Sambut Kunjungan Delegasi IMF, Ubud Deklarasi Tertib Berlalu Lintas
Seluruh komponen masyarakat Ubud, Gianyar, dikomando jajaran Polres Gianyar mendeklarasikan ‘Ubud Tertib Berlalulintas’ di Lapangan Astina, Ubud, Rabu (18/7).
GIANYAR, NusaBali
Deklarasi ini dikumandangkan untuk menyambut pelaksanaan Annual Meeting of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank Group Oktober 2018 mendatang. Sejumlah destinasi wisata di kawasan Ubud nantinya akan dikunjungi sekitar 15.000 peserta IMF. Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menjelaskan deklarasi ini disepakati setelah berdiskusi panjang bersama tokoh Puri Ubud dan instansi terkait. Setelah dideklarasikan, Ubud tertib berlalu lintas ini akan disosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Ubud. Selanjutnya, isi deklarasi ini akan disosialisasikan dan dibagikan secara door to door ke seluruh toko, retauran, hotel, dan lainnya di sepanjang Ubud. Sementara itu, instansi terkait akan melakukan patroli. “Siapapun yang masuk Ubud, sudah terikat oleh deklarasi ini. Dikosongkan areal jalan dari parkir kendaraan. Jika melanggar, kami didukung oleh Dishub untuk melakukan penderekan. Masyarakat harus mau berubah,” tegas AKBP Priyanto.
Ditambahkan, sejumlah destinasi wisata yang akan dikunjungi para delegasi IMF seperti Pasar Ubud, Puri Ubud, Monkey Forest dan destinasi budaya. Secara teknis, pihak kepolisian pun sudah menentukan titik-titik ruas jalan yang dilarang parkir. “Tetap akan kami utamakan preventif (imbauan, Red). Tapi jika sudah terbukti melanggar, kita tertibkan,” jelasnya. Untuk diketahui, deklarasi ini berisi 7 pernyataan, yakni mendukung penataan Ubud sebagai kawasan pariwisata yang lebih baik. Turut serta menjaga situasi kamtibmas khususnya lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran berlalulintas. Bersedia mematuhi aturan lalulintas mengenai larangan parkir di ruas jalan yang telah ditetapkan. Pemilik usaha, karyawan atau karyawati, penghuni, pengunjung serta masyarakat pengendara dan pengemudi kendaraan bersedia parkir di tempat fasilitas parkir yang tersedia. Bersedia mendukung petugas kepolisian dan instansi terkait dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Bersedia menerima sanksi
apabila melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal upacara adat dan keagamaan, penggunaan ruas jalan selain kepentingan lalu lintas akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait.
Ketua Bina Wisata Ubud Tjokorda Ngurah Suyadnya mengatakan, kemacetan Ubud sudah menjadi masalah turun-temurun. Satu sisi banyak dikeluhkan, sisi lain justru pelaku pariwisata bersyukur. Sebab macet menunjukkan bahwa perekonomian di Ubud hidup. “Sekarang kalau kita membahas kemacetan di Ubud, tentu harus ada solusi. Seluruh potensi yang ada, harus punya satu persepsi yang sama. Yaitu niat untuk sungguh-sungguh memperbaiki Ubud, saya yakin pasti ada solusi,” ujar tokoh Puri Agung Ubud yang akrab disapa Cok Wah ini.
Dengan deklarasi ini, kata Cok Wah, paling tidak akan membantu meminimalkan kemacetan. “Ini adalah niat baik,” ujarnya. Pihaknya pun meminta pada warga lokal Ubud untuk mendukung deklarasi ini. “Warga lokal itu sebenarnya bamper pertama. Kalau orang lokal gak sadar, orang lain mengekor. Memang kadang ewuh-pakewuh, tapi orang lokal harus bisa menjaga daerahnya sendiri,” terangnya.
Kadis Perhubungan Gianyar Wayan Artana mengatakan, dalam mendukung deklarasi ini sudah menyiapkan satu unit mobil derek. Mobil ini akan digunakan bilamana ada pelanggaran parkir atau ada kendaraan yang mengganggu ketertiban lalu lintas. “Sarana yang kami siapkan satu unit mobil derek, 20 kunci roda, dan 2 unit sutlebus hibah dari Bank BNI kemarin,” jelasnya.
Diakui Artana, mengatur lalulintas di Ubud cukup rumit. Terbukti selama dilakukan penataan dan rekayasa lalin kerjasama dengan Satlantas Polres Gianyar sejak Desember 2017, sejumlah ruas jalan di Ubud masih terlihat padat. “Sampai sekarang hasilnya mulai tampak, meski sana sini perlu kami benahi lagi. Tapi saya meyakini bahwa kami akan bisa tata Ubud lebih baik ke depannya,” ujar Artana. *nvi
Deklarasi ini dikumandangkan untuk menyambut pelaksanaan Annual Meeting of the International Monetary Fund (IMF) and World Bank Group Oktober 2018 mendatang. Sejumlah destinasi wisata di kawasan Ubud nantinya akan dikunjungi sekitar 15.000 peserta IMF. Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menjelaskan deklarasi ini disepakati setelah berdiskusi panjang bersama tokoh Puri Ubud dan instansi terkait. Setelah dideklarasikan, Ubud tertib berlalu lintas ini akan disosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Ubud. Selanjutnya, isi deklarasi ini akan disosialisasikan dan dibagikan secara door to door ke seluruh toko, retauran, hotel, dan lainnya di sepanjang Ubud. Sementara itu, instansi terkait akan melakukan patroli. “Siapapun yang masuk Ubud, sudah terikat oleh deklarasi ini. Dikosongkan areal jalan dari parkir kendaraan. Jika melanggar, kami didukung oleh Dishub untuk melakukan penderekan. Masyarakat harus mau berubah,” tegas AKBP Priyanto.
Ditambahkan, sejumlah destinasi wisata yang akan dikunjungi para delegasi IMF seperti Pasar Ubud, Puri Ubud, Monkey Forest dan destinasi budaya. Secara teknis, pihak kepolisian pun sudah menentukan titik-titik ruas jalan yang dilarang parkir. “Tetap akan kami utamakan preventif (imbauan, Red). Tapi jika sudah terbukti melanggar, kita tertibkan,” jelasnya. Untuk diketahui, deklarasi ini berisi 7 pernyataan, yakni mendukung penataan Ubud sebagai kawasan pariwisata yang lebih baik. Turut serta menjaga situasi kamtibmas khususnya lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran berlalulintas. Bersedia mematuhi aturan lalulintas mengenai larangan parkir di ruas jalan yang telah ditetapkan. Pemilik usaha, karyawan atau karyawati, penghuni, pengunjung serta masyarakat pengendara dan pengemudi kendaraan bersedia parkir di tempat fasilitas parkir yang tersedia. Bersedia mendukung petugas kepolisian dan instansi terkait dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Bersedia menerima sanksi
apabila melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal upacara adat dan keagamaan, penggunaan ruas jalan selain kepentingan lalu lintas akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait.
Ketua Bina Wisata Ubud Tjokorda Ngurah Suyadnya mengatakan, kemacetan Ubud sudah menjadi masalah turun-temurun. Satu sisi banyak dikeluhkan, sisi lain justru pelaku pariwisata bersyukur. Sebab macet menunjukkan bahwa perekonomian di Ubud hidup. “Sekarang kalau kita membahas kemacetan di Ubud, tentu harus ada solusi. Seluruh potensi yang ada, harus punya satu persepsi yang sama. Yaitu niat untuk sungguh-sungguh memperbaiki Ubud, saya yakin pasti ada solusi,” ujar tokoh Puri Agung Ubud yang akrab disapa Cok Wah ini.
Dengan deklarasi ini, kata Cok Wah, paling tidak akan membantu meminimalkan kemacetan. “Ini adalah niat baik,” ujarnya. Pihaknya pun meminta pada warga lokal Ubud untuk mendukung deklarasi ini. “Warga lokal itu sebenarnya bamper pertama. Kalau orang lokal gak sadar, orang lain mengekor. Memang kadang ewuh-pakewuh, tapi orang lokal harus bisa menjaga daerahnya sendiri,” terangnya.
Kadis Perhubungan Gianyar Wayan Artana mengatakan, dalam mendukung deklarasi ini sudah menyiapkan satu unit mobil derek. Mobil ini akan digunakan bilamana ada pelanggaran parkir atau ada kendaraan yang mengganggu ketertiban lalu lintas. “Sarana yang kami siapkan satu unit mobil derek, 20 kunci roda, dan 2 unit sutlebus hibah dari Bank BNI kemarin,” jelasnya.
Diakui Artana, mengatur lalulintas di Ubud cukup rumit. Terbukti selama dilakukan penataan dan rekayasa lalin kerjasama dengan Satlantas Polres Gianyar sejak Desember 2017, sejumlah ruas jalan di Ubud masih terlihat padat. “Sampai sekarang hasilnya mulai tampak, meski sana sini perlu kami benahi lagi. Tapi saya meyakini bahwa kami akan bisa tata Ubud lebih baik ke depannya,” ujar Artana. *nvi
Komentar