Tabanan Krisis Tenaga Pendidik dan Kesehatan di Daerah Pelosok
Jumlah tenaga pendidik terutama guru SD dan tenaga kesehatan status PNS di Kecamatan Pupuan kritis.
TABANAN, NusaBali
Idealnya di satu sekolah ada tujuh orang guru, tetapi di Pupuan bahkan ada satu sekolah hanya ada tiga orang guru PNS. Hal ini terungkap saat Komisi I DPRD Tabanan mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan rapat di ruang Komisi I DPRD Tabanan, Selasa (7/8). Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi I DPRD Tabanan Putu Eka Putra Nurcahyadi, dan anggota Komisi I, I Gusti Nyoman Omardani, Gede Purnawan, I Nyoman Setia Yasa, serta Kepala BKD Kabupaten Tabanan Wayan Sugatra bersama staf OPD terkait.
Eka Nurcahyadi menjelaskan, untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kesehatan di daerah pelosok memang harus dibuatkan payung hukum yang jelas. Supaya yang sudah ditempatkan di pelosok tidak seenaknya minta pindah. Karena ini akan percuma mengajukan permohonan rekrut CPNS.
“Dari 10 kecamatan memang kondisi riil di Pupuan dan Selemadeg Barat kurang guru dan tenaga kesehatan. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah daerah,” ucapnya.
Kata dia, urusan rekrutmen diserahkan kepada OPD yang menangani. Tetapi pihaknya berharap proses harus sesuai dengan aturan supaya tidak ada masyarakat yang merasa informasi CPNS ini tertutup. “Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan maksimal, terutama harus ada payung hukum. Karena kami menginginkan mereka memang betul-betul mengabdi di sana karena dibutuhkan,” tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Tabanan Gede Purnawan. Menurutnya, tenaga pendidik SD berstatus PNS di Kecamatan Pupuan kurang sekitar 79 orang.
Menurutnya, dari dulu Kecamatan Pupuan kurang diminati oleh tenaga luar kecamatan dengan alasan terlalu jauh dari kota. Padahal untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang kontrak, dari segi upah sudah dinaikkan.
Maka dari itu rekrut CPNS kali ini yang diharapkan mereka yang benar-benar mengabdi. Kalau tetap seperti ini tidak ada payung hukum, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat, dan Baturiti tidak akan mendapatkan tenaga pendidik dan kesehatan. Sehingga rekrutmen sama dengan bohong. “Paling tidak 75 persen tenaga pendidik diplot ke daerah pelosok, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Bara,t dan Baturiti,” katanya.
Dia memberi contoh, di SDN 2 dan SDN 3 Munduktemu hanya tiga orang PNS. Ini sudah lebih baik, dibanding sebelumnya hanya kepala sekolah saja yang PNS. Itupun kasek merangkap jadi guru dan wali kelas. Maka dari itu dia berharap harus ada payung hukum yang jelas, karena khawatir PNS yang lulus dan ditempatkan di daerah pelosok cepat atau lambat akan kabur alias pindah.
“Termasuk dibuat payung hukum untuk menghindari adanya surat sakti biar tenaga pendidik dan kesehatan merata,” kata politisi asal Kecamatan Pupuan, ini. Menanggapi hal tersebut Kepala BKD Tabanan Wayan Sugatra mengatakan, formasi yang dibuat atas usulan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan kondisi riil. Bahkan ada pantauan langsung dari BKN ke Tabanan secara diam-diam.
Sugatra juga mengakui tenaga pendidik dan kesehatan khusus di daerah Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat, dan Baturiti memang masih kurang. Namun sudah ada bantuan dari tenaga kontrak dan honorer daerah.
“Kami akan berusaha buatkan payung hukum. Kalau tenaga kesehatan kan sudah dibuatkan perbup seperti di tempat terpencil upahnya sudah beda. Dan bidan PPT sekarang sudah ada MoU dengan Menkes, harus wajib 5 tahun mengabdi di tempat yang ditempatkan karena kalau melanggar bisa dicabut SK yang dimiliki,” kata Sugatra menjawab soal permintaan payung hukum.
Pemkab Tabanan mengusulkan CPNS 2018 sebanyak 319, dari yang diusulkan OPD sebanyak 2.099. Karena ada aturan KemenPAN-RB agar tidak membebani keuangan daerah dan DAU, sehingga dasar usulan formasi berdasarkan batas usia pensiun. “Jadi di Tabanan PNS yang pensiun tahun 2018 sebanyak 319 orang, segitu kami usulkan. Termasuk usulan ini juga disesuaikan dengan berapa dana Silpa,” tandas Sugatra.
Dia menambahkan sampai saat ini pengumuman mengenai formasi CPNS belum turun. Memang informasinya dijanjikan akhir Juli namun karena kemarin masih suasana Pilkada, sehingga ada pergeseran. *de
Idealnya di satu sekolah ada tujuh orang guru, tetapi di Pupuan bahkan ada satu sekolah hanya ada tiga orang guru PNS. Hal ini terungkap saat Komisi I DPRD Tabanan mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tabanan rapat di ruang Komisi I DPRD Tabanan, Selasa (7/8). Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi I DPRD Tabanan Putu Eka Putra Nurcahyadi, dan anggota Komisi I, I Gusti Nyoman Omardani, Gede Purnawan, I Nyoman Setia Yasa, serta Kepala BKD Kabupaten Tabanan Wayan Sugatra bersama staf OPD terkait.
Eka Nurcahyadi menjelaskan, untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kesehatan di daerah pelosok memang harus dibuatkan payung hukum yang jelas. Supaya yang sudah ditempatkan di pelosok tidak seenaknya minta pindah. Karena ini akan percuma mengajukan permohonan rekrut CPNS.
“Dari 10 kecamatan memang kondisi riil di Pupuan dan Selemadeg Barat kurang guru dan tenaga kesehatan. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah daerah,” ucapnya.
Kata dia, urusan rekrutmen diserahkan kepada OPD yang menangani. Tetapi pihaknya berharap proses harus sesuai dengan aturan supaya tidak ada masyarakat yang merasa informasi CPNS ini tertutup. “Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan maksimal, terutama harus ada payung hukum. Karena kami menginginkan mereka memang betul-betul mengabdi di sana karena dibutuhkan,” tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Tabanan Gede Purnawan. Menurutnya, tenaga pendidik SD berstatus PNS di Kecamatan Pupuan kurang sekitar 79 orang.
Menurutnya, dari dulu Kecamatan Pupuan kurang diminati oleh tenaga luar kecamatan dengan alasan terlalu jauh dari kota. Padahal untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang kontrak, dari segi upah sudah dinaikkan.
Maka dari itu rekrut CPNS kali ini yang diharapkan mereka yang benar-benar mengabdi. Kalau tetap seperti ini tidak ada payung hukum, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat, dan Baturiti tidak akan mendapatkan tenaga pendidik dan kesehatan. Sehingga rekrutmen sama dengan bohong. “Paling tidak 75 persen tenaga pendidik diplot ke daerah pelosok, Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Bara,t dan Baturiti,” katanya.
Dia memberi contoh, di SDN 2 dan SDN 3 Munduktemu hanya tiga orang PNS. Ini sudah lebih baik, dibanding sebelumnya hanya kepala sekolah saja yang PNS. Itupun kasek merangkap jadi guru dan wali kelas. Maka dari itu dia berharap harus ada payung hukum yang jelas, karena khawatir PNS yang lulus dan ditempatkan di daerah pelosok cepat atau lambat akan kabur alias pindah.
“Termasuk dibuat payung hukum untuk menghindari adanya surat sakti biar tenaga pendidik dan kesehatan merata,” kata politisi asal Kecamatan Pupuan, ini. Menanggapi hal tersebut Kepala BKD Tabanan Wayan Sugatra mengatakan, formasi yang dibuat atas usulan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan kondisi riil. Bahkan ada pantauan langsung dari BKN ke Tabanan secara diam-diam.
Sugatra juga mengakui tenaga pendidik dan kesehatan khusus di daerah Pupuan, Selemadeg, Selemadeg Barat, dan Baturiti memang masih kurang. Namun sudah ada bantuan dari tenaga kontrak dan honorer daerah.
“Kami akan berusaha buatkan payung hukum. Kalau tenaga kesehatan kan sudah dibuatkan perbup seperti di tempat terpencil upahnya sudah beda. Dan bidan PPT sekarang sudah ada MoU dengan Menkes, harus wajib 5 tahun mengabdi di tempat yang ditempatkan karena kalau melanggar bisa dicabut SK yang dimiliki,” kata Sugatra menjawab soal permintaan payung hukum.
Pemkab Tabanan mengusulkan CPNS 2018 sebanyak 319, dari yang diusulkan OPD sebanyak 2.099. Karena ada aturan KemenPAN-RB agar tidak membebani keuangan daerah dan DAU, sehingga dasar usulan formasi berdasarkan batas usia pensiun. “Jadi di Tabanan PNS yang pensiun tahun 2018 sebanyak 319 orang, segitu kami usulkan. Termasuk usulan ini juga disesuaikan dengan berapa dana Silpa,” tandas Sugatra.
Dia menambahkan sampai saat ini pengumuman mengenai formasi CPNS belum turun. Memang informasinya dijanjikan akhir Juli namun karena kemarin masih suasana Pilkada, sehingga ada pergeseran. *de
Komentar