Banggar Soroti Turunnya Retribusi dan Banyaknya Silpa
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar bersama Tim Anggaran Setda Kota Denpasar membahas terkait pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Denpasar.
DENPASAR, NusaBali
Pembahasan yang digelar di ruang Rapat Kantor DPRD Kota Denpasar, Rabu (11/7) kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandira didampingi Asisten III Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya.
Tampak hadir dalam Rapat Pembahasan, sejumlah pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Pendapatan, Bappeda, Dinas Perhubungan, Disdikpora, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bagian Hukum, Probang, serta instansi terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar AA Susruta Ngurah Putra menyoroti turunnya perolehan retribusi pada tahun anggaran 2017 dan kurangnya pemanfaatan anggaran yang banyak menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran).
Diungkapkannya, beberapa OPD menyisakan banyak anggaran yang menjadi Silpa, yang paling besar anggaran harus menjadi Silpa adalah Disdikpora Kota Denpasar yakni sebanyak Rp 49 miliar, DPUPR menyisakan Rp 36 miliar, Dinas Kesehatan menyisakan Rp 20 miliar, dan RSUD Wangaya sebanyak Rp 13 miliar. "Padahal dana itu masih kita perlukan untuk pembenahan sekolah dan infrastruktur di Denpasar. Itu kan masih bisa digunakan, artinya jika kita di PUPR masih banyak jalan yang bisa dikerjalan," ungkapnya.
Selain itu, Susruta juga menyoroti terkait dengan retribusi parkir di pelataran jalan. Selama ini, pihaknya mendapati banyak parkir di sepadan jalan provinsi dan nasional yang dilarang dilakukan perparkiran. Namun, kenyataannya setiap sore hingga malam jalan provinsi dan nasional malah dimanfaatkan pihak lain yang seharusnya menjadi pendapatan PD Parkir untuk menambah pendapatan yang sempat merosot. "Seperti Teuku Umar itu karcis terdistribusi, dari mana karcisnya itu? Itu yang harus diperhatikan biar tidak ada kebocoran pendapatan kedepan dan harus terus berkomunikasi dengan Bapeda serta Dishub," imbuhnya.
Asisten III Setda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya mengatakan dalam pembahasan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi. Terkait laporan keuangan Pemkot Denpasar sudah keenam kalinya Pemkot Denpasar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak Tahun 2012. “Tapi kami bersama-sama membangun komitmen bahwa masukan yang diberikan Dewan tetap kami akan melakukan evaluasi. Sisi yang harus kami benahi ke depan, karena laporan keuangannya, perusahaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah,” ucapnya. *m
Pembahasan yang digelar di ruang Rapat Kantor DPRD Kota Denpasar, Rabu (11/7) kemarin dipimpin Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandira didampingi Asisten III Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya.
Tampak hadir dalam Rapat Pembahasan, sejumlah pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Pendapatan, Bappeda, Dinas Perhubungan, Disdikpora, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bagian Hukum, Probang, serta instansi terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar AA Susruta Ngurah Putra menyoroti turunnya perolehan retribusi pada tahun anggaran 2017 dan kurangnya pemanfaatan anggaran yang banyak menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran).
Diungkapkannya, beberapa OPD menyisakan banyak anggaran yang menjadi Silpa, yang paling besar anggaran harus menjadi Silpa adalah Disdikpora Kota Denpasar yakni sebanyak Rp 49 miliar, DPUPR menyisakan Rp 36 miliar, Dinas Kesehatan menyisakan Rp 20 miliar, dan RSUD Wangaya sebanyak Rp 13 miliar. "Padahal dana itu masih kita perlukan untuk pembenahan sekolah dan infrastruktur di Denpasar. Itu kan masih bisa digunakan, artinya jika kita di PUPR masih banyak jalan yang bisa dikerjalan," ungkapnya.
Selain itu, Susruta juga menyoroti terkait dengan retribusi parkir di pelataran jalan. Selama ini, pihaknya mendapati banyak parkir di sepadan jalan provinsi dan nasional yang dilarang dilakukan perparkiran. Namun, kenyataannya setiap sore hingga malam jalan provinsi dan nasional malah dimanfaatkan pihak lain yang seharusnya menjadi pendapatan PD Parkir untuk menambah pendapatan yang sempat merosot. "Seperti Teuku Umar itu karcis terdistribusi, dari mana karcisnya itu? Itu yang harus diperhatikan biar tidak ada kebocoran pendapatan kedepan dan harus terus berkomunikasi dengan Bapeda serta Dishub," imbuhnya.
Asisten III Setda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya mengatakan dalam pembahasan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi. Terkait laporan keuangan Pemkot Denpasar sudah keenam kalinya Pemkot Denpasar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak Tahun 2012. “Tapi kami bersama-sama membangun komitmen bahwa masukan yang diberikan Dewan tetap kami akan melakukan evaluasi. Sisi yang harus kami benahi ke depan, karena laporan keuangannya, perusahaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah,” ucapnya. *m
Komentar