Gerindra Terbanyak Daftarkan Caleg Eks Koruptor
Bawaslu RI menemukan ada 199 bakal caleg yang merupakan eks napi korupsi.
JAKARTA, NusaBali
Terbanyak diketahui berasal dari Partai Gerindra, sementara PSI menjadi satu-satunya partai nasional yang tak mencalonkan koruptor di Pileg 2019. Berdasarkan data yang didapat dari Bawaslu, Jumat (27/7), ada 27 caleg dari Gerindra yang teridentifikasi eks napi korupsi. Kemudian disusul Golkar sebanyak 25, lalu disusul NasDem 17 bacaleg.
Sementara itu untuk partai nasional, PSI menjadi satu-satunya partai yang zero bacaleg eks koruptor. Namun dari data Bawaslu, ada lima bacaleg yang tidak diketahui berasal dari partai mana.
"Iya sementara (bacaleg eks napi korupsi) ditemukan sekitar 199," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, Kamis (26/7) dilansir detik.com. Bawaslu sudah menyatakan berkas 199 eks koruptor yang maju caleg dikembalikan KPU ke partai politik masing-masing.
"Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing, karena tidak sesuai dengan kesepakatan juga antara KPU sama parpol," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/7). *
Terbanyak diketahui berasal dari Partai Gerindra, sementara PSI menjadi satu-satunya partai nasional yang tak mencalonkan koruptor di Pileg 2019. Berdasarkan data yang didapat dari Bawaslu, Jumat (27/7), ada 27 caleg dari Gerindra yang teridentifikasi eks napi korupsi. Kemudian disusul Golkar sebanyak 25, lalu disusul NasDem 17 bacaleg.
Sementara itu untuk partai nasional, PSI menjadi satu-satunya partai yang zero bacaleg eks koruptor. Namun dari data Bawaslu, ada lima bacaleg yang tidak diketahui berasal dari partai mana.
"Iya sementara (bacaleg eks napi korupsi) ditemukan sekitar 199," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, Kamis (26/7) dilansir detik.com. Bawaslu sudah menyatakan berkas 199 eks koruptor yang maju caleg dikembalikan KPU ke partai politik masing-masing.
"Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing, karena tidak sesuai dengan kesepakatan juga antara KPU sama parpol," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/7). *
Komentar