Ratusan Pegawai Akan Bengang-Bengong
Para pegawai dan pejabat pun akan lebih sering hanya ngabsen masuk, duduk, dan ngabsen pulang kantor.
Dampak Pemotongan Belanja Langsung Rp 144 M Lebih
GIANYAR, NusaBali
Pemotongan pagu anggaran belanja langsung tahun 2019 pada 36 unit lingkup kerja Pemkab Gianyar, Rp 144.602.628.500, menimbulkan protes masif di kalangan pejabat dan pegawai. Karena ratusan pejabat dan para pegawai ini akan kebanyakan menganggur, akibat kurang kegiatan pada tahun 2019.
Kepada NusaBali, Kamis (19/7), kalangan pejabat dan pegawai di Gianyar menyatakan tahun 2019 akan menjadi tahun paling lengang dalam sejarah kinerja pemerintahan otonomi di Gianyar. Karena akan banyak pegawai yang unit kerjanya kena pemotongan anggaran akan leha-leha. Para pegawai dan pejabat pun akan lebih sering hanya ngabsen masuk, duduk, dan ngabsen pulang kantor. Karena kegiatan kantor jadi sangat minim. ’’Sehebat dan sekreatif apapun para pejabat dan pegawai, pasti akan berbalik jadi bengang-bengong (diam terpenung, Red) karena kreativitas tanpa didukung anggaran,’’ jelas beberapa pegawai di Gianyar.
Dikonfirmasi kemarin, Kepala Bappeda Gianyar I Gede Widarma Suharta mengakui pemotongan pagu belanja langsung itu akan berdampak pada pengurangan kegiatan, terutama bidang pemberdayaan masyarakat. Namun, jelas dia, kegiatan pemberdayaan ini masih bisa ditunda untuk tahun 2019. ‘’Karena kegiatan pemberdayaan masih bisa dilakukan dengan fungsi para pegawai,’’ papar pejabat asal Kelurahan Banyuning, Buleleng ini.
Widarma menambahkan, pemotongan anggaran lebih banyak pada kegiatan pemberdyaan. Karena makin besarnya dana pemerintah masuk ke desa. Dengan dana besar itu, maka desa lebih banyak berperan dalam kegiatan pemberdayaan. Sehingga pihak OPD (organisasi perangkat daerah) tinggal turun ke desa untuk memberikan penjelasan tentang kegiatannya. ‘’Maka, Pemkab tak perlu lagi mengeluarkan biaya, untuk mengumpulkan petani, misalnya,’’ jelasnya.
Widarma mengaku, sempat dipesani via telepon oleh mantan Wakil Bupati Gianyatr yang Cabup Gianyar terpilih pada Pilkada, 27 Juni lalu, Made Mahayastra. Pesannya, agar tak ada pegawai mengalami penurunan semangat kerja. Karena hak-hak sebagai para pegawai baik gaji, tunjangan, dan lainnya, didapat sembagai mana biasa.
Dia mengakui, pemotongan anggaran dimaksud karena pengalihan pagu anggaran serangkaian untuk pemenuhan janji-janji Wakil Bupati sebelumnya. Janji itu, antara lain memberikan bantuan dana untuk ngaben massal per sawa tahun 2019, biaya piodalan, dan lainnya. Jelas dia, pemotongan anggaran pada dinas dinas tertentu karena sebelumnya terlibat even besar di Gianyar, terutama even JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia). Misalnya, Disperindag, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan lainnya. Karena tak lagi ada even sejenis itu, maka anggarannya kembali ke plafon asal. Sedangkan, pemotongan anggaran Dinas Kesehatan dan RSUD Sanjiwani untuk pembiayaan pembangunan Puskesmas, Kantor Disdukcapil, dan bangunan lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Gianyar merancang pemotongan pagu anggaran belanja langsung tahun 2019 pada 36 unit kerja, Rp 144.602.628.500. Pemotongan tertinggi Rp 34 miliar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), disusul Dinas Pendidikan Rp 30.702.628.500, Dinas Kesehatan Rp 19 miliar, dan lainnya. Anggaran itu akan dialihkan untuk penambahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 96 miliar, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Rp 6 miliar. Bagian ini akan dipasangi Rp 13.010.146.470. *lsa
GIANYAR, NusaBali
Pemotongan pagu anggaran belanja langsung tahun 2019 pada 36 unit lingkup kerja Pemkab Gianyar, Rp 144.602.628.500, menimbulkan protes masif di kalangan pejabat dan pegawai. Karena ratusan pejabat dan para pegawai ini akan kebanyakan menganggur, akibat kurang kegiatan pada tahun 2019.
Kepada NusaBali, Kamis (19/7), kalangan pejabat dan pegawai di Gianyar menyatakan tahun 2019 akan menjadi tahun paling lengang dalam sejarah kinerja pemerintahan otonomi di Gianyar. Karena akan banyak pegawai yang unit kerjanya kena pemotongan anggaran akan leha-leha. Para pegawai dan pejabat pun akan lebih sering hanya ngabsen masuk, duduk, dan ngabsen pulang kantor. Karena kegiatan kantor jadi sangat minim. ’’Sehebat dan sekreatif apapun para pejabat dan pegawai, pasti akan berbalik jadi bengang-bengong (diam terpenung, Red) karena kreativitas tanpa didukung anggaran,’’ jelas beberapa pegawai di Gianyar.
Dikonfirmasi kemarin, Kepala Bappeda Gianyar I Gede Widarma Suharta mengakui pemotongan pagu belanja langsung itu akan berdampak pada pengurangan kegiatan, terutama bidang pemberdayaan masyarakat. Namun, jelas dia, kegiatan pemberdayaan ini masih bisa ditunda untuk tahun 2019. ‘’Karena kegiatan pemberdayaan masih bisa dilakukan dengan fungsi para pegawai,’’ papar pejabat asal Kelurahan Banyuning, Buleleng ini.
Widarma menambahkan, pemotongan anggaran lebih banyak pada kegiatan pemberdyaan. Karena makin besarnya dana pemerintah masuk ke desa. Dengan dana besar itu, maka desa lebih banyak berperan dalam kegiatan pemberdayaan. Sehingga pihak OPD (organisasi perangkat daerah) tinggal turun ke desa untuk memberikan penjelasan tentang kegiatannya. ‘’Maka, Pemkab tak perlu lagi mengeluarkan biaya, untuk mengumpulkan petani, misalnya,’’ jelasnya.
Widarma mengaku, sempat dipesani via telepon oleh mantan Wakil Bupati Gianyatr yang Cabup Gianyar terpilih pada Pilkada, 27 Juni lalu, Made Mahayastra. Pesannya, agar tak ada pegawai mengalami penurunan semangat kerja. Karena hak-hak sebagai para pegawai baik gaji, tunjangan, dan lainnya, didapat sembagai mana biasa.
Dia mengakui, pemotongan anggaran dimaksud karena pengalihan pagu anggaran serangkaian untuk pemenuhan janji-janji Wakil Bupati sebelumnya. Janji itu, antara lain memberikan bantuan dana untuk ngaben massal per sawa tahun 2019, biaya piodalan, dan lainnya. Jelas dia, pemotongan anggaran pada dinas dinas tertentu karena sebelumnya terlibat even besar di Gianyar, terutama even JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia). Misalnya, Disperindag, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan lainnya. Karena tak lagi ada even sejenis itu, maka anggarannya kembali ke plafon asal. Sedangkan, pemotongan anggaran Dinas Kesehatan dan RSUD Sanjiwani untuk pembiayaan pembangunan Puskesmas, Kantor Disdukcapil, dan bangunan lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Gianyar merancang pemotongan pagu anggaran belanja langsung tahun 2019 pada 36 unit kerja, Rp 144.602.628.500. Pemotongan tertinggi Rp 34 miliar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), disusul Dinas Pendidikan Rp 30.702.628.500, Dinas Kesehatan Rp 19 miliar, dan lainnya. Anggaran itu akan dialihkan untuk penambahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 96 miliar, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Rp 6 miliar. Bagian ini akan dipasangi Rp 13.010.146.470. *lsa
Komentar