Serapan Kerja Rendah, SLB Perlu Sesuaikan Kurikulum
Lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) serapan di dunia kerja masih sangat rendah.
SINGARAJA, NusaBali
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengenyam pendidikan di SLB, setelah tamat lebih memilih untuk berwirausaha. Kenyataan tersebut pun membuat Dinas Provinsi Bali yang menaungi pendidikan SLB, bersama guru membahas penyesuaian kurikulum di SLB Negeri 1 Buleleng, Kamis (26/7) kemarin.
Kabid Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Mede Widhi Dharma, ditemui usai Focus Group Discusion (FGD) menyatakan daya serap lulusan SLB di dunia kerja masih sangat rendah. Apalagi di perkantoran swasta maupun pemerintah. Keberadaan mereka di perkantoran masih bisa dihitung dengan jari dan tak lebih dari 10 persen dibandingkan ratusan orang lulusan per tahunnya.
Mereka selama ini memilih bekerja berwirausaha atau di bidang jasa, dengan bekal skil yang didapatkan di sekolah. Hal tersebut pun secara tidak langsung menuntut pemerintah dan sekolah segera menyesuaikan kurikulum pendidikan untuk mereka. Terutama dalam bidang keterampilan dan wirausaha. Sejauh ini ABK di SLB memang sudah mendapatkan sejumlah keterampilan sesuai dengan minatnya, seperti tata boga, tat arias, tta busana, komputer, kriya kayu, hingga mengayam.
“Serapan di dunia usaha masih sedikit, karena sosialisasi kurang optimal. Ke depannya bagaimana mencari model kerjasama antara perusahaan dengan SLB, sehingga ABK lulusan kita bisa memperoleh pekerjaan,” kata dia. Pihaknya pun menjelaskan dengan perundang-undangan yang sudah ada mengatur hak terkait penyandang disabilitas, berharap ada kesepahaman anatara pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk tidak lagi membeda-bedakan ABK.
Padahal banyak dari mereka dengan keterbatasan fisiknya memiliki kelebihan di bidang lain, sesuai dengan skillnya. Tantangan itu pun disebut Widhi harus dibarengi dengan semangat guru-guru di SLB untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam mengasah keterampilan mereka.
Sementara itu Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengatakan sejauh ini pemerintah dalam menangani penyandang disabitas sudah maksimal. Selain program latihan keterampilan sejumlah penyandang disabilitas di Buleleng juga sudah digelontor dana permodalan.
“Sampai saat ini kita di Buleleng khususnya untuk penanganan disabilitas mendapat alokasi terbanyak dari Kementerian Sosial, baik dari latihan keterampilan hingga modal usaha, ada sekitar Rp 600 jutaan, dan ini sudah tahap kedua,” kata dia. Dengan upaya pemerintah itu, mereka ynag belum diterima di dunia usaha, dapat berwisarausaha, mandiri untuk menafkahi diri dan keluarganya.*k23
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengenyam pendidikan di SLB, setelah tamat lebih memilih untuk berwirausaha. Kenyataan tersebut pun membuat Dinas Provinsi Bali yang menaungi pendidikan SLB, bersama guru membahas penyesuaian kurikulum di SLB Negeri 1 Buleleng, Kamis (26/7) kemarin.
Kabid Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Mede Widhi Dharma, ditemui usai Focus Group Discusion (FGD) menyatakan daya serap lulusan SLB di dunia kerja masih sangat rendah. Apalagi di perkantoran swasta maupun pemerintah. Keberadaan mereka di perkantoran masih bisa dihitung dengan jari dan tak lebih dari 10 persen dibandingkan ratusan orang lulusan per tahunnya.
Mereka selama ini memilih bekerja berwirausaha atau di bidang jasa, dengan bekal skil yang didapatkan di sekolah. Hal tersebut pun secara tidak langsung menuntut pemerintah dan sekolah segera menyesuaikan kurikulum pendidikan untuk mereka. Terutama dalam bidang keterampilan dan wirausaha. Sejauh ini ABK di SLB memang sudah mendapatkan sejumlah keterampilan sesuai dengan minatnya, seperti tata boga, tat arias, tta busana, komputer, kriya kayu, hingga mengayam.
“Serapan di dunia usaha masih sedikit, karena sosialisasi kurang optimal. Ke depannya bagaimana mencari model kerjasama antara perusahaan dengan SLB, sehingga ABK lulusan kita bisa memperoleh pekerjaan,” kata dia. Pihaknya pun menjelaskan dengan perundang-undangan yang sudah ada mengatur hak terkait penyandang disabilitas, berharap ada kesepahaman anatara pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk tidak lagi membeda-bedakan ABK.
Padahal banyak dari mereka dengan keterbatasan fisiknya memiliki kelebihan di bidang lain, sesuai dengan skillnya. Tantangan itu pun disebut Widhi harus dibarengi dengan semangat guru-guru di SLB untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam mengasah keterampilan mereka.
Sementara itu Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengatakan sejauh ini pemerintah dalam menangani penyandang disabitas sudah maksimal. Selain program latihan keterampilan sejumlah penyandang disabilitas di Buleleng juga sudah digelontor dana permodalan.
“Sampai saat ini kita di Buleleng khususnya untuk penanganan disabilitas mendapat alokasi terbanyak dari Kementerian Sosial, baik dari latihan keterampilan hingga modal usaha, ada sekitar Rp 600 jutaan, dan ini sudah tahap kedua,” kata dia. Dengan upaya pemerintah itu, mereka ynag belum diterima di dunia usaha, dapat berwisarausaha, mandiri untuk menafkahi diri dan keluarganya.*k23
Komentar