nusabali

Jelang Annual Meeting IMF–WB, TNI AL Kukuhkan Second EFQR

  • www.nusabali.com-jelang-annual-meeting-imf-wb-tni-al-kukuhkan-second-efqr

TNI Angkatan Laut mengukuhkan armada dua Eastern Fleet Quick Response (second EFQR), Rabu (15/8).

MANGUPURA, NusaBali
Pembentukan satuan unit reaksi cepat ini untuk memperkuat satuan EFQR yang sudah ada sebelumnya guna memperkuat keamanan laut Indonesia dan Bali khususnya.  “Penambahan satu unit ini untuk reaksi cepat. Kemudian satuan unit ini dapat digunakan dalam rangka menyambut pertemuan IMF–World Bank. Harapannya setelah terbentuknya satuan baru ini bisa melayani masyarakat, terutama yang meminta bantuan ke AL bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko saat menghadiri pengukuhan EFQR kedua di perairan Benoa, Rabu (15/8).

Khusus untuk pengamanan annual meeting IMF–World Bank (WB), lanjut dia, akan dibentuk tim sendiri dari AL yakni Satgas Pam Laut. Satgas itu nanti akan mengerahkan kapal-kapal besar untuk melakukan pengamanan dan penyekatan sehingga nanti kegiatan IMF dapat berjalan lancar dan aman.

Penyekatan yang dimaksud adalah menjaga Pulau Bali dari gangguan saat gelaran pertemuan IMF–World Bank. Saat pelaksanaan IMF nanti semua selat yang ada di perairan Bali ditutup dari kegiatan yang berpotensi mengganggu jalannya IMF.

Armada yang melakukan penjagaan dan pengawasan hanya satu yakni dari TNI AL. Tapi unsur kapal perangnya nanti akan diatur oleh Satgas sendiri. Jumlah kapal perang yang disiagakan nanti, menurut Danlanal yang baru menjabat sebulan, ini diperkirakan di atas 25 KRI.

“Jenisnya ada kapal Landing Platform Dock (LPD) untuk para VVIP. Kemudian kapal kombatan untuk melaksanakan penyekatan, dan kapal cepat yang bisa bergerak cepat untuk mengatasi kalau ada kegiatan yang tak diinginkan,” tandasnya.

Menurutnya, selama ini pelanggaran yang sering terjadi di laut Indonesia adalah illegal fishing, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran lainnya.  Idealnya untuk armada ini setiap kabupaten minimal memiliki dua atau tiga  kapal cepat. Sehingga kalau ada permasalahan bisa langsung membantu secepatnya. *po

Komentar