Polisi Tembak Mati 77 Orang
Amnesty International nilai pola penggunaan kekuatan polisi berlebihan
JAKARTA, NusaBali
Amnesty International Indonesia mencatat aparat kepolisian telah menembak mati lebih dari 70 orang dalam operasi memberantas kejahatan jalanan di berbagai kota di seluruh Indonesia menjelang pelaksanaan Asian Games 2018.
Antara Januari dan Agustus tahun ini, setidaknya 77 orang di berbagai wilayah di Indonesia ditembak mati, termasuk 31 orang di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, tempat Asian Games diselenggarakan. Banyak dari penembakan-penembakan tersebut terjadi dalam operasi yang dirancang untuk mempersiapkan beberapa kota sebagai tuan rumah acara olahraga besar yang digelar dari (18/8) hingga 2 September 2018 tersebut.
“Beberapa bulan menjelang Asian Games, pihak berwenang berjanji meningkatkan keamanan masyarakat. Tapi, kami justru melihat polisi menembak mati puluhan orang dengan akuntabilitas yang rendah,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/8) seperti dilansir kompas.
Menurut Usman, angka-angka yang mengejutkan ini mengungkapkan pola penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan, dan betapa lembaga keamanan secara konstan tak tersentuh hukum "Penyelenggaraan acara olah raga internasional tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia. Tembak mati harus dihentikan dan semua kasus kematian harus diselidiki dengan cepat dan efektif," kata dia.
Menurut Usman, angka tembak mati mencapai puncaknya pada 3-12 Juli 2018. Dalam rentang waktu itu, 11 orang di Jakarta dan 3 orang di Palembang ditembak mati polisi sebagai bagian dari operasi pengamanan untuk mempersiapkan kota-kota sebagai penyelenggara Asian Games tersebut. "Di Jakarta, selain mereka yang dilaporkan tewas, ada 41 orang ditembak di kaki dan sekitar 700 dari 5000 orang yang ditangkap disangka melakukan tindak kriminal," kata Usman.
Sebelum operasi Cipta Kondisi tersebut digelar, pejabat tinggi polisi secara terbuka mengumumkan bahwa aparat akan mengambil tindakan tegas, termasuk menembak di tempat orang yang melawan atau menyerang petugas.
Walaupun kebijakan tersebut menuai kritikan, Kapolri menegaskan kembali keputusannya pada 30 Juli, dengan mengatakan agar aparat kepolisian tak ragu untuk menembak mati pelaku kriminal yang melawan petugas. Jumlah orang yang tewas ditembak oleh polisi di Indonesia akibat kejahatan jalanan dari Januari hingga Agustus 2018 meningkat 64 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017 yaitu 47. “ Polisi jelas menerapkan kebijakan ‘tembak dulu dan bertanya belakangan’," ujar Usman.
Usman meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian Nasional harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak memihak dan independen terhadap praktik tembak mati tersebut. Semua yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan harus dibawa ke pengadilan, termasuk mereka yang berada di dalam rantai komando.
Amnesty International juga menyerukan pihak berwenang Indonesia, serta badan olahraga nasional dan internasional, untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi karena Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games.
"Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Indonesia diwajibkan untuk selalu menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang, dan memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan efektif terhadap dugaan pelanggaran hak hidup," kata dia. *
Amnesty International Indonesia mencatat aparat kepolisian telah menembak mati lebih dari 70 orang dalam operasi memberantas kejahatan jalanan di berbagai kota di seluruh Indonesia menjelang pelaksanaan Asian Games 2018.
Antara Januari dan Agustus tahun ini, setidaknya 77 orang di berbagai wilayah di Indonesia ditembak mati, termasuk 31 orang di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, tempat Asian Games diselenggarakan. Banyak dari penembakan-penembakan tersebut terjadi dalam operasi yang dirancang untuk mempersiapkan beberapa kota sebagai tuan rumah acara olahraga besar yang digelar dari (18/8) hingga 2 September 2018 tersebut.
“Beberapa bulan menjelang Asian Games, pihak berwenang berjanji meningkatkan keamanan masyarakat. Tapi, kami justru melihat polisi menembak mati puluhan orang dengan akuntabilitas yang rendah,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/8) seperti dilansir kompas.
Menurut Usman, angka-angka yang mengejutkan ini mengungkapkan pola penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan, dan betapa lembaga keamanan secara konstan tak tersentuh hukum "Penyelenggaraan acara olah raga internasional tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia. Tembak mati harus dihentikan dan semua kasus kematian harus diselidiki dengan cepat dan efektif," kata dia.
Menurut Usman, angka tembak mati mencapai puncaknya pada 3-12 Juli 2018. Dalam rentang waktu itu, 11 orang di Jakarta dan 3 orang di Palembang ditembak mati polisi sebagai bagian dari operasi pengamanan untuk mempersiapkan kota-kota sebagai penyelenggara Asian Games tersebut. "Di Jakarta, selain mereka yang dilaporkan tewas, ada 41 orang ditembak di kaki dan sekitar 700 dari 5000 orang yang ditangkap disangka melakukan tindak kriminal," kata Usman.
Sebelum operasi Cipta Kondisi tersebut digelar, pejabat tinggi polisi secara terbuka mengumumkan bahwa aparat akan mengambil tindakan tegas, termasuk menembak di tempat orang yang melawan atau menyerang petugas.
Walaupun kebijakan tersebut menuai kritikan, Kapolri menegaskan kembali keputusannya pada 30 Juli, dengan mengatakan agar aparat kepolisian tak ragu untuk menembak mati pelaku kriminal yang melawan petugas. Jumlah orang yang tewas ditembak oleh polisi di Indonesia akibat kejahatan jalanan dari Januari hingga Agustus 2018 meningkat 64 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017 yaitu 47. “ Polisi jelas menerapkan kebijakan ‘tembak dulu dan bertanya belakangan’," ujar Usman.
Usman meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian Nasional harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak memihak dan independen terhadap praktik tembak mati tersebut. Semua yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan harus dibawa ke pengadilan, termasuk mereka yang berada di dalam rantai komando.
Amnesty International juga menyerukan pihak berwenang Indonesia, serta badan olahraga nasional dan internasional, untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi karena Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games.
"Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Indonesia diwajibkan untuk selalu menghormati dan melindungi hak hidup setiap orang, dan memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan efektif terhadap dugaan pelanggaran hak hidup," kata dia. *
Komentar