Dewan Dukung Sekda Datangkan Tim Audit Independen
Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, mendukung rencana mendatangkan tim audit untuk perisak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Eka Praja.
BANGLI, NusaBali
Sebab dari hasil audit nantinya diketahui kondisi koperasi yang beranggotakan aparatur sipil Negara (ASN) itu. Sekda Bangli IB Gede Giri Putra diingatkan tak sekadar wacana mendatangkan tim audit independent.
Komang Carles mengatakan, upaya Sekda Giri Outra menyelamatkan KPN Eka Praja dari keterpurukan dengan menurunkan tim audit independen sangat tepat. Namun rencana itu harus dibarengi dengan keseriusan. Hasil audit nanti menyajikan kondisi koperasi sesungguhnya. “Kalau ada akal-akalan membuat pertanggungjawaban akan kentara dan kelihatan,” ungkap Komang Carles, Selasa (3/7).
Komang Carles menyebutkan KPN Eka Praja harus menjadi pionir dan jadi contoh bagi koperasi lain. Sebab dari segi sumber daya manusia (SDM) tergolong mumpuni karena berstatus ASN. “Kami malu mendengar KPN Eka Praja disebut sakit,” ungkapnya. Dengan audit, permasalahan yang selama ini membelenggu KPN Eka Praja akan dapat dibedah sehingga bisa dicarikan jalan keluar untuk memajukan kembali koperasi. “Peluang untuk memajukan koperasi tersebut sangat terbuka lebar asalkan dikelola dengan baik. Apalagi anggota koperasi ratusan sehingga tidak kesulitan modal,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Eka Praja Bangli saru gremeng atau tidak jelas. Ironisnya, KPN Eka Praja memiliki tunggakan pajak hingga Rp 200 juta. Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2017 lalu sudah melakukan pergantian pengurus, namun surat keputusan (SK) pengurus terpilih hingga kini belum terbit. Sehinga pengurus baru belum bisa bekerja.
Sumber di lapangan mengungkapkan, anggota KPN Abdi Praja sekitar 400 anggota tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli. Selain itu banyak pula kredit yang macet. Peminjam mulai dari staf biasa hingga setingkat kepala bagian (Kabag). “Kredit macet sekitar Rp 600 juta, termasuk seorang Kabag macet bayar kredit,” beber sumber yang enggan nama dikorankan ini. Sumber ini menyebutkan, Bagian Umum memiliki utang Rp 150 juta. *e
Sebab dari hasil audit nantinya diketahui kondisi koperasi yang beranggotakan aparatur sipil Negara (ASN) itu. Sekda Bangli IB Gede Giri Putra diingatkan tak sekadar wacana mendatangkan tim audit independent.
Komang Carles mengatakan, upaya Sekda Giri Outra menyelamatkan KPN Eka Praja dari keterpurukan dengan menurunkan tim audit independen sangat tepat. Namun rencana itu harus dibarengi dengan keseriusan. Hasil audit nanti menyajikan kondisi koperasi sesungguhnya. “Kalau ada akal-akalan membuat pertanggungjawaban akan kentara dan kelihatan,” ungkap Komang Carles, Selasa (3/7).
Komang Carles menyebutkan KPN Eka Praja harus menjadi pionir dan jadi contoh bagi koperasi lain. Sebab dari segi sumber daya manusia (SDM) tergolong mumpuni karena berstatus ASN. “Kami malu mendengar KPN Eka Praja disebut sakit,” ungkapnya. Dengan audit, permasalahan yang selama ini membelenggu KPN Eka Praja akan dapat dibedah sehingga bisa dicarikan jalan keluar untuk memajukan kembali koperasi. “Peluang untuk memajukan koperasi tersebut sangat terbuka lebar asalkan dikelola dengan baik. Apalagi anggota koperasi ratusan sehingga tidak kesulitan modal,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Eka Praja Bangli saru gremeng atau tidak jelas. Ironisnya, KPN Eka Praja memiliki tunggakan pajak hingga Rp 200 juta. Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2017 lalu sudah melakukan pergantian pengurus, namun surat keputusan (SK) pengurus terpilih hingga kini belum terbit. Sehinga pengurus baru belum bisa bekerja.
Sumber di lapangan mengungkapkan, anggota KPN Abdi Praja sekitar 400 anggota tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangli. Selain itu banyak pula kredit yang macet. Peminjam mulai dari staf biasa hingga setingkat kepala bagian (Kabag). “Kredit macet sekitar Rp 600 juta, termasuk seorang Kabag macet bayar kredit,” beber sumber yang enggan nama dikorankan ini. Sumber ini menyebutkan, Bagian Umum memiliki utang Rp 150 juta. *e
Komentar