PAD Menurun, Tabanan Defisit Anggaran Hingga Rp 41 Miliar
APBD Kabupaten Tabanan terancam defisit sebesar Rp 41 miliar akibat penurunan pendapatan asli daerah (PAD).
TABANAN, NusaBali
Penyebab turunnya PAD di antaranya karena hotel berbintang di kawasan Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, tutup. Defisit anggaran ini terungkap saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Pemkab Tabanan di ruang sidang DPRD Tabanan, Senin (6/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi didampingi dua Wakil Ketua Ni Made Meliani dan Nengah Sri Labantari, dihadiri anggota Banggar serta para ketua komisi.
Rapat Banggar yang juga membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS (Plafon Anggaran Sementara) RAPBD 2019 dan APBD 2018, dihadiri Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Bapelitbang IB Wiratmaja, Kepala Bakeuda Dewa Ayu Sri Budiarti, dan beberapa pimpinan OPD.
Ketut Suryadi minta penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait terjadinya penurunan PAD sehingga terancam defisit. “Mari sama-sama berpikir agar bisa menutupi defisit dan mohon penjelasan dari ketua TPAD,” ucapnya.
Sekda Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa menjelaskan terjadi defisit karena sejumlah PAD mengalami penurunan. PAD ditarget Rp 409 miliar, menjadi Rp 340 miliar. Ada beberapa faktor salah satunya pendapatan dari hotel Pan Pasific di Tanah Lot, yang sudah tutup. DTW Bedugul yang dulu dikelola Purnayasa sekarang tidak ada pengelola, sehingga tidak ada pemasukan ke pemda. “Dengan demikian terjadi defisit Rp 41 miliar,” ungkapnya.
Defisit ini ancang-ancang akan ditutupi dengan anggaran yang ada di BRSUD Tabanan sebesar Rp 13 miliar, bantuan dari Pemprov Bali Rp 10 miliar sehingga sisa defisit berkurang, dan tinggal tersisa Rp 18 miliar. Tetapi anggaran BRSUD Tabanan sebesar Rp 13 miliar tidak bisa digunakan karena hanya boleh dipakai untuk membeli obat-obatan.
“Ternyata setelah kami cek, Rp 13 miliar dari BRSUD tak boleh digunakan, hanya boleh dipakai untuk beli obat saja. Sehingga kami hitung defisit anggaran menjadi Rp 31 miliar,” kata Wirna Ariwangsa.
Meskipun demikian pihaknya bersama jajaran eksekutif akan berusaha menutupi hal tersebut. “Kami akan kerja keras penuhi target agar tidak sampai defisit. Seandainya tidak tercapai itu, solusinya sudah ada seperti tahun sebelumnya pembayaran dari program yang dibuat mungkin dibayarkan tahun depannya,” tegas Wirna Ariwangsa.
Menurunnya PAD juga mendapat respons dari anggota Banggar I Wayan Sudiana dari Fraksi PDIP. Menurutnya, jika e-ticketing sudah diberlakukan di September mendatang kemungkinan PAD akan bisa ditutup.
“Jika September sudah diberlakukan, Oktober sudah kelihatan peningkatannya. Saya harapkan unit penghasil PAD jangan hanya duduk di belakang meja, apalagi menggandeng KPK. Cukup ajak kami dewan untuk mencari solusi,” tegasnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Gede Purnawan. Politisi PDIP ini mengatakan penurunan PAD saat ini adalah yang terburuk. *de
Penyebab turunnya PAD di antaranya karena hotel berbintang di kawasan Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, tutup. Defisit anggaran ini terungkap saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Pemkab Tabanan di ruang sidang DPRD Tabanan, Senin (6/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi didampingi dua Wakil Ketua Ni Made Meliani dan Nengah Sri Labantari, dihadiri anggota Banggar serta para ketua komisi.
Rapat Banggar yang juga membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS (Plafon Anggaran Sementara) RAPBD 2019 dan APBD 2018, dihadiri Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Bapelitbang IB Wiratmaja, Kepala Bakeuda Dewa Ayu Sri Budiarti, dan beberapa pimpinan OPD.
Ketut Suryadi minta penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) terkait terjadinya penurunan PAD sehingga terancam defisit. “Mari sama-sama berpikir agar bisa menutupi defisit dan mohon penjelasan dari ketua TPAD,” ucapnya.
Sekda Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa menjelaskan terjadi defisit karena sejumlah PAD mengalami penurunan. PAD ditarget Rp 409 miliar, menjadi Rp 340 miliar. Ada beberapa faktor salah satunya pendapatan dari hotel Pan Pasific di Tanah Lot, yang sudah tutup. DTW Bedugul yang dulu dikelola Purnayasa sekarang tidak ada pengelola, sehingga tidak ada pemasukan ke pemda. “Dengan demikian terjadi defisit Rp 41 miliar,” ungkapnya.
Defisit ini ancang-ancang akan ditutupi dengan anggaran yang ada di BRSUD Tabanan sebesar Rp 13 miliar, bantuan dari Pemprov Bali Rp 10 miliar sehingga sisa defisit berkurang, dan tinggal tersisa Rp 18 miliar. Tetapi anggaran BRSUD Tabanan sebesar Rp 13 miliar tidak bisa digunakan karena hanya boleh dipakai untuk membeli obat-obatan.
“Ternyata setelah kami cek, Rp 13 miliar dari BRSUD tak boleh digunakan, hanya boleh dipakai untuk beli obat saja. Sehingga kami hitung defisit anggaran menjadi Rp 31 miliar,” kata Wirna Ariwangsa.
Meskipun demikian pihaknya bersama jajaran eksekutif akan berusaha menutupi hal tersebut. “Kami akan kerja keras penuhi target agar tidak sampai defisit. Seandainya tidak tercapai itu, solusinya sudah ada seperti tahun sebelumnya pembayaran dari program yang dibuat mungkin dibayarkan tahun depannya,” tegas Wirna Ariwangsa.
Menurunnya PAD juga mendapat respons dari anggota Banggar I Wayan Sudiana dari Fraksi PDIP. Menurutnya, jika e-ticketing sudah diberlakukan di September mendatang kemungkinan PAD akan bisa ditutup.
“Jika September sudah diberlakukan, Oktober sudah kelihatan peningkatannya. Saya harapkan unit penghasil PAD jangan hanya duduk di belakang meja, apalagi menggandeng KPK. Cukup ajak kami dewan untuk mencari solusi,” tegasnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Gede Purnawan. Politisi PDIP ini mengatakan penurunan PAD saat ini adalah yang terburuk. *de
1
Komentar