nusabali

Pemkab Tabanan Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2018

  • www.nusabali.com-pemkab-tabanan-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-2018

Komitmen Pemkab Tabanan mewujudkan pembangunan yang ramah anak, berbuah manis.

TABANAN, NusaBali
Tahun ini, Tabanan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2018 kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri PPPA RI Yohanna Yembesi kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti bersama dengan 131 kabupten/lota se-Indonesia pada acara Malam Penganugerahaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018 di Gedung Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/7) malam. Saat itu Bupati Eka didampingi Kepala Dinas Sosial Tabanan I Nyoman Gede Gunawan.

“Bangga banget, karena pertama kalinya kita ikut, dan juga pertama kalinya kita dapat. Artinya diawali dengan komitmen yang baik, semua mempunyai tanggung jawab, khususnya bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Sehingga kabupaten Tabanan dikatakan kabupaten yang layak anak,” tuturnya.

Bupati perempuan pertama di Bali itu juga berpesan bagi seluruh stake holders di Tabanan, terutama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan selalu bekerja keras, agar bisa meningkatkan pencapaian di tahun berikutnya.

“Oleh karena itu, semua pihak harus kerja keras agar tingkatannya lebih meningkat lagi. Tadi juga Ibu Menteri berpesan, tahun depan ditingkatkan lagi. Dan Saya jawab siap, gitu aja,” jelas Bupati Eka.

Bupati Eka juga menyampaikan betapa pentingnya sebuah proses. Karena sebuah proses merupakan tahapan untuk mencapai sesuatu. “Yang penting kita sudah tunjukkan dedikasi yang kuat terhadap program ini dan penghargaan ini merupakan bonus bagi kita,” ujarnya.

Nyoman Gunawan menambahkan, dengan dianugerahinya Pemkab Tabanan sebagai Kabupaten Layak Anak artinya Tabanan sudah memenuhi lima klaster yang ada. Di antaranya pemenuhan hak sipil anak, pendidikan, kesehatan, dan tempat bermain.

“Ke depan kita akan bekerjasama dengan selurub stake holders. Karena masalah anak bukan saja urusan Kadis Sosial dan Pemberdayaan Anak dan Perempuan saja. Tapi seluruh OPD punya tanggung jawab. Semua punya peran dan tugas masing masing,” tambah Nyoman Gunawan. *d

Komentar