Buleleng Hadapi Krisis Pejabat

SINGARAJA, NusaBali
”Nanti fenomenanya, di tahun2019, akan ada banyak formasi jabatan, tetapi pejabatnya tidak ada,” ungkap Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, pekan lalu. Bupati menyebut, kondisi itu terjadi akibat jumlah PNS di lingkup Pemkab Buleleng, sangat terbatas. Itu terjadi karena, akumulasi jumlah pejabat yang pensiun sudah cukup banyak, sedangkan jumlah formasi CPNS juga terbatas. Bahkan untuk usulan formasi CPNS yang diajukan ke pemerintah pusat, sampai saat ini belum juga ada kepastian. “Mudah-mudahan pemerintah pusat lebih cepat mengeluarkan kebijakan PP tentang ASN atau memberikan ruang untuk penyediaan PNS untuk Pemkab Buleleng,” katanya.

Menurut Bupati, kondisi krisis pejabat itu sudah mulai terasa, ketika melaksanakan pengisian jabatan beberapa waktu lalu. Dimana, khusus untuk jabatan teknis, Bupati mengaku merasa kelabakan karena jumlahnya tidak banyak. “Sekarang saja, untuk jabatan teknis sudah mulai kelabakan. Ini, apalagi nanti ada formasi, justru orangnya (pejabatnya,red) tidak ada,” imbuhnya.

Data dihimpun, di tahun 2019, tercatat ada 7 pejabat eselon IIB yang pensiun. Setahun kemudian di tahun 2020, tercatat ada 8 pejabat yang pensiun, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Dewa Ketut Puspaka. Itu berarti sebagian pejabat teras di Pemkab Buleleng telah purna tugas.

Tujuh pejabat yang pensiun di tahun 2019 masing-masing, Asisten Administrasi Umum, I Ketut Asta Semadi, Staf Ahli, Ida Bagus Geriastika, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Bimantara, Kadis Koperasi dan UKM, Nyoman Swatantra, Kadis Perikanan, Made Arnika, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ketut Suparta Wijaya, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng, Dewa Ketut Manuaba.

Kemudian delapan pejabat yang pensiun di tahun 2020, masing-masing, Sekda Dewa Ketut Puspaka, Kadis Ketahanan Pangan, Nyoman Surya Temaja, Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Ketut Suparto, Kadis Sosial, Gede Komang, Kadis Pariwisata, Nyoman Sutrisna, Kepala Bappeda dan Litbang, Gede Dharmaja, Kadis Statistik, Ketut Nerda, dan Kadis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ni Made Sukarmini.

Sedangkan usulan formasi sebanyak 365 CPNS di tahun 2018 ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sampai saat ini belum juga ada kepastian. Jumlah usulan itu berdasar analisa beban kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (Anjab). Namun usulan itu sebagian besar untuk pengisian guru PNS. Rinciannya, tenaga guru SD sebanyak 122 orang, dan tenaga guru SMP 36 orang. Sisanya, tenaga kesehatan sebanyak 140, dan tenaga teknis sebanyak 67 orang

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Buleleng, Gede Wisnawa dikonfirmasi mengaku, forum Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjagat) terus mengeveluasi dan mengkaji kinerja pejabat yang ada saat ini, guna dipersiapan sebagai calon pengganti diposisi yang kosong. “Ini sudah menjadi pembahasan, dan persiapan juga sudah dilakukan agar nantinya pejabat senior yang akan pensiun ini, jabatannya bisa disi dan tidak menganggu tugas-tugas pemerintahan,” jelasnya. *k19