Pengurus LPD Jalani Pelatihan Kompetensi
Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD), Lembaga Pemberdayaan LPD dan Pemprov Bali menggelar pelatihan kompetensi kepada 30 orang pengurus LPD.
DENPASAR, NusaBali
Mereka menjadi angkatan pertama dari tidak kurang 800 pengurus LPD di Bali yang asetnya di atas Rp 1 miliar. Mengacu Perda Nomor 3 Tahun 2017, LPD yang asetnya Rp 1 miliar ke atas wajib ikuti pelatihan kompetensi. Sedang jumlah LPD seluruh Bali, 1.433 unit.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM LPD , sekaligus mengantipasi persaingan ke depan. Apalagi dengan perkembangan teknologi, termasuk fintech yang masuk ke desa-desa. Maka antisipasi tersebut mesti dilakukan LPD dengan peningkatan kualitas SDM,” kata Kepala BKS LPD I Nyoman Cendikiawan di sela-sela pelatihan kompetensi di Hotel Nirmala, Jalan Mahendradatta, Denpasar, Senin (6/8).
Pelatihan tersebut di antaranya peningkatan SDM, risiko kredit, rencana kerja dan lainnya. Cendikiawan mengatakan, pengurus yang mengikuti kompetensi tersebut sesungguhnya sudah biasa menangani atau memanaj LPD. Namun ibarat sopir, yang bisa mengemudi, namun belum mengantongi SIM. “Karena itulah perlu SIM atau sertifikasi,” jelasnya.
Pelatihan kompetensi yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Jakarta, menggunakan lima modul. Antara lain penerapan manajeman SDM, penerapan sistem administrasi LPD, penerapan pengelola keuangan dan kinerja LPD, manajemen risiko serta menyusun rencana kerja dan rencana anggaran LPD. “Kita telah memiliki standar khusus untuk LPD yang telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja,” ungkap Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD (LP LPD) I Ketut Arnaya.
Sebelumnya Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bali I Nengah Laba mengatakan berbagai persoalan dan antisipasi yang mesti dilakukan LPD. “Sertifikasi ini adalah salah satu solusinya,” ujarnya. Dia juga mengingatkan mantan-mantan atau senior LPD, ikut membina LPD. “Jangan sampai menjadi lateng (pemicu, Red),” ujarnya.
Aset LPD Bali saat ini sudah hampir Rp 19 triliun. Dana pihak ketiga hampir Rp 4,5 triliun. Sedang penyaluran kredit hampir Rp 15 triliun. Menurut Arnaya, LPD sendiri sekarang sedang kelebihan likuiditas. Hal ini diperkirakan, karena masyarakat lebih banyak menabungkan dananya kepada LPD, terkait kondisi perekonomian. “Kondisinya agak terbalik,” ujarnya.
Karena itulah dia berharap,pergerakan perekonomian di bawah lebih didorong, dengan memanfaatkan dana LPD. Arnaya mengatakan 98 persen dari 1433 LPD yang ada di Bali, dalam kondisi sehat. Dua persen bermasalah alias tidak sehat. Pemicu umumnya, karena faktor internal di kepengurusan LPD itu sendiri. *k17
Mereka menjadi angkatan pertama dari tidak kurang 800 pengurus LPD di Bali yang asetnya di atas Rp 1 miliar. Mengacu Perda Nomor 3 Tahun 2017, LPD yang asetnya Rp 1 miliar ke atas wajib ikuti pelatihan kompetensi. Sedang jumlah LPD seluruh Bali, 1.433 unit.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM LPD , sekaligus mengantipasi persaingan ke depan. Apalagi dengan perkembangan teknologi, termasuk fintech yang masuk ke desa-desa. Maka antisipasi tersebut mesti dilakukan LPD dengan peningkatan kualitas SDM,” kata Kepala BKS LPD I Nyoman Cendikiawan di sela-sela pelatihan kompetensi di Hotel Nirmala, Jalan Mahendradatta, Denpasar, Senin (6/8).
Pelatihan tersebut di antaranya peningkatan SDM, risiko kredit, rencana kerja dan lainnya. Cendikiawan mengatakan, pengurus yang mengikuti kompetensi tersebut sesungguhnya sudah biasa menangani atau memanaj LPD. Namun ibarat sopir, yang bisa mengemudi, namun belum mengantongi SIM. “Karena itulah perlu SIM atau sertifikasi,” jelasnya.
Pelatihan kompetensi yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Jakarta, menggunakan lima modul. Antara lain penerapan manajeman SDM, penerapan sistem administrasi LPD, penerapan pengelola keuangan dan kinerja LPD, manajemen risiko serta menyusun rencana kerja dan rencana anggaran LPD. “Kita telah memiliki standar khusus untuk LPD yang telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja,” ungkap Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD (LP LPD) I Ketut Arnaya.
Sebelumnya Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bali I Nengah Laba mengatakan berbagai persoalan dan antisipasi yang mesti dilakukan LPD. “Sertifikasi ini adalah salah satu solusinya,” ujarnya. Dia juga mengingatkan mantan-mantan atau senior LPD, ikut membina LPD. “Jangan sampai menjadi lateng (pemicu, Red),” ujarnya.
Aset LPD Bali saat ini sudah hampir Rp 19 triliun. Dana pihak ketiga hampir Rp 4,5 triliun. Sedang penyaluran kredit hampir Rp 15 triliun. Menurut Arnaya, LPD sendiri sekarang sedang kelebihan likuiditas. Hal ini diperkirakan, karena masyarakat lebih banyak menabungkan dananya kepada LPD, terkait kondisi perekonomian. “Kondisinya agak terbalik,” ujarnya.
Karena itulah dia berharap,pergerakan perekonomian di bawah lebih didorong, dengan memanfaatkan dana LPD. Arnaya mengatakan 98 persen dari 1433 LPD yang ada di Bali, dalam kondisi sehat. Dua persen bermasalah alias tidak sehat. Pemicu umumnya, karena faktor internal di kepengurusan LPD itu sendiri. *k17
1
Komentar