Fraksi PDIP Komitmen Dukung Koster

DENPASAR, NusaBali
Sikap berbeda ditunjukkan Fraksi-Fraksi di DPRD Bali terkait dengan wacana Gubernur-Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023 Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) bakal mengevaluasi bantuan hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali. Ketika Fraksi di luar PDIP dalam pandangan umum Fraksi meminta kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan program bansos/hibah untuk masyarakat, Fraksi PDIP tegas bakal melaksanakan kebijakan Gubernur terpilih, Wayan Koster mengevaluasi hibah/bansos.

Hal tersebut terungkap saat Ketua Fraksi Demokrat I Wayan Adnyana, membacakan pandangan umum mewakili seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Bali (Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra dan Fraksi Pancabayu) terkait dengan penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida di Gedung DPRD Bali, Senin (6/8) siang. Di sela-sela membacakan pandangan umum fraksi-fraksi, Adnyana memberikan catatan soal dana hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali harus tetap diprogramkan.

Hadir dalam sidang paripurna, kemarin Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sidang dipimpin Wakil Ketua I (Golkar) I Nyoman Sugawa Korry didampingi Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra (Demokrat), Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa (Gerindra).

Adnyana menyebutkan Program Bali Mandara sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Bali. Terkait dengan dana bansos/hibah harus ada keberpihakan dan pemerataan. Hanya melalui dewan bansos/hibah itu merata dibagikan. “Dalam catatan kami, tentu tidak dengan semua fraksi-fraksi (di luar PDIP), berkenaan dengan berita di media cetak, pada tahun 2019 berkait dengan hibah yang difasilitasi DPRD Bali akan dihapuskan, menurut hemat kami kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat, cenderung sepihak,” beber Adnyana. Sekretaris DPD Demokrat Bali ini mengatakan pembangunan shortcut sudah menjadi agenda nasional.

“Terlebih lebih lagi kami sangat bangga dengan gubernur terpilih punya jaringan luas di pusat. Seharusnya perjuangan dana shortcut itu di pusat, bukan mengurangi hibah/bansos yang difasilitasi dewan,” sergah politisi asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ini.

Menurut Adnyana, bantuan hibah lahir dari serapan masyarakat adat saat dewan turun reses. Seterusnya dibahas Dewan dan eksekutif sebagai RAPBD  (Rancangan Anggaran dan Perencanaan Belanja Daerah). Selanjutnya dibahas untuk menjawab masalah pembangunan di Bali.

Kata dia Pariwisata Bali perlu dibantu, keringanan beban masyarakat dalam ritual keagamaan dan seni budaya perlu disubsidi. Karena pariwisata itu ada berkat adat dan budaya Bali. “Memang Dana BKK Desa Pakraman sudah ada, tetapi belum dirasakan masyarakat adat,” ujar anggota Komisi III bidang infrstruktur ini.

Atas kondisi tersebut anggota Fraksi Golkar, I Made Dauh Wijana interupsi menyikapi masa transisi dan hubungan eksekutif dan legislatif soal program yang akan dilaksanakan.

Dauh Wijana menyiratkan soal pelaksanaan anggaran kedepankan kebersamaan. “Soal hubungan eksekutif dan legislatif ini selama ini sudah terjaga. Baik program, kebijakan dan sebagainya. Kita berharap kebersamaan selama ini berjalan,” ujar Dauh Wijana disambut tepuk tangan peserta sidang.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry secara terpisah kemarin menegaskan pandangan umum Fraksi –Fraksi DPRD Bali yang diwakili Wayan Adnyana dari Demokrat bukanlah masalah menolak dan menerima hibah/bansos yang akan dievaluasi. Tetapi semangatnya mendorong kebersamaan seperti yang dilontarkan Dauh Wijana. “Walaupun kita berbeda, kita ingin kebersamaan. Bukan dalam konteks menerima aau menolak masalah bansos/hibah itu,” ujar politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ini.

Sementara Ketua Fraksi PDIP, I Kadek Diana ditemui NusaBali usai sidang paripurna DPRD Bali, Senin kemarin mengatakan sebagai pengusung, Fraksi PDIP tidak mungkin berseberangan dengan kebijakan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih, Koster-Ace. “Kami tidak mungkin berseberangan, ya harus kami dukung evaluasi bansos/hibah itu,” ujar politisi asal Banjar Kebalian Desa/Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ini. “ Kalau dalam konteks sikap atas bansos/hibah PDIP mengikuti kebijakan Cagub Bali terpilih,” tegas Kadek Diana. *nat