Fraksi Golkar ‘Boikot’ Rapat Paripurna DPRD Badung
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung pada Senin (16/7), diwarnai aksi ‘boikot’ Fraksi Partai Golkar.
MANGUPURA, NusaBali
Seluruh anggota fraksi yang berjumlah 10 orang kompak tak hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi. Namun rapat paripurna tetap berlanjut, kendati hanya tiga fraksi yang membacakan PU-nya, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, dan PDIP.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi wakilnya I Made Sunarta. Rapat dihadiri Wakil Bupati I Ketut Suiasa yang mewakili Bupati I Nyoman Giri Prasta, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopinda), serta pimpinan OPD di Pemkab Badung.
Meski tanpa kehadiran seluruh anggota Fraksi Golkar, namun rapat tetap dilanjutkan dengan pembacaan PU fraksi. Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh I Gede Aryantha, Fraksi Demokrat dibaca oleh I Made Retha, dan PU Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh I Made Sumerta. Rapat dihadiri 27 orang termasuk pimpinan. Sementara tiga orang lainnya tak hadir karena sedang berhalangan alias izin.
Berhembus kabar, aksi ‘boikot’ Fraksi Golkar ini dipicu oleh banyaknya bantuan hibah yang difasilitasi anggota Fraksi Golkar tidak cair. Namun kabar itu dibantah Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung IGN Shaskara. Politisi asal Blahkiuh, Kecamatan Abianemal, itu menyatakan, ketidakhadirian seluruh anggota karena sedang sibuk mempersiapkan berkas pencalegan.
“Tidak ada itu (‘boikot’ karena terkait hibah). Cuma masalah mekanisme di partai saja. Selain itu sebagian anggota juga sibuk urusan pencalegan,” katanya.
Di samping itu, lanjutnya, sampai kemarin draft PU yang dikirim ke partainya belum turun. “Ini semata-mata karena sampai hari H, PU belum turun dari DPD, sehingga tidak bisa hadir,” kata Shaskara.
Disinggung apakah ada instruksi dari partai agar seluruh anggota tak hadir, Shaskaran kembali membantah. “Tidak ada instruksi (boikot). Ini semata-mata karena PU dari DPD belum turun, sehingga kami tidak hadir,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi didampingi Wail Ketua II I Made Sunarta menegaskan bahwa absennya Fraksi Golkar tidak akan mempengaruhi jalannya rapat paripurna. “Selaku unsur pimpinan, jadi kami tetap mengantarkan jalannya rapat sesuai jadwal dan agenda. Kami juga tidak menerima surat resmi dari dari Golkar terkait ketidakhadiran pada rapat paripurna kali ini,” aku Parwata.
Karena itu, pada rapat paripurna kemarin pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan PU. Namun, karena tidak ada yang hadir, sehingga hanya Fraksi Golkar saja yang tak membacakan pemandangan umumnya. “Kami sudah memberikan kesempatan, tapi Fraksi Golkar tidak menyampaikan pemandangan umum fraksinya,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah usai rapat paripurna, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengaku tetap menghormati sikap Fraksi Golkar. Sebab, absennya Fraksi Golkar ini adalah hak mereka. “Ketidakhadiran Fraksi Golkar tidak mempengaruhi jalannya sidang. Kami tetap menghormati hak fraksi sebagai perpanjangan partai di DPRD, karena itu sudah ranahnya politik,” ujarnya.
Pihaknya mengaku tetap akan melanjutkan pembahasan sembilan Ranperda ini dengan memperhatikan tiga fraksi yang lain, yakni Gerindra, Demokrat, dan PDIP. Karena Fraksi Golkar tidak menyampaikan pemandangan umumnya, maka otomatis pemerintah tidak akan memberi jawaban pandangan politis Fraksi Golkar.
“Kami hanya akan memberikan jawaban dan tanggapan terhadap tiga fraksi itu saja, yakni Demokrat, Gerindra, dan PDIP. Karena itu saja yang menyampaikan pemandangan umumnya,” ujarnya. Wabup Suiasa memastikan produk perda ini tetap legal tanpa kehadiran Golkar.
Disinggung aksi boikot Fraksi Golkar karena bantuan hibah yang difasilitasi anggota fraksi ini banyak tidak cair, Wabup Suiasa tak banyak memberikan tanggapan. Menurut dia, tidak hanya hibah fraksi Golkar, hibah yang difasilitasi anggota dewan lain juga masih ada yang belum cair. “Tidak ada istilah anak tiri, dalam pencairan hibah semua sama. Kalau semua persyaratan lengkap, pasti cair,” katanya. *asa
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi wakilnya I Made Sunarta. Rapat dihadiri Wakil Bupati I Ketut Suiasa yang mewakili Bupati I Nyoman Giri Prasta, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopinda), serta pimpinan OPD di Pemkab Badung.
Meski tanpa kehadiran seluruh anggota Fraksi Golkar, namun rapat tetap dilanjutkan dengan pembacaan PU fraksi. Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh I Gede Aryantha, Fraksi Demokrat dibaca oleh I Made Retha, dan PU Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh I Made Sumerta. Rapat dihadiri 27 orang termasuk pimpinan. Sementara tiga orang lainnya tak hadir karena sedang berhalangan alias izin.
Berhembus kabar, aksi ‘boikot’ Fraksi Golkar ini dipicu oleh banyaknya bantuan hibah yang difasilitasi anggota Fraksi Golkar tidak cair. Namun kabar itu dibantah Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung IGN Shaskara. Politisi asal Blahkiuh, Kecamatan Abianemal, itu menyatakan, ketidakhadirian seluruh anggota karena sedang sibuk mempersiapkan berkas pencalegan.
“Tidak ada itu (‘boikot’ karena terkait hibah). Cuma masalah mekanisme di partai saja. Selain itu sebagian anggota juga sibuk urusan pencalegan,” katanya.
Di samping itu, lanjutnya, sampai kemarin draft PU yang dikirim ke partainya belum turun. “Ini semata-mata karena sampai hari H, PU belum turun dari DPD, sehingga tidak bisa hadir,” kata Shaskara.
Disinggung apakah ada instruksi dari partai agar seluruh anggota tak hadir, Shaskaran kembali membantah. “Tidak ada instruksi (boikot). Ini semata-mata karena PU dari DPD belum turun, sehingga kami tidak hadir,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi didampingi Wail Ketua II I Made Sunarta menegaskan bahwa absennya Fraksi Golkar tidak akan mempengaruhi jalannya rapat paripurna. “Selaku unsur pimpinan, jadi kami tetap mengantarkan jalannya rapat sesuai jadwal dan agenda. Kami juga tidak menerima surat resmi dari dari Golkar terkait ketidakhadiran pada rapat paripurna kali ini,” aku Parwata.
Karena itu, pada rapat paripurna kemarin pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan PU. Namun, karena tidak ada yang hadir, sehingga hanya Fraksi Golkar saja yang tak membacakan pemandangan umumnya. “Kami sudah memberikan kesempatan, tapi Fraksi Golkar tidak menyampaikan pemandangan umum fraksinya,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah usai rapat paripurna, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengaku tetap menghormati sikap Fraksi Golkar. Sebab, absennya Fraksi Golkar ini adalah hak mereka. “Ketidakhadiran Fraksi Golkar tidak mempengaruhi jalannya sidang. Kami tetap menghormati hak fraksi sebagai perpanjangan partai di DPRD, karena itu sudah ranahnya politik,” ujarnya.
Pihaknya mengaku tetap akan melanjutkan pembahasan sembilan Ranperda ini dengan memperhatikan tiga fraksi yang lain, yakni Gerindra, Demokrat, dan PDIP. Karena Fraksi Golkar tidak menyampaikan pemandangan umumnya, maka otomatis pemerintah tidak akan memberi jawaban pandangan politis Fraksi Golkar.
“Kami hanya akan memberikan jawaban dan tanggapan terhadap tiga fraksi itu saja, yakni Demokrat, Gerindra, dan PDIP. Karena itu saja yang menyampaikan pemandangan umumnya,” ujarnya. Wabup Suiasa memastikan produk perda ini tetap legal tanpa kehadiran Golkar.
Disinggung aksi boikot Fraksi Golkar karena bantuan hibah yang difasilitasi anggota fraksi ini banyak tidak cair, Wabup Suiasa tak banyak memberikan tanggapan. Menurut dia, tidak hanya hibah fraksi Golkar, hibah yang difasilitasi anggota dewan lain juga masih ada yang belum cair. “Tidak ada istilah anak tiri, dalam pencairan hibah semua sama. Kalau semua persyaratan lengkap, pasti cair,” katanya. *asa
Komentar