Tarif Masuk Gedong Kirtya Dinaikkan
Dampak Realisasi Pendapatan Rendah
SINGARAJA, NusaBali
Pemkab Buleleng tengah mempertimbangkan penyesuaian sejumlah tarif retribusi dalam rangka menaikkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah tarif masuk ke Gedong Kirtya, di Jalan Veteran Singaraja.
Data dihimpun, tarif masuk ke Gedong Kitrya yang berlaku sekarang Rp 5.000 per orang. Tarif ini dinilai terlalu kecil melihat dari keberadaan Gedong Kirtya, sebagai pusat lontar satu-satunya di Bali. Disamping itu, tarif yang dikenakan sekarang sekarang, sudah berlaku cukup lama, sehingga perlu ada penyesuaian. “Kami melihat masih ada peluang penyesuaian-penyesuaian tarif, dalam rangka memaksimalkan sumber pendapatan. Ya salah satunya itu, tarif masuk ke Gedong Kirtya yang memungkinkan disesuaikan,” terang Asisten Administrasi Pemerintahan Setkab Buleleng, Made Arya Sukerta usai pimpian rapat evaluasi masalah pengenaan tarif dan pajak, Selasa (28/8) di ruang kerjanya.
Menurut Arya Sukerta, kemungkinan tarif Gedong Kirtya disesuaikan menjadi Rp 10.000 per orang. Kenaikan Rp 5.000 tersebut dianggap realistis, apalagi yang masuk ke Gedong Kirtya selama ini kebanyakan wisatawan asing. “Mereka mencari buku tertentu ke sana, jadi ini cukup realistis dibandingkan ilmu yang diperoleh,” ujarnya.
Dikatakan pula, peluang penyesuaian tarif tidak saja tarif masuk ke Gedong Kirtya, namun masih ada peluang penyesuaian tarif terhadap sektor pendapatan lainnya. Hal tersebut akan diindentifikasi lagi. “Seperti kesehatan air kolam renang, itu semestinya kena tarif. Nanti kami identifikasi lagi,”imbuhnya.
Penyesuaian tarif ini karena ada beberapa persoalan yang memengaruhi rendahnya realisasi pendapatan pada triwulan ke-2. Data dihimpun, taget PAD pada tahun 2018 ditetapkan Rp 370 miliar, yang bersumber dari beberapa sektor pendapatan. Namun memasuki triwulan ke-2, Januari-Juni, realisasi capaian PAD masih terbilang rendah karena belum mencapai 50 persen. Ini terjadi karena ada beberapa sektor pendapatan yang mengalami kendala. “Makanya kami undang semua SKP terkait, kami ajak diskusi, persoalannya apa dan kita sama-sama mencarikan solusinya. Nah dalam rapat itu sudah ada beberapa solusi yang kita temukan,” ungkapnya. *k19
Pemkab Buleleng tengah mempertimbangkan penyesuaian sejumlah tarif retribusi dalam rangka menaikkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah tarif masuk ke Gedong Kirtya, di Jalan Veteran Singaraja.
Data dihimpun, tarif masuk ke Gedong Kitrya yang berlaku sekarang Rp 5.000 per orang. Tarif ini dinilai terlalu kecil melihat dari keberadaan Gedong Kirtya, sebagai pusat lontar satu-satunya di Bali. Disamping itu, tarif yang dikenakan sekarang sekarang, sudah berlaku cukup lama, sehingga perlu ada penyesuaian. “Kami melihat masih ada peluang penyesuaian-penyesuaian tarif, dalam rangka memaksimalkan sumber pendapatan. Ya salah satunya itu, tarif masuk ke Gedong Kirtya yang memungkinkan disesuaikan,” terang Asisten Administrasi Pemerintahan Setkab Buleleng, Made Arya Sukerta usai pimpian rapat evaluasi masalah pengenaan tarif dan pajak, Selasa (28/8) di ruang kerjanya.
Menurut Arya Sukerta, kemungkinan tarif Gedong Kirtya disesuaikan menjadi Rp 10.000 per orang. Kenaikan Rp 5.000 tersebut dianggap realistis, apalagi yang masuk ke Gedong Kirtya selama ini kebanyakan wisatawan asing. “Mereka mencari buku tertentu ke sana, jadi ini cukup realistis dibandingkan ilmu yang diperoleh,” ujarnya.
Dikatakan pula, peluang penyesuaian tarif tidak saja tarif masuk ke Gedong Kirtya, namun masih ada peluang penyesuaian tarif terhadap sektor pendapatan lainnya. Hal tersebut akan diindentifikasi lagi. “Seperti kesehatan air kolam renang, itu semestinya kena tarif. Nanti kami identifikasi lagi,”imbuhnya.
Penyesuaian tarif ini karena ada beberapa persoalan yang memengaruhi rendahnya realisasi pendapatan pada triwulan ke-2. Data dihimpun, taget PAD pada tahun 2018 ditetapkan Rp 370 miliar, yang bersumber dari beberapa sektor pendapatan. Namun memasuki triwulan ke-2, Januari-Juni, realisasi capaian PAD masih terbilang rendah karena belum mencapai 50 persen. Ini terjadi karena ada beberapa sektor pendapatan yang mengalami kendala. “Makanya kami undang semua SKP terkait, kami ajak diskusi, persoalannya apa dan kita sama-sama mencarikan solusinya. Nah dalam rapat itu sudah ada beberapa solusi yang kita temukan,” ungkapnya. *k19
Komentar