Buleleng Dapat Tambahan 13.160 PKH
Tambahan kuota PKH akan sangat membantu pengentasan kemiskinan di Buleleng.
SINGARAJA, NusaBali
Kabupaten Buleleng satu-satunya di Bali yang mendapat tambahan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelontorkan Kementerian Sosial RI. Tak tanggung-tanggung, penambahan kuota yang diberikan pusat 13.160 KPM.
Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Komang yang ditemui Selasa (12/6), merasa bersyukur mendapat tambahan kuota PKH. Sehingga sejak tahun 2010 total KPM penerima PKH di Buleleng 30.427 KPM, dengan tunjangan Rp 56,8 miliar per tahun. “Sebenarnya kami hanya mengajukan 5.000 KPM, itupun tahun 2019 mendatang, karena tahun ini statusnya tidak ada penambahan kuota, bersyukur kami berikan kepercayaan,” kata dia.
Dikatakan Gede Komang, tambahan kuota PKH akan sangat membantu pengentasan kemiskinan di Buleleng. Belasan ribu kuota tambahan yang diberikan pemerintah pusat juga sudah dapat mencakup angka kemiskinan desil I (sangat miskin, Red) di Buleleng sebanyak 22.448 KPM. Sisanya juga sudah dapat merambah sebagian jumlah KPM yang masuk dalam desil II yang berjumlah 22 ribu.
Penambahan kuota yang diberikan pemerintah pusat kepada Buleleng bukan tanpa alasan. Pejabat asal Tejakula, Buleleng ini menjelaskan bahwa kepercayaan itu didapatkan setelah Buleleng menyerahkan hasil data validasi dan verifikasi KS (keluarga sejahtera). Selain itu, komitmen Pemkab Buleleng untuk mengentaskan angka kemiskinna terpantau baik di pemerintah pusat. Hal itu juga didukung dengan hasil penelitian dan pengawasan oleh Balai Besar Jogjakarta terhadap pengelolaan PKH di Bueleleng yang disebut terbaik di Bali.
Dengan kepercayaan pemerintah pusat, dia pun mengaku Dinas Sosial Buleleng tetap akan melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan dan membersihkan yang tidak valid. Sementara itu kedepannya pihaknya juga akan memikirkan sharing dana PKH oleh Pemkab Buleleng yang selama ini masih sangat minim. Terutama untuk pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan pendamping dan koordinator PKH serta biaya operasional perbulannya. “Selama ini pendamping, koordinator PKH masih menggunakan sarana sendiri, operasional perbulannya juga hanya Rp 100.000, kedepan akan kami pikirkan sehingga ada semangat bagi pendamping PKH dalam mendajalankan tugasnya.*k23
Kabupaten Buleleng satu-satunya di Bali yang mendapat tambahan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelontorkan Kementerian Sosial RI. Tak tanggung-tanggung, penambahan kuota yang diberikan pusat 13.160 KPM.
Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Komang yang ditemui Selasa (12/6), merasa bersyukur mendapat tambahan kuota PKH. Sehingga sejak tahun 2010 total KPM penerima PKH di Buleleng 30.427 KPM, dengan tunjangan Rp 56,8 miliar per tahun. “Sebenarnya kami hanya mengajukan 5.000 KPM, itupun tahun 2019 mendatang, karena tahun ini statusnya tidak ada penambahan kuota, bersyukur kami berikan kepercayaan,” kata dia.
Dikatakan Gede Komang, tambahan kuota PKH akan sangat membantu pengentasan kemiskinan di Buleleng. Belasan ribu kuota tambahan yang diberikan pemerintah pusat juga sudah dapat mencakup angka kemiskinan desil I (sangat miskin, Red) di Buleleng sebanyak 22.448 KPM. Sisanya juga sudah dapat merambah sebagian jumlah KPM yang masuk dalam desil II yang berjumlah 22 ribu.
Penambahan kuota yang diberikan pemerintah pusat kepada Buleleng bukan tanpa alasan. Pejabat asal Tejakula, Buleleng ini menjelaskan bahwa kepercayaan itu didapatkan setelah Buleleng menyerahkan hasil data validasi dan verifikasi KS (keluarga sejahtera). Selain itu, komitmen Pemkab Buleleng untuk mengentaskan angka kemiskinna terpantau baik di pemerintah pusat. Hal itu juga didukung dengan hasil penelitian dan pengawasan oleh Balai Besar Jogjakarta terhadap pengelolaan PKH di Bueleleng yang disebut terbaik di Bali.
Dengan kepercayaan pemerintah pusat, dia pun mengaku Dinas Sosial Buleleng tetap akan melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan dan membersihkan yang tidak valid. Sementara itu kedepannya pihaknya juga akan memikirkan sharing dana PKH oleh Pemkab Buleleng yang selama ini masih sangat minim. Terutama untuk pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan pendamping dan koordinator PKH serta biaya operasional perbulannya. “Selama ini pendamping, koordinator PKH masih menggunakan sarana sendiri, operasional perbulannya juga hanya Rp 100.000, kedepan akan kami pikirkan sehingga ada semangat bagi pendamping PKH dalam mendajalankan tugasnya.*k23
1
Komentar