Presiden Minta Daerah Permudah Investasi

JAKARTA, NusaBali
Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah memberikan kemudahan sebesar besarnya kepada investor yang akan masuk ke daerah terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. "Neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan kita masih defisit, problemnya ada di investasi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (26/7).

Kepala Negara mengungkapkan hal itu ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 dengan tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkualitas. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah Menteri Kabinet Kerja, pimpinan Lembaga Negara, pimpinan Bank Indonesia dan sejumlah kepala daerah. Menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo.

Kepala Negara meminta kepada kepala daerah tidak perlu melakukan pembicaraan berpanjang lebar jika menyangkut investasi berorientasi ekspor dan substitusi impor. "Jangan ditanya macam macam sehingga batal investasi di daerah bapak ibu, kalau bisa waktu itu juga dibangun," katanya. Menurut Jokowi, kalau Indonesia sudah surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangannya, maka kalau ada gejolak global, Indonesia tidak akan terdampak.

Pada kesempatan itu pula Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan TPID Terbaik untuk tingkat kota, kabupaten dan provinsi. Prestasi pengendalian inflasi yang diraih Bali pada tahun lalu, ‘kedodoran’ di tahun ini. Terbukti jika tahun lalu berhasil menyabet tiga gelar penghargaan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), kali ini hanya satu penghargaan yang diraih TPID Kabupaten Bangli untuk kategori ‘TPID Terbaik Tingkat Kabupaten.’

Satu gelar bagi Bali ini menjadi penurunan karena sebelumnya Provinsi Bali didaulat menjadi TPID Terbaik Tingkat Provinsi untuk kawasan Timur. Kini, gelar diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara satu gelar lainnya tahun lalu diraih Kabupaten Badung selaku ‘TPID Pendatang Baru Berprestasi.’

Hingga 2018, sudah ada 532 TPID di seluruh wilayah di Tanah Air, baik di tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi.  Dan pemerintah menyatakan akan terus mendorong berdirinya TPID.  “Masih ada sekitar 10 daerah yang belum memiliki TPID. Mudah-mudahan daerah tersebut segera membentuk TPID," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) saat membuka Rakornas.

Perlu diketahui, TPID bertugas menjaga tingkat inflasi daerah agar sesuai sasaran. TPID terdiri dari polisi daerah, TNI, Pemerintah Daerah, juga Perwakilan Bank Indonesia.  Lebih lanjut, kata dia, TPID kini tengah menyusun peta jalan pengendalian inflasi dari 2019 sampai 2021. Pemerintah pun berkoordinasi dengan BI, menetapkan target inflasi pada 2018 dan 2019 sebesar 3,5 persen plus minus satu persen. Kemudian pada 2020 serta 2021 ditargetkan inflasi sebesar tiga persen plus minus satu persen. *ant