Buleleng Digelontor Dana Rekonstruksi Bencana Rp 15 M
Dana hibah diprioritaskan untuk membangun tanggul sungai di tiga desa, pengaspalan jalan dan pembangunan jembatan antar desa.
SINGARAJA, NusaBali
Setelah menunggu cukup lama, perbaikan dan rekonstruksi sarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana banjir bandang di awal tahun 2016 lalu, akan dilakukan tahun ini. Melalui proposal perbaikan infrastruktur dampak bencana yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, disetujui oleh Kementerian Keuangan Negara sebesar Rp 15 miliar berbentuk dana hibah.
Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Made Subur menjelaskan jumlah tersebut disetujui setelah proposal diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dua tahun lalu. Sebenarnya dari bencana banjir bandang yang terjadi pada Januari 2016 lalu yang meluluhlantakkan Desa Musi, Penyabangan dan Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng mengajukan total kerugian akibat bencana Rp 46 miliar.
Nilai itu terakumulasi dari parahnya kerusakan fasilitas umum yang sempat menyebabkan masyarakat setempat tidak dapat beraktivitas beberapa hari. Seperti tanggul, jembatan putus, jalan ambles, rumah warga hanyut dan rata tanah, kerusakan pura, jaringan air bersih hingga bendungan. Hanya saja saat tim verifikasi BNPB mengecek langsung ke lapangan, nilai yang disetujui sebesar Rp 15 miliar.
“Karena saat diverifikasi, seperti bendungan di Banyupoh itu sudah berfungsi, sehingga tidak menjadi prioritas, akan dikerjakan oleh Balai Sungai, tinggal nanti kita berkoordinasi ke sana,” kata Subur. Dari jumlah yang disetujui dalam proses pembangunan kembali fasilitas umum terdampak bencana menurut Subur mengutamakan zona terdepan, yang dekat dengan permukiman warga dan berdampak atau tidaknya kepada masyarakat jika terjadi kerusakan kembali.
Dana hibah belasan miliar itu pun dtekakan Subur akan diprioritaskan untuk membangun tanggul sungai di tiga desa, pengaspalan jalan dan pembangunan jembatan antar desa. Sehingga dengan dibangunnya kembali infrastruktur tersebut dapat memudahkan akses perekonomian masyarakat dari dampak banjir bandang 2016 lalu.
Sejauh ini menurutnya, proses pembanguan inftrastruktur itu sudah memasuki tahap penentuan pemenang tender. Pihaknya juga mengaku segera akan melaporkan sisa angaran untuk diterapkan dalam paket baru. “Semua anggaran ini kan harus habis, sehingga kalau ada sisa, kami lapor dulu ke BNPB minta petunjuk untuk mengerjakan paket baru,” imbuh dia. Hanya saja sisa tender dana itu hanya diperuntukkan untuk pembenahan di tiga desa terdampak banjir bandang.
Ia pun memastikan meski dana yang dihibahkan jauh dari nilai pengajuan, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana itu dapat berjalan maksimal. Sisa nilai pengajuan menurut Subur akan dipilah-pilah kebijakannya untuk ikut menangani. Seperti kerusakan bendungan di Banyupoh akan dilimpahkan perbaikannya kepada Balai Wilayah Sungai (BWS). Kerusakan kecil juga akan dibebankan kembali kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.
Sementara itu pejabat asal Banyuatis itu juga mengatakan pihaknya juga sudah mengajukan dana perbaikan fasilitas akibat bencana di tahun 2017 lalu, dengan total Rp 74 miliar. Di antaranya perbaikan jembatan Desa Bungkulan yang dihanyutkan banjir bandang, jembatan pakisan, sejumlah ruas jalan jaringan air bersih dan kerusakan lainnya.
Hanya saja sejauh ini untuk proses pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak akibat bencana maksimal baru dapat terealisasi setelah berproses dua tahun. “Mudah-mudahan tim BNPB tahun ini sudah memverifikasi kembali ajuan rekonstruksi kami terkait kerusakan di tahun 2017, sehingga tahun depan sudah dapat kita bangun kembali,” ungkap dia. *k23
Setelah menunggu cukup lama, perbaikan dan rekonstruksi sarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana banjir bandang di awal tahun 2016 lalu, akan dilakukan tahun ini. Melalui proposal perbaikan infrastruktur dampak bencana yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng, disetujui oleh Kementerian Keuangan Negara sebesar Rp 15 miliar berbentuk dana hibah.
Kepala Pelaksana BPBD Buleleng, Made Subur menjelaskan jumlah tersebut disetujui setelah proposal diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dua tahun lalu. Sebenarnya dari bencana banjir bandang yang terjadi pada Januari 2016 lalu yang meluluhlantakkan Desa Musi, Penyabangan dan Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Buleleng mengajukan total kerugian akibat bencana Rp 46 miliar.
Nilai itu terakumulasi dari parahnya kerusakan fasilitas umum yang sempat menyebabkan masyarakat setempat tidak dapat beraktivitas beberapa hari. Seperti tanggul, jembatan putus, jalan ambles, rumah warga hanyut dan rata tanah, kerusakan pura, jaringan air bersih hingga bendungan. Hanya saja saat tim verifikasi BNPB mengecek langsung ke lapangan, nilai yang disetujui sebesar Rp 15 miliar.
“Karena saat diverifikasi, seperti bendungan di Banyupoh itu sudah berfungsi, sehingga tidak menjadi prioritas, akan dikerjakan oleh Balai Sungai, tinggal nanti kita berkoordinasi ke sana,” kata Subur. Dari jumlah yang disetujui dalam proses pembangunan kembali fasilitas umum terdampak bencana menurut Subur mengutamakan zona terdepan, yang dekat dengan permukiman warga dan berdampak atau tidaknya kepada masyarakat jika terjadi kerusakan kembali.
Dana hibah belasan miliar itu pun dtekakan Subur akan diprioritaskan untuk membangun tanggul sungai di tiga desa, pengaspalan jalan dan pembangunan jembatan antar desa. Sehingga dengan dibangunnya kembali infrastruktur tersebut dapat memudahkan akses perekonomian masyarakat dari dampak banjir bandang 2016 lalu.
Sejauh ini menurutnya, proses pembanguan inftrastruktur itu sudah memasuki tahap penentuan pemenang tender. Pihaknya juga mengaku segera akan melaporkan sisa angaran untuk diterapkan dalam paket baru. “Semua anggaran ini kan harus habis, sehingga kalau ada sisa, kami lapor dulu ke BNPB minta petunjuk untuk mengerjakan paket baru,” imbuh dia. Hanya saja sisa tender dana itu hanya diperuntukkan untuk pembenahan di tiga desa terdampak banjir bandang.
Ia pun memastikan meski dana yang dihibahkan jauh dari nilai pengajuan, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana itu dapat berjalan maksimal. Sisa nilai pengajuan menurut Subur akan dipilah-pilah kebijakannya untuk ikut menangani. Seperti kerusakan bendungan di Banyupoh akan dilimpahkan perbaikannya kepada Balai Wilayah Sungai (BWS). Kerusakan kecil juga akan dibebankan kembali kepada pemerintah daerah yang bersangkutan.
Sementara itu pejabat asal Banyuatis itu juga mengatakan pihaknya juga sudah mengajukan dana perbaikan fasilitas akibat bencana di tahun 2017 lalu, dengan total Rp 74 miliar. Di antaranya perbaikan jembatan Desa Bungkulan yang dihanyutkan banjir bandang, jembatan pakisan, sejumlah ruas jalan jaringan air bersih dan kerusakan lainnya.
Hanya saja sejauh ini untuk proses pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak akibat bencana maksimal baru dapat terealisasi setelah berproses dua tahun. “Mudah-mudahan tim BNPB tahun ini sudah memverifikasi kembali ajuan rekonstruksi kami terkait kerusakan di tahun 2017, sehingga tahun depan sudah dapat kita bangun kembali,” ungkap dia. *k23
1
Komentar