Darmin: Investor Dapat Kepastian
Kepastian nama capres-cawapres diharapkan bisa memberikan perkembangan di pasar keuangan dan pasar modal.
Pengumuman Capres-Cawapres
JAKARTA, NusaBali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengumuman calon presiden-calon wakil presiden bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk berinvestasi atau menanamkan modal. "Sekarang sudah jelas. Kalau sudah jelas, semestinya 'wait and see'nya akan lebih berkurang," kata Darmin, Jumat (10/8).
Darmin meyakini pengumuman calon presiden-calon wakil presiden ini tidak terlalu mengejutkan investor karena sudah diperkirakan sehingga tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. "Saya kira orang percaya saja, tidak ada yang aneh kan? Kalau ada yang aneh, orang mulai ambil langkah-langkah yang tidak positif," ujarnya.
Darmin optimistis pelaku usaha akan kembali berinvestasi, meski saat ini merupakan tahun politik, karena pemerintah sudah berupaya memperbaiki iklim berusaha melalui sistem pelayanan terpadu (OSS). Sistem OSS ini bertujuan untuk mengundang investasi, terutama yang berbasis ekspor atau subtitusi impor, yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan. "Fungsi OSS memang kesana (mendorong ekspor), ketika dirumuskan bersama-sama dengan fasilitas perpajakan seperti 'tax holiday', 'tax allowance', mini 'tax holiday' dan 'super deduction'," ujar Darmin.
Melalui berbagai kemudahan ini, Darmin mengharapkan kinerja investor kembali menguat pada semester II-2018 agar bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. "Kita optimistis akan kembali ke angka tujuh persen, walau 70 persen permohonan di sistem OSS adalah merupakan penanaman modal dalam negeri," katanya.
Sementara itu Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengharapkan calon presiden dan calon wakil presiden dapat memberikan perkembangan lebih baik bagi industri pasar keuangan di dalam negeri. "Calon yang sudah ada ini diharapkan bisa memberikan perkembangan di pasar keuangan dan pasar modal," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Ia mengatakan melalui momentum ini pelaku pasar keuangan di dalam negeri dapat menyampaikan harapan agar ke depan menjadi prioritas bagi pemerintah.
Harapan serupa dilontarkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisioner OJK Hoesen. Dia mengatakan bahwa pesta demokrasi dalam rangka memilih Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024 akan berjalan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas investasi di dalam negeri, terutama di pasar modal. "Pengalaman pada pemilu 2014 dan 2019, rasanya tidak ada dampak atau kejadian yang signifikan, prosesnya diapresiasi karena paling aman sedunia. Pada 2019 pun mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan stabilitas terjaga," katanya.
Terkait dana panas yang akan beredar, Hoesen menyampaikan bahwa di pasar modal sudah ada mekanisme yang mengawasi itu "Ada tahun politik atau tidak, sudah ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sudah ada mekanisme pengawasan 'money laundring' di semua industri jasa keuangan," ujarnya.
Di sisi lain Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan respons pasar domestik terhadap kepastian munculnya nama-nama calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2019 hanya bersifat temporer atau sementara. "Respons terhadap variabel makro kan biasanya nilai tukar dan indeks harga saham yang jadi ukuran. Itu juga belum jadi respon yang permanen, bisa juga temporer," ujar Enny. *ant
JAKARTA, NusaBali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengumuman calon presiden-calon wakil presiden bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk berinvestasi atau menanamkan modal. "Sekarang sudah jelas. Kalau sudah jelas, semestinya 'wait and see'nya akan lebih berkurang," kata Darmin, Jumat (10/8).
Darmin meyakini pengumuman calon presiden-calon wakil presiden ini tidak terlalu mengejutkan investor karena sudah diperkirakan sehingga tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. "Saya kira orang percaya saja, tidak ada yang aneh kan? Kalau ada yang aneh, orang mulai ambil langkah-langkah yang tidak positif," ujarnya.
Darmin optimistis pelaku usaha akan kembali berinvestasi, meski saat ini merupakan tahun politik, karena pemerintah sudah berupaya memperbaiki iklim berusaha melalui sistem pelayanan terpadu (OSS). Sistem OSS ini bertujuan untuk mengundang investasi, terutama yang berbasis ekspor atau subtitusi impor, yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan. "Fungsi OSS memang kesana (mendorong ekspor), ketika dirumuskan bersama-sama dengan fasilitas perpajakan seperti 'tax holiday', 'tax allowance', mini 'tax holiday' dan 'super deduction'," ujar Darmin.
Melalui berbagai kemudahan ini, Darmin mengharapkan kinerja investor kembali menguat pada semester II-2018 agar bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. "Kita optimistis akan kembali ke angka tujuh persen, walau 70 persen permohonan di sistem OSS adalah merupakan penanaman modal dalam negeri," katanya.
Sementara itu Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengharapkan calon presiden dan calon wakil presiden dapat memberikan perkembangan lebih baik bagi industri pasar keuangan di dalam negeri. "Calon yang sudah ada ini diharapkan bisa memberikan perkembangan di pasar keuangan dan pasar modal," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Ia mengatakan melalui momentum ini pelaku pasar keuangan di dalam negeri dapat menyampaikan harapan agar ke depan menjadi prioritas bagi pemerintah.
Harapan serupa dilontarkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisioner OJK Hoesen. Dia mengatakan bahwa pesta demokrasi dalam rangka memilih Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024 akan berjalan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas investasi di dalam negeri, terutama di pasar modal. "Pengalaman pada pemilu 2014 dan 2019, rasanya tidak ada dampak atau kejadian yang signifikan, prosesnya diapresiasi karena paling aman sedunia. Pada 2019 pun mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan stabilitas terjaga," katanya.
Terkait dana panas yang akan beredar, Hoesen menyampaikan bahwa di pasar modal sudah ada mekanisme yang mengawasi itu "Ada tahun politik atau tidak, sudah ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sudah ada mekanisme pengawasan 'money laundring' di semua industri jasa keuangan," ujarnya.
Di sisi lain Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan respons pasar domestik terhadap kepastian munculnya nama-nama calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2019 hanya bersifat temporer atau sementara. "Respons terhadap variabel makro kan biasanya nilai tukar dan indeks harga saham yang jadi ukuran. Itu juga belum jadi respon yang permanen, bisa juga temporer," ujar Enny. *ant
Komentar