Badung Siap Bantu Bangun SMA Baru di Abiansemal dan Kuta Selatan
Menyikapi ‘kisruh’ PPDB tahun ajaran 2018/2019, Pemkab Badung selain melayangkan surat permohonan penambahan daya tampung, juga telah meminta izin menambah sekolah baru khususnya untuk jenjang SMA.
MANGUPURA, NusaBali
Sayangnya, keinginan untuk membantu mendirikan gedung SMA baru masih menunggu persetujuan dari Pemprov Bali. Hal itu karena kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di pemprov. “Kami ingin membangun sekolah baru, Bapak Bupati sudah minta ke provinsi, kalau diizinkan kami bangun dengan menggunakan APBD Badung. Tapi belum ada jawaban resmi sampai sekarang,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, Minggu (8/7).
Bila diizinkan Pemprov Bali, pejabat asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, itu menyatakan sekolah baru rencananya dibangun di wilayah Kecamatan Abiansemal dan Kuta Selatan.
Disinggung terkait usulan penambahan daya tampung merujuk Surat Bupati Badung Nomor 420/4284/PD/Disdikpora, sebagai solusi menyikapi masih banyaknya siswa tidak tertampung di sekolah negeri, Astika mengaku secara resmi jawaban belum ada. Namun, diakui Dinas Pendidikan Provinsi Bali telah merespons hal tersebut. Hal itu diakui oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Badung I Made Mandi. “Informasi yang saya dengar ada penambahan daya tampung, yang disesuaikan dengan keadaan sekolah. Namun untuk lebih jelasnya pihak provinsi yang lebih tahu. Sebab, sekarang SMA/SMK negeri kewenangan Pemprov Bali,” tandasnya.
Seperti diketahui, banyak aspirasi dari masyarakat yang mengeluh anak-anaknya kesulitan mendapatkan sekolah SMA negeri. “Termasuk anak saya sendiri tidak dapat SMA. Padahal dia tamat di SMP 1 Abiansemal. Kalau jalur zonasi semestinya bisa lolos. Sekarang jalur zonasi itu perankingannya pakai NEM (Nilai Ebtanas Murni — sekarang disebut Nilai Ujian Nasional, Red), kan lucu bagi saya,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Sentana, Jumat (6/7).
Politisi Partai Gerindra itu mengaku tak mengerti dengan sistem pendidikan saat ini. Pemkab Badung sudah menyatakan kesiapan untuk membantu pengadaan fasilitas khususnya untuk jenjang SMA yang kewenangannya kini berada di Pemprov Bali. “Kami berharap segera ada jalan keluar yang terbaik supaya anak-anak yang sekarang belum dapat sekolah bisa diterima,” harap politisi asal Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan telepon tidak ada jawaban. *asa
Sayangnya, keinginan untuk membantu mendirikan gedung SMA baru masih menunggu persetujuan dari Pemprov Bali. Hal itu karena kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di pemprov. “Kami ingin membangun sekolah baru, Bapak Bupati sudah minta ke provinsi, kalau diizinkan kami bangun dengan menggunakan APBD Badung. Tapi belum ada jawaban resmi sampai sekarang,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, Minggu (8/7).
Bila diizinkan Pemprov Bali, pejabat asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, itu menyatakan sekolah baru rencananya dibangun di wilayah Kecamatan Abiansemal dan Kuta Selatan.
Disinggung terkait usulan penambahan daya tampung merujuk Surat Bupati Badung Nomor 420/4284/PD/Disdikpora, sebagai solusi menyikapi masih banyaknya siswa tidak tertampung di sekolah negeri, Astika mengaku secara resmi jawaban belum ada. Namun, diakui Dinas Pendidikan Provinsi Bali telah merespons hal tersebut. Hal itu diakui oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Badung I Made Mandi. “Informasi yang saya dengar ada penambahan daya tampung, yang disesuaikan dengan keadaan sekolah. Namun untuk lebih jelasnya pihak provinsi yang lebih tahu. Sebab, sekarang SMA/SMK negeri kewenangan Pemprov Bali,” tandasnya.
Seperti diketahui, banyak aspirasi dari masyarakat yang mengeluh anak-anaknya kesulitan mendapatkan sekolah SMA negeri. “Termasuk anak saya sendiri tidak dapat SMA. Padahal dia tamat di SMP 1 Abiansemal. Kalau jalur zonasi semestinya bisa lolos. Sekarang jalur zonasi itu perankingannya pakai NEM (Nilai Ebtanas Murni — sekarang disebut Nilai Ujian Nasional, Red), kan lucu bagi saya,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Sentana, Jumat (6/7).
Politisi Partai Gerindra itu mengaku tak mengerti dengan sistem pendidikan saat ini. Pemkab Badung sudah menyatakan kesiapan untuk membantu pengadaan fasilitas khususnya untuk jenjang SMA yang kewenangannya kini berada di Pemprov Bali. “Kami berharap segera ada jalan keluar yang terbaik supaya anak-anak yang sekarang belum dapat sekolah bisa diterima,” harap politisi asal Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan telepon tidak ada jawaban. *asa
Komentar