Fraksi Tekankan Evaluasi Realisasi Belanja Daerah
Rapat Paripurna II DPRD Jembrana masa persidangan III tahun 2017/2018, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jembrana tahun anggaran (TA) 2017, digelar di ruang sidang DPRD Jembrana, Senin (16/7).
Rapat Paripurna DPRD Jembrana
NEGARA, NusaBali
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Wardana, itu sejumlah fraksi menekankan kepada eksekutif untuk mengevaluasi rendahnya realisasi belanja daerah TA 2017. Sorotan terhadap realisasi belanja daerah yang mencapai 81,86 persen pada tahun anggaran 2017 itu, juga sempat disinggung dalam pandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Ni Putu Lilyana. Meski memberikan catatan terhadap belanja daerah, Fraksi PDIP tetap mengapresiasi capaian opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jembrana tahun 2017 yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Terlebih predikat WTP itu merupakan keempat kali yang diraih secara berturut-turut.
“Ini artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas capaian tersebut, kami mengucapkan selamat, dan ke depan agar tetap dipertahankan dan disempurnakan,” pesannya.
Sementara beberapa fraksi lainnya juga memberikan sejumlah masukan untuk perbaikan yang perlu dilakukan eksekutif. Seperti dari Fraksi Demokrat Sejahtera (Demokrat dan PKS) yang dibacakan Haryono. Fraksi Demokrat Sejahtera mendorong Pemkab Jembrana pada penerimaan peserta didik baru, khususnya melalui jalur zonasi, agar murni diterapkan berdasarkan jarak antara sekolah dengan domisili peserta didik, dan tidak diranking berdasarkan nilai ujian nasional (NUN).
Sementara dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh I Ketut Sadwi Darmawan, berpandangan dari anggaran yang terealisasi di bawah 100 persen, agar bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah guru SD maupun SMP yang masih kurang. “Selain menambah jumlah guru, kami harapkan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kesejahteraan guru non PNS daerah,” harap Sadwi.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Ketut Widastra, meminta Pemkab Jembrana untuk terus meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Jembrana dari berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Kemudian dari Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Ferlinand Taufik, mendorong Pemkab Jembrana selalu mendukung produktivitas petani. Di bidang ekonomi, Fraksi Hanura juga berharap dapat terus mengoptimalisasi kebangkitan kelompok masyarakat (pokmas), termasuk memberikan tempat dan ruang untuk market dan pembinaan.
Dari Fraksi Kebangkitan Nasional yang dibacakan H Yunus, berpandangan dari sisi pelaksanaan realisasi program, meminta pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, khususnya perbaikan ataupun pembangunan jalan desa serta perbaikan gang yang ada di pemukiman warga supaya dilanjutkan, dan pembangunannya dilakukan secara adil dan merata. *ode
NEGARA, NusaBali
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Wardana, itu sejumlah fraksi menekankan kepada eksekutif untuk mengevaluasi rendahnya realisasi belanja daerah TA 2017. Sorotan terhadap realisasi belanja daerah yang mencapai 81,86 persen pada tahun anggaran 2017 itu, juga sempat disinggung dalam pandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Ni Putu Lilyana. Meski memberikan catatan terhadap belanja daerah, Fraksi PDIP tetap mengapresiasi capaian opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jembrana tahun 2017 yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Terlebih predikat WTP itu merupakan keempat kali yang diraih secara berturut-turut.
“Ini artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas capaian tersebut, kami mengucapkan selamat, dan ke depan agar tetap dipertahankan dan disempurnakan,” pesannya.
Sementara beberapa fraksi lainnya juga memberikan sejumlah masukan untuk perbaikan yang perlu dilakukan eksekutif. Seperti dari Fraksi Demokrat Sejahtera (Demokrat dan PKS) yang dibacakan Haryono. Fraksi Demokrat Sejahtera mendorong Pemkab Jembrana pada penerimaan peserta didik baru, khususnya melalui jalur zonasi, agar murni diterapkan berdasarkan jarak antara sekolah dengan domisili peserta didik, dan tidak diranking berdasarkan nilai ujian nasional (NUN).
Sementara dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh I Ketut Sadwi Darmawan, berpandangan dari anggaran yang terealisasi di bawah 100 persen, agar bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah guru SD maupun SMP yang masih kurang. “Selain menambah jumlah guru, kami harapkan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kesejahteraan guru non PNS daerah,” harap Sadwi.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Ketut Widastra, meminta Pemkab Jembrana untuk terus meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Jembrana dari berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Kemudian dari Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Ferlinand Taufik, mendorong Pemkab Jembrana selalu mendukung produktivitas petani. Di bidang ekonomi, Fraksi Hanura juga berharap dapat terus mengoptimalisasi kebangkitan kelompok masyarakat (pokmas), termasuk memberikan tempat dan ruang untuk market dan pembinaan.
Dari Fraksi Kebangkitan Nasional yang dibacakan H Yunus, berpandangan dari sisi pelaksanaan realisasi program, meminta pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, khususnya perbaikan ataupun pembangunan jalan desa serta perbaikan gang yang ada di pemukiman warga supaya dilanjutkan, dan pembangunannya dilakukan secara adil dan merata. *ode
Komentar