tetapi kritikan itu sebuah ‘vitamin’ bagi pemerintah untuk berbenah,” kata Supadma Rudana..

AHY sosok figur pemimpin muda yang punya perhatian dan semangat untuk perubahan bangsa menuju Indonesia sejahtera, cerdas dan bermartabat. ”Bayangkan saja, 22 provinsi dan lebih dari 100 kabupaten dan kota dikunjungi untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat, serap aspirasi. Ini figur pemimpin yang baik, turun langsung mendengar keluh kesah rakyat,” beber politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.

Mantan anggota Komisi III DPR RI ini juga menjelaskan orasi AHY yang menyinggung program Revolusi Mental Presiden Jokowi. Disebutkan program Revolusi Mental saat ini makin hari makin redup. Supadma Rudana juga mengapresiasi sekaligus mengkritik pemerintah terkait pemberian THR serta gaji ke-13, bagi para PNS, anggota TNI dan Polri. Baik yang masih aktif maupun telah pensiun.

“Dalam orasinya, AHY menyatakan ada 28 juta orang yang berada di garis kemiskinan. Serta 70 juta orang orang yang masih rentan atau rawan kemiskinan. Bagi kami  tambahan sementara tersebut dapat membantu, meningkatkan daya beli, serta konsumsi rumah tangga. Namun kita harus memahami bahwa kebutuhan pokok masyarakat harus dipenuhi setiap harinya, setiap bulannya dan bukan ketika saat ramadhan saja dengan memberikan THR,” sentil Supadma Rudana. *nat

loading...

Komentar