Pastika Ancam Copot Kasek 'Ngeyel'
Gubernur Pastika mengingatkan pihak SMA/SMK Negeri tidak perlu menunggu Pergub terbit. Instruksi menerima siswa tercecer harus dilaksanakan.
Komisi IV Setuju Pembangunan SMAN 2 di Abiansemal
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Made Mangku Pastika ancam copot Kepala Sekolah (Kasek) SMA/SMK Negeri di Bali yang masih ‘ngeyel’ dan main-main dengan instruksi Gubernur Pastika untuk menerima siswa tercecer di Bali dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun 2018-2019 ini.
“Instruksi saya sudah jelas, tidak ada murid atau anak sekolah yang tidak diterima, siapapun dia. Kalau kelasnya penuh, buat dua shift, pagi dan sore. Kalau gurunya kurang, ya tambah,” ujar Pastika usai rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Senin (9/7) kemarin.
Pastika menegaskan alasan apapun tak dibenarkan untuk menolak calon siswa yang tidak mendapatkan sekolah di SMA/SMK. Calon siswa yang NEMnya rendah, pun wajib diterima, apalagi siswa yang berprestasi dan miskin. “Kenapa anak kita tidak berprestasi, dan NEM mereka rendah? Ya karena tempat sekolah di SMP nggak maksimal, anaknya tidak mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Ini salahnya siapa? Ya salahnya pemerintah,” ujar mantan Kapolda Bali ini.
Gubernur Pastika mengingatkan pihak SMA/SMK Negeri tidak perlu menunggu Pergub terbit. Instruksi menerima siswa tercecer harus dilaksanakan. Pihaknya bisa mencopot kalau ada kepala sekolah yang ngeyel tidak menerima siswa yang tercecer. “Nanti saya copot kepala sekolah yang ngeyel. Nggak usah pakai Pergub. Pergub kan butuh proses. Kerjakanlah, tidak ada alasan untuk tidak menerima. Saya katakan tidak usah ngeyel. Ini kalian semua guru, apalagi Kepala Sekolah. Guru ditugaskan negara untuk mendidik orang menjadi pintar, apalagi sekarang sudah berprestasi, tidak ada alasan menolak mereka (siswa). Yang tidak berprestasi saja harus diterima,” tegas penggagas SMA/SMK Bali Mandara yang diperuntukan untuk anak miskin ini.
Solusi yang ditawarkan Pastika sudah mendapatkan dukungan politik dari DPRD Bali. Komisi IV DPRD Bali dan pimpinan dewan juga sudah sepakat bahwa sekolah SMA/SMK Negeri menampung siswa tercecer. Saat ini pemerintah sedang memikirkan solusi untuk menambah gedung sekolah. “DPRD Bali sudah memberikan dukungan,” ujar Pastika.
Sementara itu, DPRD Bali meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota supaya merealisasikan pembangunan sekolah baru di APBD 2019, karena kebutuhan ruang kelas bagi siswa di Bali sudah sangat mendesak. “Kita setuju Pemprov Bali segera bangun Gedung SMA/SMK di Kabupaten/Kota, terutama di Badung dan Denpasar untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas. Tahun 2019 itu harus sudah terealisasi,” kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha yang juga anggota Komisi IV Membidang Pendidikan ketika menyampaikan pandangan umum fraksi disidang paripurna kemarin.
Gung De panggilan akrabnya mengatakan, di Kabupaten Badung tepatnya di Kecamatan Abiansemal sudah ada lahan Pemprov Bali. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta juga sudah setujui pembangunan sekolah baru mengakomodir anak-anak di Abiansemal untuk bisa sekolah di SMA/SMK Negeri. “Nanti anggarannya bisa dikaji dan dibicarakan. Kami di legislatif menyetujui rencana ini direalisasikan,” tegas politisi asal Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta usai sidak di SMAN 1 Abiansemal Kabupaten Badung bersama Kadisdik Propinsi Bali, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, kemarin, mengatakan untuk membangun sekolah di Abiansemal Kabupaten Badung di Tahun 2018 tidak mungkin bisa. SMA Negeri di Abiansemal baru bisa dibangun 2019 mendatang. “Kalau 2018 memang tidak mungkin, maksud saya Tahun 2019,” ujar Parta.
Menurut Parta, lahan untuk membangun sekolah sudah ada. “Lokasi untuk membangun Gedung SMA Negeri di Kecamatan Abiansemal itu menggunakan lahan Pemprov Bali. Yang akan dibangun SMA Negeri 2. Kan tuntutan masyarakat saat sidak hari ini demikian. Lahannya itu ada di Desa Sibang Gede kalau tidak salah. Nanti dicek lagi,” ujar politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Made Mangku Pastika ancam copot Kepala Sekolah (Kasek) SMA/SMK Negeri di Bali yang masih ‘ngeyel’ dan main-main dengan instruksi Gubernur Pastika untuk menerima siswa tercecer di Bali dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun 2018-2019 ini.
“Instruksi saya sudah jelas, tidak ada murid atau anak sekolah yang tidak diterima, siapapun dia. Kalau kelasnya penuh, buat dua shift, pagi dan sore. Kalau gurunya kurang, ya tambah,” ujar Pastika usai rapat paripurna di Gedung DPRD Bali, Senin (9/7) kemarin.
Pastika menegaskan alasan apapun tak dibenarkan untuk menolak calon siswa yang tidak mendapatkan sekolah di SMA/SMK. Calon siswa yang NEMnya rendah, pun wajib diterima, apalagi siswa yang berprestasi dan miskin. “Kenapa anak kita tidak berprestasi, dan NEM mereka rendah? Ya karena tempat sekolah di SMP nggak maksimal, anaknya tidak mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Ini salahnya siapa? Ya salahnya pemerintah,” ujar mantan Kapolda Bali ini.
Gubernur Pastika mengingatkan pihak SMA/SMK Negeri tidak perlu menunggu Pergub terbit. Instruksi menerima siswa tercecer harus dilaksanakan. Pihaknya bisa mencopot kalau ada kepala sekolah yang ngeyel tidak menerima siswa yang tercecer. “Nanti saya copot kepala sekolah yang ngeyel. Nggak usah pakai Pergub. Pergub kan butuh proses. Kerjakanlah, tidak ada alasan untuk tidak menerima. Saya katakan tidak usah ngeyel. Ini kalian semua guru, apalagi Kepala Sekolah. Guru ditugaskan negara untuk mendidik orang menjadi pintar, apalagi sekarang sudah berprestasi, tidak ada alasan menolak mereka (siswa). Yang tidak berprestasi saja harus diterima,” tegas penggagas SMA/SMK Bali Mandara yang diperuntukan untuk anak miskin ini.
Solusi yang ditawarkan Pastika sudah mendapatkan dukungan politik dari DPRD Bali. Komisi IV DPRD Bali dan pimpinan dewan juga sudah sepakat bahwa sekolah SMA/SMK Negeri menampung siswa tercecer. Saat ini pemerintah sedang memikirkan solusi untuk menambah gedung sekolah. “DPRD Bali sudah memberikan dukungan,” ujar Pastika.
Sementara itu, DPRD Bali meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota supaya merealisasikan pembangunan sekolah baru di APBD 2019, karena kebutuhan ruang kelas bagi siswa di Bali sudah sangat mendesak. “Kita setuju Pemprov Bali segera bangun Gedung SMA/SMK di Kabupaten/Kota, terutama di Badung dan Denpasar untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas. Tahun 2019 itu harus sudah terealisasi,” kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha yang juga anggota Komisi IV Membidang Pendidikan ketika menyampaikan pandangan umum fraksi disidang paripurna kemarin.
Gung De panggilan akrabnya mengatakan, di Kabupaten Badung tepatnya di Kecamatan Abiansemal sudah ada lahan Pemprov Bali. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta juga sudah setujui pembangunan sekolah baru mengakomodir anak-anak di Abiansemal untuk bisa sekolah di SMA/SMK Negeri. “Nanti anggarannya bisa dikaji dan dibicarakan. Kami di legislatif menyetujui rencana ini direalisasikan,” tegas politisi asal Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta usai sidak di SMAN 1 Abiansemal Kabupaten Badung bersama Kadisdik Propinsi Bali, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, kemarin, mengatakan untuk membangun sekolah di Abiansemal Kabupaten Badung di Tahun 2018 tidak mungkin bisa. SMA Negeri di Abiansemal baru bisa dibangun 2019 mendatang. “Kalau 2018 memang tidak mungkin, maksud saya Tahun 2019,” ujar Parta.
Menurut Parta, lahan untuk membangun sekolah sudah ada. “Lokasi untuk membangun Gedung SMA Negeri di Kecamatan Abiansemal itu menggunakan lahan Pemprov Bali. Yang akan dibangun SMA Negeri 2. Kan tuntutan masyarakat saat sidak hari ini demikian. Lahannya itu ada di Desa Sibang Gede kalau tidak salah. Nanti dicek lagi,” ujar politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ini. *nat
Komentar