DPRD Malas Hadiri Sidang Paripurna

SINGARAJA, NusaBali

Situasi politik jelang Pilkada merambah ke Gedung DPRD Buleleng. Seluruh anggota DPRD dari tiga fraksi yakni Fraksi Golkar, Demokrat, dan Gerindra, kompak tidak hadiri sidang paripurna. 

Beruntung jumlah mereka tidak sampai membatalkan sidang paripurna. Kabarnya, sikap anggota tiga faksi itu karena pencairan hibah bansos belum juga jelas, termasuk ada pemangkasan dana perjalanan dinas tanpa pembahasan. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 pada Kamis (24/3) pagi di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Vetaran, Singaraja. Sidang itu dipimpin Ketua DPRD I Gede Supriatna dihadiri Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati dr Nyoman Sutjidra, Muspida serta pejabat lingkup Pemkab Buleleng.

Sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 Wita. Karena belum banyak anggota DPRD yang hadir, sidang ditunda hingga 30 menit. Pihak sekretariatan terlihat sibuk menghubungi anggota dewan minta agar hadir dalam persidangan. Namun anggota dari tiga fraksi, Fraksi Golkar, Demokrat, dan Gerindra kompak beralasan sakit dan izin karena ada kesibukan lain. Beruntung, jumlah anggota yang hadir dari Fraksi PDIP, Hanura, dan Nasdem mencapai kuorum yakni 24 dari 45 anggota DPRD Buleleng.

Usai sidang, Sekretaris DPRD (Sekwan) Buleleng I Gede Wisnawa menepis ada aksi boikot dari tiga fraksi dalam sidang tersebut. Ia menyebut, anggota yang tidak hadir karena ada kesibukan pribadi dari masing-masing anggota.  “Yang jelas setelah kami hubungi anggota yang tidak hadir itu karena alasan sakit dan mengikuti kegiatan yang tidak bisa diwakilkan,” katanya.

Informasi dihimpun, aksi boikot anggota dari tiga fraksi itu lantaran tidak jelasnya pencairan dana hibah bansos 2016. Masing-masing anggota DPRD mendapat ‘jatah’ hibah dana bansos Rp 500 juta. Selain hibah bansos, dana perjalanan dinas juga tidak sesuai dengan harapan.

Usai sidang, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, tidak banyak memberikan komentar terkait aksi boikot itu. “Saya tidak tahu soal itu (tidak hadiri sidang, Red), itu urusan internal dewan, tapi kan sidang berjalan tadi,” ujarnya.

Terkait dugaan karena dana hibah bansos yang tak kunjung cair, Bupati Putu Agus Suradnyana mengatakan, pencairan dana hibah bansos itu berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Syarat pihak/lembaga peneirma dana hibah bansos pun makin ketat. “Pencairan ini kan ada mekanisme dan regulasi yang harus dipatuhi. Saya kira di tempat lain juga belum. Kalau kita cairkan tanpa mekanisme dan regulasi, nanti justru melanggar, karena pencairan sekarang cukup ketat, harus bentuk yayasan,” terangnya.

Ketua Fraksi Golkar Gede Suparmen mengakui, tindakannya itu karena alasan pencairan dana hibah bansos belum jelas. Karena sejauh ini, di Pemprov Bali sendiri pencairan dana hibah bansos ini sudah ada kejelasan. “Saya kan mendapatkan dana hibah bansos juga dari provinsi, dan sudah diverifikasi, kenapa di Buleleng belum. Bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan pada masyarakat,” tegasnya.

Disinggung dana perjalanan dinas yang diduga sebagai penyebab aksi boikot, politisi Golkar asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan ini menampik. “Kalau itu (dana perjalanan dinas, Red) tidak kami masalahkan, walaupun kami sedikit kecewa karena ada pengurangan dari kesepakatan awal. Tapi kami sebagai wakil rakyat tetap melaksanakan tugas perjalanan dinas kok. Kalau kami masalahkan itu, mungkin saja kami tidak lakukan perjalanan dinas,” tegasnya. 7 k19