Bahas APBD Perubahan 2018 dan Induk 2019, DPRD Badung Apresiasi Eksekutif
Rancangan Perubahan APBD Badung Tahun 2018 dan RAPBD Induk 2019 mulai dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Badung, Senin (9/7) di Gedung DPRD Badung.
MANGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, dihadiri Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Made Sutama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Made Wira Dharmajaya serta OPD terkait.
Adi Arnawa menjelaskan, dalam APBDP 2018 pendapatan sebelumnya pada APBD induk sebesar Rp 6,5 triliun lebih meningkat menjadi Rp 7 T lebih, belanja daerah di induk dipasang Rp 7,2 T lebih sedangkan di perubahan dipasang Rp 8,1 T, dan belanja tidak langsung dari Rp 2,6 T menjadi Rp 4,2 triliun di perubahan.
Target pendapatan daerah tahun 2019 dirancang sebesar Rp 10 T lebih meningkat 53,67 persen atau Rp 3,5 T dari APBD Induk 2018 yang hanya Rp 6,5 T lebih. Sementara PAD ditarget sebesar Rp 9,3 T lebih meningkat sebesar Rp 3,6 T lebih 64,62 persen. “Kami optimis target di 2019 bisa tercapai. Sekarang dispenda sudah bergerak, menagih wajib pajak yang terlambat,” ungkapnya.
Putu Parwata mengatakan, peningkatan APBD 2018 maupun RAPBD induk 2019 yang cukup dsignifikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap akan menjadi prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur merupakan skala prioritas,” ucapnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa, mengapresiasi rancangan Perubahan APBD 2018 maupun KUAPPAS tahun 2019. “Dari awal kami di dewan sangat mendukung program-program eksekutif yang menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya. Anggota Komisi I Wayan Regep berharap, antara kebutuhan dan keinginan bisa dibedakan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat agar lebih diprioritaskan sehingga menjadi tepat sasaran.
Guna memaksimalkan penggunaan APBD Badung, dia mengusulkan agar setiap desa dibentuk tim untuk menggali potensi-potensi di masing-masing desa. Desa yang memiliki potensi besar agar diberikan dana yang lebih untuk peningkatan infrastruktur. “Ini kami mohon agar menjadi pertimbangan,” pintanya.
Dia juga mengapresiasi rencana penambahan sekolah di Kabupaten Badung, karena merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. “Kalau bisa menambah SMA kita tambah SMA juga. Setelah itu kita hibahkan ke provinsi karena sekarang menjadi kewenangan provinsi,” imbuh Regep yang juga Bendesa Adat Kuwum. *asa
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, dihadiri Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Made Sutama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Made Wira Dharmajaya serta OPD terkait.
Adi Arnawa menjelaskan, dalam APBDP 2018 pendapatan sebelumnya pada APBD induk sebesar Rp 6,5 triliun lebih meningkat menjadi Rp 7 T lebih, belanja daerah di induk dipasang Rp 7,2 T lebih sedangkan di perubahan dipasang Rp 8,1 T, dan belanja tidak langsung dari Rp 2,6 T menjadi Rp 4,2 triliun di perubahan.
Target pendapatan daerah tahun 2019 dirancang sebesar Rp 10 T lebih meningkat 53,67 persen atau Rp 3,5 T dari APBD Induk 2018 yang hanya Rp 6,5 T lebih. Sementara PAD ditarget sebesar Rp 9,3 T lebih meningkat sebesar Rp 3,6 T lebih 64,62 persen. “Kami optimis target di 2019 bisa tercapai. Sekarang dispenda sudah bergerak, menagih wajib pajak yang terlambat,” ungkapnya.
Putu Parwata mengatakan, peningkatan APBD 2018 maupun RAPBD induk 2019 yang cukup dsignifikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap akan menjadi prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur merupakan skala prioritas,” ucapnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa, mengapresiasi rancangan Perubahan APBD 2018 maupun KUAPPAS tahun 2019. “Dari awal kami di dewan sangat mendukung program-program eksekutif yang menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya. Anggota Komisi I Wayan Regep berharap, antara kebutuhan dan keinginan bisa dibedakan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat agar lebih diprioritaskan sehingga menjadi tepat sasaran.
Guna memaksimalkan penggunaan APBD Badung, dia mengusulkan agar setiap desa dibentuk tim untuk menggali potensi-potensi di masing-masing desa. Desa yang memiliki potensi besar agar diberikan dana yang lebih untuk peningkatan infrastruktur. “Ini kami mohon agar menjadi pertimbangan,” pintanya.
Dia juga mengapresiasi rencana penambahan sekolah di Kabupaten Badung, karena merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. “Kalau bisa menambah SMA kita tambah SMA juga. Setelah itu kita hibahkan ke provinsi karena sekarang menjadi kewenangan provinsi,” imbuh Regep yang juga Bendesa Adat Kuwum. *asa
Komentar