Dewan Badung Juga Harapkan Daya Tampung SMA Negeri Ditambah
Setali tiga uang dengan yang diupayakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, kalangan Dewan Badung juga memohon tambahan daya tampung untuk jenjang pendidikan SMA negeri di Badung pada Tahun Ajaran 2018/2019.
MANGUPURA, NusaBali
Pasalnya, sampai saat ini masih banyak anak didik yang belum tertampung. Para wakil rakyat Badung ini mengaku banyak menerima keluhan susahnya mencari sekolah negeri karena ketatnya aturan zonasi. Tak sedikit orangtua siswa yang kebingungan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. “Sekarang nyari sekolah saja susah sekali,” kata anggota Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Sentana, Jumat (6/7) kemarin.
Menurut penuturan Sentana, ada sejumlah warga di Kecamatan Abiansemal mengeluh, sebab susah mencarikan sang buah hati sekolah negeri jenjang pendidikan SMA. “Termasuk anak saya sendiri tidak dapat SMA. Padahal dia tamat di SMP 1 Abiansemal. Seyogyanya kan jalur zonasi bisa lolos. Sekarang jalur zonasi itu perankingannya pakai NEM (Nilai Ebtanas Murni/ sekarang disebut Nilai Ujian Nasional, red), kan lucu bagi saya,” sentilnya.
Sentana yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung itu menambahkan, belum lagi terbatasnya SMA negeri di Abiansemal saat ini semakin mempersulit siswa dari wilayah setempat yang memperoleh SMA negeri. “Jumlah sekolah di Abiansemal terbatas. Termasuk SMA swasta juga. Jadi sekarang kalau anak-anak tidak mendapat sekolah mau dikemanakan mereka?,” keluhnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku tak mengerti dengan sistem pendidikan saat ini. Pemkab Badung, imbuhnya, sudah menyatakan kesiapan untuk membantu pengadaan fasilitas khususnya untuk jenjang SMA yang kewenangannya kini berada di Provinsi Bali. “Kami berharap segera ada jalan keluar yang terbaik supaya anak-anak yang sekarang belum dapat sekolah bisa diterima,” harap politisi asal Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal itu.
Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra juga sangat mendukung dengan keputusan Bupati Badung yang mengajukan surat permohonan penambahan daya tampung SMA negeri kepada Gubernur. Sebab, turut pula diakui masih banyak warga yang menginginkan anaknya sekolah di zona yang terdekat. Parahnya, sebut dia, ada siswa yang masuk zona dengan salah satu sekolah justru tidak dapat sekolah. Sehingga kini orang tuanya kebingungan. “Ada satu sekolah satu kecamatan (Kuta Utara, red), kan tidak mungkin akan menerima semua siswa yang ada di kecamatan tersebut. Apalagi zonanya bukan satu kecamatan satu sekolah,” terang Nadi Putra. Tak ayal, dengan kondisi ini ia berharap kewenangan sekolah SMA tersebut dikembalikan ke masing-masing kabupaten. “Dengan begitu, kabupaten kan bisa mencari solusi dengan membangun sekolah baru,” tegasnya.
Politisi yang membidangi salah satunya bidang pendidikan ini tahu persis bahwa hampir semua kecamatan di Badung kekurangan sekolah. Idealnya, sebut Nadi Putra, terdapat dua sekolah SMA pada satu kecamatan. “Untuk SMP saja kita masih kekurangan sekolah, apa lagi SMA. Saya mendorong dan mendukung permohonan Bapak Bupati, agar ini nantinya menjadi perhatian pihak provinsi,” harap politisi asal Kerobokan, Kuta Utara itu. *asa
Menurut penuturan Sentana, ada sejumlah warga di Kecamatan Abiansemal mengeluh, sebab susah mencarikan sang buah hati sekolah negeri jenjang pendidikan SMA. “Termasuk anak saya sendiri tidak dapat SMA. Padahal dia tamat di SMP 1 Abiansemal. Seyogyanya kan jalur zonasi bisa lolos. Sekarang jalur zonasi itu perankingannya pakai NEM (Nilai Ebtanas Murni/ sekarang disebut Nilai Ujian Nasional, red), kan lucu bagi saya,” sentilnya.
Sentana yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung itu menambahkan, belum lagi terbatasnya SMA negeri di Abiansemal saat ini semakin mempersulit siswa dari wilayah setempat yang memperoleh SMA negeri. “Jumlah sekolah di Abiansemal terbatas. Termasuk SMA swasta juga. Jadi sekarang kalau anak-anak tidak mendapat sekolah mau dikemanakan mereka?,” keluhnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku tak mengerti dengan sistem pendidikan saat ini. Pemkab Badung, imbuhnya, sudah menyatakan kesiapan untuk membantu pengadaan fasilitas khususnya untuk jenjang SMA yang kewenangannya kini berada di Provinsi Bali. “Kami berharap segera ada jalan keluar yang terbaik supaya anak-anak yang sekarang belum dapat sekolah bisa diterima,” harap politisi asal Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal itu.
Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra juga sangat mendukung dengan keputusan Bupati Badung yang mengajukan surat permohonan penambahan daya tampung SMA negeri kepada Gubernur. Sebab, turut pula diakui masih banyak warga yang menginginkan anaknya sekolah di zona yang terdekat. Parahnya, sebut dia, ada siswa yang masuk zona dengan salah satu sekolah justru tidak dapat sekolah. Sehingga kini orang tuanya kebingungan. “Ada satu sekolah satu kecamatan (Kuta Utara, red), kan tidak mungkin akan menerima semua siswa yang ada di kecamatan tersebut. Apalagi zonanya bukan satu kecamatan satu sekolah,” terang Nadi Putra. Tak ayal, dengan kondisi ini ia berharap kewenangan sekolah SMA tersebut dikembalikan ke masing-masing kabupaten. “Dengan begitu, kabupaten kan bisa mencari solusi dengan membangun sekolah baru,” tegasnya.
Politisi yang membidangi salah satunya bidang pendidikan ini tahu persis bahwa hampir semua kecamatan di Badung kekurangan sekolah. Idealnya, sebut Nadi Putra, terdapat dua sekolah SMA pada satu kecamatan. “Untuk SMP saja kita masih kekurangan sekolah, apa lagi SMA. Saya mendorong dan mendukung permohonan Bapak Bupati, agar ini nantinya menjadi perhatian pihak provinsi,” harap politisi asal Kerobokan, Kuta Utara itu. *asa
1
Komentar