Akibat Implementasi Sistem Tak Konsisten

SINGARAJA, NusaBali
Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bali dan secara nasional, menjadi sorotan sejumlah pihak. Implementasi sistem PPDB yang menggunakan zonasi sejauh ini dipandang belum memiliki komitmen dan konsistensi dari masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Prof Dr I Nyoman Dantes yang dihubungi via telepon, Minggu (8/7). Menurutnya kisruh PPDB yang terjadi saat ini, masih banyak orang tua dan anak menginginkan sekolah favorit. Padahal tujuan sistem zonasi dalam pendidikan saat ini untuk memeratakan pendidikan dan seluruh anak di negeri ini bisa menikmati pendidikan.

Dengan sistem zonasi ini, menurutnya memiliki tujuan yang mulia, tidak membeda-bedakan anak dalam mendapatkan haknya dalam pendidikan. Seluruh anak otomatis akan diterima di sekolah terdekat dengan rumahnya tanpa melihat dia memiliki prestasi atau miskin. “Error yang sering terjadi, orang tua dan anak masih menyasar sekolah favorit, temannya banyak di sana dan memaksakan, sehingga memindahkan domisili. Memang tidak semua begitu, tetapi itu yang buat kisruh,” kata dia.

Menurutnya masyarakat yang masih berorientasi menyekolahkan anaknya di sekolah favorit saat kena zonasi masih belum mempercayakan sekolah dekat rumahnya yang mungkin tidak favorit memberikan pengajaran. Padahal bisa disiasati dengan mengikut sertakan anak di ko kulikuler atau program pengembangan diri sesuai potensi.

Jalur zonasi ini pun disebutnya memiliki keunggulan cukup banyak. Selain pemerataan pendidikan, seluruh anak dapat menikmati wajib belajar 12 tahun. Selain itu penampungan siswa miskin yang ada di lingkungan sekolah favorit dapat diterima. “Kalau sebelum sistem ini kan sistemnya sekolah favorit dan non favorit, kadang ada siswa miskin di sekitarnya karena tidak pintar dan berprestasi tidak terserap,” imbuh dia.

Namun demikian Dantes menyebut setiap sistem PPDB, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Seluruh sistem pun dapat berhasil jika diimplementasikan dengan komitmen dan konsistensi bersama. Tidak hanya pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang sebelumnya pasti sudah diperhitungkan, tetapi juga masyarakat sebagai pelaksana di lapangan.

Termasuk kebijakan oleh pihak berwenang yang tiba-tiba mengubah ketentuan tengah jalan, seperti kasus penyertaan sertifikat PKB. “Kalau memang ada keinginan mengubah harus jauh sebelumnya, sehingga masyarakat siap. Jangan menarik tali sepatu sambil berjalan, kan kejor-kejor jadinya,” kata dosen Bimbingan dan Konseling (BK) ini. Pihaknya pun menegaskan kalau sistem pendidikan di Indonesia pada hakekatnya adalah memanusiakan manusia, baik secara spiritual, pengetahuan dan keterampilan.

Pendidikan yang berhasil tidak hanya dituntut menguasai keilmuan saja, tetapi juga teknologi berbasis sikap kemanusiaan, pada harkat dan martabatnya. Sehingga semua warga dapat menikmati pendidikan sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya. Tidak ada warga yang tidak tersentuh pendidikan.

Selain itu dalam perkembangan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0 ada tiga literasi yang harus dicapai. Yakni literasi data, pengetahuan dan humanistik yang sama-sama harus dikejar. Jika ada unsur yang ketinggalan segera dikejar, sehingga dapat menyamai negara lainnya yang sudah berada jauh di depan. Hal tersebut pun diharapkan pendidikan terus terdorong oleh guru yang berkwalitas dan sarana prasarana. *k23